(Taiwan, ROC) --- Dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang ramah agar orang tua tetap dapat merawat anak-anak mereka dan membantu wanita kembali ke lapangan kerja, maka Kementerian Ketenagakerjaan kemarin (5/8) menyampaikan, tahun ini akan mempelajari merevisi “Undang-Undang Asuransi Ketenagakerjaan" agar pasangan suami-istri yang bekerja bisa mendapatkan subsidi saat cuti mengasuh anak tanpa gaji selama 6 bulan, dan masing-masing akan ditambah tunjangan 1 bulan, dengan prakiraan awal berkisar lebih dari 21.000 orang akan mendapat manfaat ini, setiap peningkatan jumlah orang mencapai 10%, maka pendanaan tahunan akan meningkat sekitar NT$60 juta.
Kemarin (5/3) Kementerian Ketenagakerjaan menggelar konferensi pers untuk menyampaikan hal terkait “membangun rasa percaya diri wanita kembali ke lapangan kerja”, berkaitan dengan cuti mengasuh anak tanpa gaji, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan sedang mengevaluasi perlu-tidaknya merevisi undang-undang tersebut. Jika pasangan suami istri, keduanya sudah menerima subsidi 6 bulan, diharapkan masing-masing bisa menerima subsidi tambahan 1 bulan. Hal ini bertujuan untuk membantu orang tua baru, mengurangi beban ekonomi mereka selama cuti mengasuh anak tanpa gaji, diharapkan dengan tambahan 1 bulan tunjangan ini, beban rumah tangga dapat berkurang.
Menurut statistik Kementerian Ketenagakerjaan, sebagai contoh pada tahun 2023, pihak yang menerima subsidi cuti mengasuh anak tanpa gaji secara penuh untuk 6 bulan terdapat lebih dari 10.500 orang. Jika pasangan suami istri mengajukan subsidi tambahan 1 bulan, maka pihak yang menikmati manfaat ini lebih dari 21.000 orang; Dilihat dari jumlah orang, dengan perhitungan subsidi 60% maka tunjangan 1 tahun akan bertambah berkisar NT$ 450 juta, untuk tunjangan 20% maka bertambah NT$ 150 juta. Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan, jika disesuaikan dengan langkah baru ada penambahan pemohon, untuk setiap penambahan 10%, maka dana tahunan akan meningkat NT$ 60 juta.
Bagi wanita kembali ke lapangan kerja, Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian Perekonomian, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan, Kementerian Pendidikan dan kementerian lainnya, telah mengembangkan beberapa program yang dikhususkan untuk wanita tidak bekerja selama lebih dari 180 hari, menetapkan “rencana untuk wanita kembali ke lapangan kerja” dengan mengadopsi beberapa langkah insentif diantaranya "insentif pelatihan mandiri", "insentif penempatan kembali", dan "insentif penyesuaian jam kerja pemberi kerja" untuk mendorong perempuan yang memiliki keterampilan profesional sebelum meninggalkan tempat kerja untuk merencanakan pekerjaan mereka sendiri.
Pemberi kerja didorong untuk membuat rencana penyesuaian fleksibel terhadap jam kerja atau lowongan kerja paruh waktu bagi wanita ibu rumah tangga. Kementerian Ketenagakerjaan menyedikan dukungan lapangan kerja dan pelatihan ketrampilan, diprakirakan dari tahun 2025 hingga tahun 2028, akan ada penambahan 35.000 wanita yang kembali bekerja setiap tahunnya, agar meningkatkan partisipasi angkatan kerja kaum wanita.
Mengenai mekanisme pengasuhan anak yang fleksibel, data statistik Kementerian Ketenagakerjaan menunjuk, ujicoba tahun lalu, total 89 perusahaan dan 182 orang mengajukan permohonan, paling umum mengajukan cuti selama 3 hari, ke depan akan melakukan peninjauan dan arah yang lebih fleksibel untuk menyusun undang-undang baru, akan tetapi saat ini belum mempertimbangkan akan merevisi undang-undang. Berkaitan sejauh mana fleksibilitas mekanisme yang akan disusun, untuk besaran akan dihitung jam atau harian, Kementerian Ketenagakerjaan menekankan, pihaknya masih dalam tahap pembahasan internal.