(Taiwan, ROC) – Komite Keuangan Senat Amerika Serikat (AS) dengan suara bulat menyetujui Undang-Undang Penghindaran Pajak Ganda AS-Taiwan, pada Kamis (14/9). Penyelenggara UU dan Ketua Komite Keuangan Senat, Ron Wyden mengemukakan bahwa undang-undag ini akan memperkuat hubungan antara AS dan Taiwan. Karena undang-undang ini melibatkan perubahan dalam hukum pajak dalam negeri AS, serta diharapkan dapat diselesaikan dengan cepat.
Komite Keuangan Senat AS pada Kamis (14/9) menggelar pertemuan untuk membahas dokumen konsep UU “Deskripsi Undang-Undang Keringanan Pajak Berganda Amerika Serikat-Taiwan yang Dipercepat”, dan mendapatkan sebanyak 27 suara mendukung dan 0 suara menolak.
UU ini diajukan bersama oleh Ron Wyden dan Senator Partai Republik AS Mike Crapo, bersama dengan Ketua Komie Anggaran Senat Jason Smith dan Senator Partai Demokrat Richard E. Neal.
Ron Wyden dalam pertemuan tersebut menyampaikan, dorongan untuk rancangan undang-undang ini berasal dari dukungan kuat lintas partai di Senat AS untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan Taiwan. Hubungan khusus antara AS dan Taiwan memerlukan pendekatan khusus untuk menghindari pajak ganda, dan undang-undang ini dianggap sebagai cara yang inovatif dan cepat untuk melakukannya.
Ron Wyden menambahkan, Taiwan adalah mitra perdagangan penting bagi AS, serta memiliki nilai-nilai yang sama dan merupakan negara demokrasi yang menghadapi ancaman yang semakin meningkat. Aktivitas pemerintah Beijing di wilayah tersebut dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam perdagangan global, investasi dan keuangan. Seiring meningkatnya ketegangan di selat Taiwan, Kongres AS harus sekuat tenaga membantu mempertahankan stabilitas di wilayah tersebut dan mencegah konflik. Membangun hubungan ekonomi dengan Taiwan adalah bagian penting dari upaya ini.
Mike Crapo menuturkan, memperdalam hubungan dengan Taiwan dan demokrasinya yang dinamis di sana adalah kepentingan terbaik AS. Taiwan adalah mitra perdagangan penting bagi AS, tetapi karena posisinya yang khusus membuatnya tidak dapat mengatasi masalah pajak ganda melalui perjanjian pajak konvensional. Oleh karena itu, posisi khusus Taiwan memerlukan solusi yang khusus pula, seperti yang diusulkan dalam UU ini, yang akan memberikan manfaat serupa dengan perjanjian pajak kepada pekerja dan perusahaan AS yang beroperasi lintas batas dengan Taiwan.