RTI Radio Taiwan International 
RTI Radio Taiwan International 
Berkaitan dengan laporan tentang kasus seorang guru yang melecehkan 12 anak, hal ini menunjukkan perlunya mekanisme bantuan yang tidak memperberat trauma korban, kemarin malam (6/5) Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan (MOHW) menyampaikan, meskipun kasus ini telah melibatkan kepolisian, institusi kesehatan, sosial dan pengadilan untuk menangani kasus ini, akan tetapi masih perlu meningkatkan layanan profesional untuk mengatasi trauma yang dihadapi, MOHW akan mengupayakan hal ini dan melakukan koordinasi dengan lintas Kementerian.
Seorang guru papan permainan Igo (Weiqi) di kota New Taipei yang bermarga Li diduga melakukan tindakan kekerasan dan pelecehan terhadap 12 anak. Media memberitakan, pihak keluarga mengalami banyak hambatan ketika melaporkan kejadian ini, prosedur pelaporan berjalan 12 jam baru selesai, anak-anak yang menjadi korban kejadian ini harus berulang kali menjelaskan kejadian terkait hampir sebanyak 15 kali, tidak hanya memperdalam luka mereka, tetapi juga tekanan luar biasa yang dirasakan korban saat proses pengadilan.
MOHW mengemukakan, kasus ini dilaporkan pada tanggal 1 September 2024 dan ditangani oleh pemerintah kota New Taipei, selanjutnya beberapa instansi seperti medis perawatan, pendidikan, sosial, kepolisian dan kejaksaan mulai menjalani pemeriksaan untuk mengumpulkan bukti, prosedur pengadilan dan penahanan tersangka, dan pemberian sanksi terhadap kelas bimbel yang masih dalam pemeriksaan, akan tetapi berkaitan dengan layanan profesional untuk mengatasi trauma yang dihadapi perlu ditingkatkan, untuk itu, MOHW akan berkoordinasi dengan lintas Kementerian.
Menurut pendataan dari MOHW, sekitar 50% korban kekerasan seksual adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun. Karena kekerasan seksual merupakan kejahatan tertutup dan pentingnya kesaksian korban, MOHW telah mengumumkan "Poin-Poin Utama Mengurangi Pernyataan Berulang dari Korban Kekerasan Seksual", dan melatih tenaga profesional untuk mendampingi pihak lemah saat pemeriksaan, serta menjamin agar hak-hak hukum korban terlindungi. Akan tetapi, dalam kasus ini, terdapat kesenjangan besar antara tenaga praktisi dengan layanan yang semestinya .
MOHW mengingatkan kepada instansi pelaksana Jaringan Pencegahan Kekerasan Seksual agar dapat memberikan pendampingan yang hangat, bersikap tanggap terhadap sikap trauma korban dan pihak keluarga, serta bersikap profesional dalam proses pelayanan seperti saat pemeriksaan luka visum dan pengumpulan barang bukti, penyelidikan kepolisian dan kejaksaan, pengajuan subsidi dan lainnya, sedapat mungkin memahami situasi korban.
