(Taiwan, ROC) -- Kementerian Tenaga Kerja (MOL) merilis data terbaru terkait kebijakan pengurangan jam kerja atau libur tanpa gaji pada 16 April. Jumlah pekerja yang terdampak periode ini turun 307 orang dibanding sebelumnya, dengan penurunan terbesar terjadi di sektor manufaktur. Jumlah pekerja yang libur tanpa gaji di sektor akomodasi dan makanan juga menurun, sebagian disebabkan oleh pemulihan operasional perusahaan yang sebelumnya terdampak gempa 3 April tahun lalu. Data saat ini pun belum menunjukkan dampak signifikan dari rencana penerapan tarif bea masuk tinggi oleh Amerika Serikat (AS).
Berdasarkan data MOL, per 16 April terdapat 110 perusahaan yang melaporkan menerapkan pengurangan jam kerja (libur tanp gaji) dengan total 1.682 pekerja terdampak. Angka ini menurun dibandingkan laporan sebelumnya pada 1 April, yang mencatat 123 perusahaan dan 1.989 pekerja. Artinya, jumlah perusahaan turun 13, dan jumlah pekerja turun 307 orang.
Terkait rencana AS untuk memberlakukan tarif bea masuk tinggi terhadap Taiwan, banyak industri dalam negeri merasa khawatir akan dampaknya. Wakil Direktur Departemen Kondisi Kerja dan Kesetaraan Kesempatan Kerja MOL Wang Jin-rong (王金蓉) mengungkapkan bahwa kebijakan tarif tersebut masih belum pasti, dan sejauh ini belum ada data statistik yang menunjukkan dampak langsung dari kebijakan tersebut.
MOL telah secara proaktif menghubungi beberapa perusahaan, dan mereka umumnya masih dalam tahap pengamatan dan penilaian sebelum mengambil langkah lebih lanjut. MOL juga akan terus memantau data terkait pengurangan jam kerja dan laporan PHK untuk merespons perkembangan situasi secara tepat.
Wang Jin-rong juga menyebutkan bahwa pada 14 April lalu, MOL telah menggelar Rapat Koordinasi Kepala Administrasi Ketenagakerjaan Nasional. Dalam rapat tersebut, Menteri MOL Hung Sun-han (洪申翰) menegaskan bahwa kebijakan pengurangan jam kerja merupakan solusi sementara untuk menghindari PHK massal saat kondisi ekonomi melemah. Namun, pemerintah daerah tetap diminta untuk mengevaluasi skala dan kapasitas perusahaan saat menerima pengajuan kebijakan ini, guna memastikan penerapannya benar-benar diperlukan.
Ia juga menambahkan, apabila perusahaan menerapkan libur tanpa gaji tanpa persetujuan dari pekerja, dan tidak membayar gaji secara penuh, maka hal tersebut melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan dan dapat dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku.