(Taiwan, ROC) Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (United States Trade Representative, USTR) kemarin malam (17/8) umumkan, secara resmi mengaktifkan pembahasan Prakarsa Perdagangan Taiwan-AS Abad 21, akan berorientasi pada 11 bidang yang meliputi fasilitasi perdagangan, anti korupsi, industri kecil menengah dan lainnya, dijadwalkan untuk pembahasan perdana akan berlangsung pada musim gugur tahun ini.
AS-Taiwan pada tanggal 1 Juni 2022 telah mengaktifkan “Prakarsa Perdagangan Taiwan-AS Abad 21”, untuk mempelajari langkah negosiasi yang ambisius, kedua belah pihak pada akhir bulan Juni telah menggelar rapat pertemuan, semula ditetapkan Menteri Portofolio John Deng yang akan menghadiri, namun karena ia terinfeksi COVID-19 sehingga rapat dihadiri secara virtual, sementara Kepala Kantor Perwakilan Republik Tiongkok AS, Hsiao Bii-khim menghadiri langsung ke rapat pertemuan di USTR.
Melalui persiapan selama lebih dari 2 bulan, USTR kemarin malam (17/8) mengeluarkan pers rilis menyampaikan, kantor perwakilan AS di Taipei (AIT) dan USTR menggelar pembahasan dan mendapat kesepakatan, AS-Taiwan secara resmi mengaktifkan prosedur pembahasan, Adapun pembahasan Prakarsa ini dijadwalkan digelar pada musim gugur tahun ini.
Wakil Ketua USTR, Sarah Bianchi dalam pers rilis menyampaikan, setelah pertemuan AIT dan USTR menyusun kerangka untuk mengaktifkan negosiasi ini, di kedepannya akan memperdalam kerja sama perdagangan investasi, mempromosikan nilai-nilai dasar ekonomi yang menjadi prioritas dan telah disepakati oleh kedua belah pihak, serta menciptakan industri yang berbasis tenaga kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang toleran.
Sarah Bianchi mengemukakan, yang direncanakan oleh AS tertuang dalam 11 bidang pembahasan bersama, dengan langkah negosiasi yang lebih ambius bermaksud untuk mencari kesepakatan berstandar tinggi agar capaian hasil lebih bermakna. Beberapa bidang ini akan bermanfaat memajukan perdagangan abad 21 yang lebih adil, makmur dan tangguh.
Menurut data USTR, misi negosiasi yang mencakup 11 bidang pembahasan mencakup, memfasilitasi perdagangan, praktik hukum yang baik, anti korupsi, industri kecil menengah, pertanian, standarisasi, perdagangan digital, tenaga kerja, lingkungan, BUMN dan penerapan dan kebijakan non pasar.
USTR mengemukakan, di kedepannya selama pembahasan, pihak pemerintah AS akan berlanjut bernegosiasi dengan kongres dan pihak pemangku kepentingan meliputi tenaga kerja, produsen, kelompok pencinta lingkungan dan lainnya.