(Taiwan, ROC) Kasus anak berusia 1 tahun yang dianiaya hingga meninggal dunia masih diinvestigasi, diikuti 2 kasus putra-putri pekerja migran asing dilaporkan mendapat perlakuan kekerasan, kejadian ini memicu perhatian masyarakat terhadap bayi yang tak berdokumen. Kementerian Ketenagakerjaan kemarin (20/3) menyampaikan, pihaknya tengah mempelajari jaminan kepada pekerja migran hamil yang disejajarkan dengan perlindungan internasional, dan mengintegrasikan sumber daya dalam negeri, berorientasi pada kepentingan pekerja migran untuk menyusun pedoman kehamilan, berharap pekerja migran hamil mendapat bantuan, menjamin hak kepentingan pekerja migran dan majikan.
Direktur Badan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, Tsai Meng-liang (蔡孟良) menambahkan, tahun lalu bulan Juni pihaknya telah memberi kuasa kepada tim peneliti untuk merangkum jaminan-jaminan hak pekerja migran secara internasional melalui beberapa negara seperti Jepang, Korea Selatan, setelah mempelajari langkah kebijakan internasional, Yuan Pengawas dan kalangan lainnya yang menanggapi isu ini akan menetapkan panduan, yang bertujuan agar pekerja memahami hak hamil dengan baik dan benar.
Selain itu, setelah pekerja migran hamil maka akan memengaruhi hak kerja, majikan dan agensi, ada beberapa majikan yang meminta pekerja migran berhenti bekerja karena hamil. Direktur Badan Pengembangan Ketenagakerjaan MOL, Tsai Ming-liang mengatakan, hal ini tidak diizinkan, maka dari itu dikeluarkan panduan yang mencakup saluran-saluran meminta bantuan, serta mengatur hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan majikan dan agensi saat pekerja migran hamil.
Berkaitan dengan izin cuti bagi pekerja migran selama kehamilan, informasi terkait perawatan selama kehamilan atau penitipan anak, Tsai Ming-liang mengatakan, panduan yang akan memberikan informasi terkait sumber daya sosial yang bisa dimanfaatkan. Hingga saat ini panduan masih dalam tahap penyusunan draf, selanjutnya akan meminta pakar, organisasi masyarakat untuk meninjau, berharap apa bila ada kekurangan dalam panduan ini bisa dibahas lebih lanjut.
Berkaitan dengan isu “bayi tak berdokumen”, Menaker Hsu Ming-chun juga menambahkan, Kementerian Dalam Negeri akan membantu mengidentifikasi kewarganegaraan bayi tak berdokumen, menampung putra-putri pekerja migran atau pekerja hilang kontak, sementara Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan akan bertanggung jawab untuk perawatan medis, informasi sumber sosial dan imunisasi pada umumnya. Untuk biaya penampungan dan pemulangan akan dibantu oleh Kementerian Ketenagakerjaan, selanjutnya akan disesuaikan dengan pengaturan dari otoritas Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan untuk memberikan bantuan terkait.