(Taiwan, ROC) -- Berkaitan dengan Yuan Eksekutif mengumumkan akan membentuk “kelompok kerja (pokja) untuk diplomasi ekonomi perdagangan”, Menlu Lin Chia-lung (林佳龍) untuk ajang pertama pada hari ini (18/10) diwawancarai eksklusif, ia menyampaikan pokja sudah terbentuk dan telah menggelar rapat pertama, pokja akan menargetkan kekuatan Taiwan dengan 7 proyek unggulan, mencakup “5 industri terandalkan”yang dicanangkan oleh Presiden Lai Ching-te untuk membantu negara sahabat diplomatik, berharap dengan berbagai metode, kekuatan Taiwan diperluas hingga ke berbagai negara, membantu orang lain dan membantu diri sendiri.
Menlu Lin Chia-ling mengusung “diplomasi komprehensif”, mencakup 3 diplomasi utama yaitu nilai diplomasi, diplomasi aliansi dan diplomasi ekonomi perdagangan. Kemenlu pada bulan Juli tahun ini mengumumkan pokja diplomasi ekonomi perdagangan, untuk mengintegrasikan sumber daya lintas Kementerian, memperdalam hubungan dengan negara sahabat diplomatik dan negara sahabat yang memiliki pandangan yang serupa. Dalam wawancara dari Liberty Times Net, Menlu Lin mengatakan, pokja diplomasi ekonomi perdagangan sudah terbentuk dan menggelar rapat pertemuan.
Berkaitan dengan isi yang dibahas pokja dan rancangan masa depan, Menlu mengatakan, Presiden Lai Ching-te berkeinginan “nilai diplomasi”, dan akan menciptakan ekonomi Taiwan yang tidak pernah terbenam, dia mengadopsi kombinasi ini dan mengusung kebijakan “diplomasi komprehensif”, diantara yang sangat penting yakni integrasi nilai diplomasi dan diplomasi ekonomi perdagangan.
Menlu Lin Chia-lung mengemukakan, dalam pelaksanaan melibatkan banyak Kementerian dan komite dalam Yuan Eksekutif, maka dari itu Yuan Eksekutif membentuk pokja diplomasi ekonomi perdagangan, untuk Ketua Koordinator dipimpin oleh Perdana Menteri Cho Jung-tai, Wakil Ketua Koordinator adalah Wakil PM Cheng, Li-Chiun (鄭麗君), Sekjen Yuan Eksekutif Kung Ming-hsin menjabat sebagai Sekjen pelaksana, yang bertanggung jawab untuk merancang kebijakan, merancang topik dan menjalankan penanganan khusus yang dilakukan oleh pokja diplomasi ekonomi perdagangan.
Selain itu, Kemenlu baru-baru ini mengumumkan pihaknya dan Kementerian LIngkungan bersama membentuk “Kelompok Kerja Lintas Kementerian”, mempromosikan rencana kerja sama hak karbon dengan negara-negara sahabat. Menlu Lin menyampaikan, Taiwan perlu menetapkan hukum, membantu mekanisme hak karbon, berharap dapat bekerja sama merumuskan norma-norma yang relevan dan mengembangkan hak karbon, yang mana melibatkan pembangunan banyak sistem dan kemampuan, menjalin kerja sama ini dengan beberapa negara sahabat seperti Paraguay, Guatemala, 3 negara di Karibia yaitu Santa Lucia, Santa Christopher dan Santa Vincent, kemudian negara Pasifik Selatan seperti Palau, Kepulauan Marshall, dan Tuvalu.
Menlu Lin Chia-lung mengatakan, pokja lintas kementerian akan dipromosikan oleh Kemenlu dan Kementerian Lingkungan, juga melibatkan kalangan industri dan akademisi. Untuk isu pengurangan karbon akan dilimpahkan kepada Kementerian Lingkungan sedangkan Kemenlu bertanggung jawab melakukan negosiasi dengan berbagai negara, melalui kerja sama dengan negara sahabat bertujuan menciptakan hubungan kondusif, inilah “diplomasi komprehensif” yang dimaksud. Ia berharap dengan metode ini diadopsi untuk meningkatkan kerja sama Kemenlu dengan Kementerian dan komite lainnya.