RTI Radio Taiwan International 
RTI Radio Taiwan International 
(Taiwan, ROC) --- Kunjungan Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, ke Beijing pada 18 Oktober 2024 lalu, untuk lawatan dua hari, memicu spekulasi tentang potensi pelunakan hubungan antara Inggris dengan Tiongkok.
Mengomentari hal ini, Huang Chen-yu (黃琛瑜), profesor madya di Departemen Administrasi Publik Universitas Tamkang, mengutip pernyataan mantan Perdana Menteri Inggris, "Inggris tidak memiliki teman atau musuh abadi, hanya kepentingan abadi."
Ia menekankan bahwa fokus utama Inggris adalah kepentingan nasionalnya sendiri. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri Inggris dapat berjalan secara pragmatis, menyeimbangkan aspek politik dan ekonomi.
Perbedaan pandangan mengenai isu-isu seperti Hong Kong, Taiwan, dan hak asasi manusia, akan disikapi dengan saling menghormati dan tidak akan menghalangi kerja sama ekonomi antara kedua negara.
Kunjungan Menlu Inggris ke Tiongkok Menimbulkan Spekulasi Perubahan Kebijakan
Pasca berakhirnya pemerintahan Partai Konservatif dan kembalinya Partai Buruh ke tampuk kekuasaan, kebijakan Inggris terhadap Tiongkok tampaknya mengalami perubahan. Kunjungan Menlu David Lammy ke Tiongkok, yang merupakan kunjungan kedua Menlu Inggris dalam enam tahun terakhir, dan yang pertama sejak Partai Buruh berkuasa, dianggap sebagai sinyal perubahan dari sikap "kewaspadaan terhadap Tiongkok" yang dianut sebelumnya.
Partai Buruh Berharap Kebijakan Terhadap Tiongkok Lebih Pragmatis
Profesor Huang menganalisis bahwa selama 14 tahun pemerintahan Partai Konservatif, sikap Inggris terhadap Tiongkok bergeser dari bersahabat menjadi waspada. Puncaknya adalah pada tahun 2022, ketika mantan Perdana Menteri Boris Johnson secara resmi mencap Tiongkok sebagai "tantangan sistemik".
Hal ini membawa hubungan kedua negara ke titik terendah. Namun, sejak Partai Buruh kembali berkuasa pada Juli tahun ini, muncul harapan untuk pendekatan yang lebih pragmatis terhadap Tiongkok.
Terlebih lagi, nilai perdagangan tahunan antara Inggris dan Tiongkok mencapai lebih dari US$1 triliun, dan Tiongkok merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat dan terbesar di dunia. Hal ini membuat Inggris harus mempertimbangkan kembali arah hubungannya dengan Tiongkok.
"Bagi Inggris, dari sudut pandang pragmatis, hubungan dengan Tiongkok, terutama kerja sama ekonomi, sangatlah penting. Mengabaikan hal ini justru merupakan keputusan yang tidak rasional dan tidak realistis." ujar Profesor Huang Chen-yu.
Hambatan Politik dan Hak Asasi Manusia dalam Upaya Memperbaiki Hubungan Tiongkok-Inggris
Meskipun ada keinginan untuk memperbaiki hubungan, Tiongkok dan Inggris menghadapi sejumlah hambatan, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Hal ini terungkap dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri Inggris menjelang kunjungan Menlu David Lammy.
Pernyataan tersebut dengan jelas menyatakan, "Kami (Tiongkok dan Inggris) memiliki perbedaan pendapat yang signifikan dalam hal nilai-nilai demokrasi, kebebasan, isu Hong Kong, dan perang ilegal Rusia di Ukraina."
Selain itu, terkait isu Taiwan, Perdana Menteri Rishi Sunak secara terbuka menyatakan bahwa aktivitas militer yang sedang berlangsung di Selat Taiwan tidak kondusif bagi perdamaian dan stabilitas, serta stabilitas di Selat Taiwan adalah kepentingan semua pihak. Ia bahkan menjadikan pembebasan Jimmy Lai sebagai prioritas bagi pemerintah Inggris.
Tanpa Musuh Abadi, Hanya Kepentingan Abadi: Kerja Sama Ekonomi dan Politik Tiongkok-Inggris Dapat Berjalan Seiring
Mengingat banyaknya perbedaan pandangan mengenai isu politik dan hak asasi manusia, muncul pertanyaan apakah kedua negara dapat mengembangkan hubungan ekonomi. Menanggapi hal ini, Profesor Huang Chen-yu mengutip pernyataan mantan Perdana Menteri Inggris Lord Palmerston, yang menekankan bahwa bagi Inggris, tidak ada musuh atau teman yang abadi, yang ada hanya kepentingan abadi.
Ia berpendapat bahwa kebijakan luar negeri Inggris semata-mata didasarkan pada kepentingan nasional, sehingga memungkinkan untuk memisahkan jalur politik dengan ekonomi.
"Mantan Perdana Menteri Inggris, Lord Palmerston, pernah berkata, 'Inggris tidak memiliki teman atau musuh abadi, hanya kepentingan abadi. Adalah tugas negara ini untuk menjunjung tinggi kepentingan tersebut.' Saya pikir pernyataan ini dapat menjadi catatan kaki yang baik tentang bagaimana kebijakan luar negeri Inggris dapat berjalan secara pragmatis, memisahkan jalur politik dan ekonomi," ujar Profesor Huang Chen-yu.
Memisahkan Ekonomi dan Politik, Mengatasi Perbedaan: Tiongkok dan Inggris Mencari Titik Temu dan Saling Menghormati
Profesor Huang Chen-yu menjelaskan bahwa "memisahkan jalur" berarti kedua belah pihak mengakui dan menghormati perbedaan pandangan mereka sambil mencari titik temu.
"Bagi Inggris, ini adalah dua hal yang terpisah. Di bidang ekonomi, mereka menginginkan kerja sama yang lebih erat. Dalam isu-isu yang sulit dicapai konsensus, Inggris akan menyatakan ketidaksetujuannya, terlepas dari apakah Tiongkok menerima atau tidak. Namun, yang terpenting adalah Inggris telah menyampaikan keberatannya. Jadi menurut saya, dalam isu-isu yang sensitif, kedua belah pihak pada dasarnya akan mempertahankan sikap saling menghormati dan mencari titik temu," jelas Profesor Huang Chen-yu.
Inggris Luncurkan Pedoman 3C untuk Menata Kembali Hubungan Bilateral dengan Tiongkok
Sejak Partai Buruh berkuasa pada Juli lalu, mereka telah menetapkan kebijakan luar negeri terhadap Tiongkok dengan pedoman 3C, Competition (Persaingan), Cooperation (Kerja Sama), dan Challenge (Tantangan).
Tujuan utamanya adalah untuk menjunjung tinggi kepentingan keamanan nasional, bersaing jika perlu, bekerja sama, atau saling menantang. Profesor Huang Chen-yu berpendapat bahwa inti dari pedoman ini adalah "pragmatisme." Inggris ingin mengejar realisme progresif untuk menata kembali hubungan bilateral mereka dengan Tiongkok.
Mengutamakan Kepentingan Nasional, Inggris Menentukan Arahnya Sendiri
Berbeda dengan sikap anti-Tiongkok yang ditunjukkan oleh Amerika Serikat dan Eropa, Inggris memilih jalan yang didasarkan pada kepentingan nasionalnya sendiri. Profesor Huang Chen-yu menjelaskan bahwa Inggris tidak ingin didikte oleh Amerika Serikat atau terikat oleh Uni Eropa. Sebaliknya, Inggris ingin memperluas pandangannya ke seluruh dunia dan menemukan pijakannya sendiri dalam peta politik dan ekonomi global.
Hubungan Tiongkok-Inggris Membaik, Apakah Kunjungan Tsai Ing-wen ke Inggris Terancam?
Baru-baru ini, muncul laporan yang menyebutkan bahwa Inggris meminta mantan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen (蔡英文) untuk menunda kunjungannya ke Inggris, mengingat kunjungan Menlu David Lammy ke Tiongkok.
Meskipun kantor Tsai Ing-wen belum mengonfirmasi hal ini, tetapi mantan perwakilan Inggris untuk Taiwan, Michael Reilly, menganggap laporan tersebut kredibel. Namun, ia menekankan bahwa Inggris tidak menyerah pada tekanan Tiongkok, melainkan berusaha menghindari komplikasi. Hubungan Tiongkok-Inggris tidak akan kembali ke "keadaan naif dan terlalu disederhanakan."
Ketika Inggris kembali ke pendekatan "pragmatis" terhadap Tiongkok, muncul pertanyaan apakah rencana kunjungan Tsai Ing-wen ke Inggris akan terpengaruh.
Profesor Huang Chen-yu menganalisis bahwa hal ini tergantung pada tujuan kunjungan, tingkat pejabat yang akan ditemui, dan faktor lainnya. Mengingat rencana kunjungan Tsai Ing-wen belum diumumkan secara resmi, sulit untuk membuat penilaian lebih lanjut.
