(Taiwan, ROC) – Libur panjang peringatan Hari Nasional akan segera tiba. Kementerian Tenaga Kerja (MOL) Taiwan menyampaikan pada 3 Oktober, bahwa jika perusahaan-perusahaan swasta mengikuti kalender pemerintah, maka seharusnya karyawan libur panjang selama 4 hari. Jika pihak karyawan atau pekerja setuju untuk bekerja pada hari libur, maka di Hari Nasional (10 Oktober), pekerja harus mendapatkan lemburan ganda, sementara jika bekerja di hari libur lain, lembur disesuaikan dengan waktu libur atau hari istirahat pekerja. Mereka yang melanggar akan dikenakan denda antara NT$ 20.000 – NT$ 1.000.000.
MOL menyampaikan, bahwa peringatan Hari Nasional ROC yang ke-112 di tahun ini jatuh pada hari Selasa. Pihak majikan harus memberikan cuti dan pembayaran lembur sesuai dengan ketentuan hukum. Jika pihak pekerja setuju untuk bekerja di hari libur, maka lemburan harus digandakan.
MOL menjelaskan, jika perusahaan swasta mengikuti kalender administrasi pemerintah dan memberlakukan pertukaran hari libur pada Sabtu, 23 September dengan hari kerja di Senin, 9 Oktober, maka pekerja akan mendapatkan libur panjang peringatan Hari Nasional selama 4 hari. Jika pengusaha membutuhkan karyawan untuk lembur di hari libur peringatan Hari Nasional, kemudian sebagai contoh karyawan tersebut memiliki gaji NT$ 36.000, maka upah per jamnya adalah NT$ 150 dengan waktu kerja 8 jam. Oleh karena itu, jika karyawan bekerja di tanggal 7 dan 9 Oktober, maka ia seharusnya mendapatkan lemburan sebesar NT$ 1.900. Sementara, jika bekerja di tanggal 10 Oktober, maka lemburan yang didapatkan adalah NT$ 1.200 dan 8 Oktober merupakan hari libur. Wakil direktur dari Divisi Kondisi Tenaga Kerja dan Kesetaraan Kerja MOL Wang Chin-jung (王金蓉) mengatakan, “10 Oktober merupakan Hari Libur Nasional, upah yang dibayarkan adalah upah ganda dan 8 Oktober merupakan hari libur. Terkecuali ada bencana alam, kecelakaan, atau hal darurat, para pekerja tidak boleh dimanfaatkan dan bekerja di hari libur.”
MOL juga mengingatkan, terkait dengan adanya metode operasional yang berbeda dan pengaturan shift di berbagai institusi publik, tetap ada perbedaan dalam beberapa kasus individu. Majikan harus menentukan waktu libur para pekerjanya dan membuat perjanjiannya dengan jelas, sehingga hal tersebut dapat membantu klarifikasi standar pembayaran tenaga kerja dan mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan.
MOL menekankan bahwa institusi publik harus menangani kehadiran dan pembayaran gaji saat libur Hari Nasional sesuai dengan hukum. Jika majikan melanggar regulasi yang relevan, pekerja dapat memberikan bukti terkait dan mengajukan keluhan ke pihak otoritas administrasi tenaga kerja lokal terdekat untuk melindungi hak dan kepentingan mereka.
(foto: Unsplash)