RTI Radio Taiwan International 
RTI Radio Taiwan International 
(Taiwan, ROC) --- Pasangan sesama jenis dari Taiwan dan Daratan Tiongkok dapat mendaftarkan pernikahan mereka di Taiwan setelah menikah di negara ketiga. Namun, di Daratan Tiongkok, pengajuan pernikahan sesama jenis tidak diakui secara hukum.
Pengamat sosial, Hsu Chuan (徐全), menyatakan bahwa ideologi masyarakat Daratan Tiongkok berakar pada budaya Revolusi Komunis dan nilai-nilai tradisional Tiongkok, sehingga Daratan Tiongkok tidak mungkin melegalkan pernikahan sesama jenis.
Namun, dengan populasi yang besar, jumlah individu LGBTQ+ juga menjadi signifikan. Pemerintah Daratan Tiongkok tetap perlu menyikapi isu terkait.
Revolusi Komunis: Homoseksualitas Adalah Pengkhianatan Moral
Dewan Urusan Daratan Tiongkok (MAC) baru-baru ini mengumumkan bahwa pasangan sesama jenis lintas selat dapat mendaftarkan pernikahan mereka di Taiwan. Prosedurnya mengikuti peraturan yang berlaku untuk pasangan heteroseksual lintas selat yang menikah di negara ketiga, yaitu dengan menyerahkan dokumen yang disahkan oleh kantor perwakilan pemerintah dan menjalani wawancara.
Namun, Daratan Tiongkok tidak mengakui pernikahan sesama jenis. Kantor Urusan Taiwan menanggapi bahwa hukum perdata Daratan Tiongkok memiliki peraturan khusus mengenai persyaratan dan prosedur pendaftaran pernikahan, yang secara eksplisit menetapkan bahwa pernikahan adalah antara seorang pria dengan seorang wanita yang memenuhi syarat. Oleh karena itu, pengajuan pernikahan sesama jenis tidak sesuai dengan hukum Daratan Tiongkok.
Pengamat politik, Hsu Chuan, menunjukkan bahwa budaya Revolusi Komunis sangat menentang pernikahan sesama jenis. Sejak awal berdirinya Uni Soviet, hubungan dan pernikahan sesama jenis dianggap sebagai bentuk pengkhianatan moral.
Hsu Chuan menerangkan, "Pada dasarnya, penentangan terhadap hubungan dan pernikahan sesama jenis berasal dari dua sisi. Di satu sisi, kaum konservatif di negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat, menganggapnya bertentangan dengan tradisi, moralitas, dan kodrat manusia yang diciptakan Tuhan sebagai pria dan wanita. Di sisi lain, kaum kiri, terutama yang berakar pada Revolusi Komunis, juga menganggapnya sebagai pelanggaran moral. Meskipun kaum liberal kiri di Barat saat ini mendukung kesetaraan pernikahan, tetap Uni Soviet yang berhaluan komunis tetap menolaknya."
Hsu Chuan menambahkan bahwa ideologi masyarakat Daratan Tiongkok bersumber dari dua pilar utama, yaitu budaya Revolusi Komunis dan nilai-nilai tradisional Tiongkok. Gabungan keduanya menunjukkan bahwa Daratan Tiongkok tidak mungkin melegalkan pernikahan sesama jenis.
"Budaya dan ideologi nasional Daratan Tiongkok saat ini berdiri di atas dua kaki, yaitu budaya moral Revolusi Komunis yang berasal dari Uni Soviet dan budaya tradisional Tiongkok. Keduanya sama-sama menolak pernikahan sesama jenis," tegasnya.
Tantangan bagi Pasangan Sesama Jenis di Daratan Tiongkok
Hsu Chuan menekankan bahwa setelah "pasangan saling mencintai bersatu", maka akan muncul serangkaian masalah terkait pernikahan, keluarga, dan warisan.
"Misalnya, dalam pernikahan sesama jenis lintas selat, jika pasangan dari Daratan Tiongkok menerima warisan atau hadiah selama pernikahan mereka di Daratan Tiongkok, apakah itu dianggap sebagai harta bersama dalam keluarga? Bagaimana dengan pendapatan mereka di Daratan Tiongkok selama pernikahan, misalnya dari investasi atau sumber lain? Apakah itu dianggap sebagai pendapatan bersama keluarga? Hal ini akan melibatkan masalah pajak dan banyak lagi. Ambil contoh kasus warisan. Jika pasangan Taiwan ingin mewarisi harta pasangannya di Daratan Tiongkok, hukum Daratan Tiongkok tidak akan mengakuinya sebagai ahli waris yang sah," terang Hsu Chuan.
Hsu Chuan mencatat bahwa meskipun Daratan Tiongkok memiliki Festival Film Beijing dan Festival Film Shanghai, tetapi tema-tema yang berkaitan dengan pernikahan sesama jenis atau homoseksualitas tidak pernah diterima dalam narasi dan nilai-nilai arus utama resmi.
Karya seni, sastra, dan film yang mengangkat tema-tema ini tidak pernah bisa dipublikasikan secara terbuka. Terlebih lagi, Daratan Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir semakin menekankan moralitas dan nilai-nilai tradisional, yang sangat dihargai oleh pemerintah.
"LGBT", di sisi lain, dianggap membawa nilai-nilai liberalisme Barat dan memiliki konotasi pembebasan individu yang kuat. Hal ini, ditambah dengan tantangannya terhadap pemahaman tradisional Tiongkok dan moralitas Revolusi Komunis tentang peran gender, menempatkannya pada posisi terpinggirkan.
Hsu Chuan menjelaskan, "Di Daratan Tiongkok sebelum tahun 1949, selama periode Republik Tiongkok, ada seorang penulis terkenal bernama Eileen Chang (張愛玲). Salah satu novelnya yang berjudul 'Lust, Caution' sebenarnya menggambarkan hubungan sesama jenis. Jika novel ini ditulis setelah tahun 1949, novel itu tidak akan pernah bisa diterbitkan."
Dia menyimpulkan, "Dari karya sastra dan seni hingga fotografi, secara keseluruhan, konteks dan lingkungan sosial di Daratan Tiongkok menganggap homoseksualitas sebagai bentuk seni, ekspresi, dan nilai-nilai yang tidak pantas. Akibatnya, hampir semua hal yang terkait dengannya tidak dapat memasuki ranah publik."
Keterbukaan Sosial dan Tantangan bagi Pemerintah Tiongkok
Meskipun demikian, Hsu Chuan berpendapat bahwa cinta adalah hak asasi manusia, yakni mereka bebas memilih dengan siapa seseorang ingin menghabiskan hidupnya. Seiring dengan masyarakat yang semakin terbuka, pemerintah Tiongkok pada akhirnya harus menghadapi masalah ini.
"Misalnya, di masa depan, akan adakah ruang interpretasi yang lebih luas tentang konsep 'pasangan' atau 'suami/istri' dalam hal orientasi seksual? Saya pikir dengan kemajuan dan perkembangan sosial, meskipun kita tidak melihat harapan seperti itu dalam waktu dekat, pemerintah pada akhirnya harus menghadapi masalah ini. Saat ini, pemerintah tampaknya enggan untuk menghadapinya," lanjut Hsu Chuan.
Hsu Chuan menunjukkan bahwa meskipun hukum perdata Daratan Tiongkok tidak mengakui pernikahan sesama jenis, tetapi pasangan dalam hubungan sesama jenis tetaplah orang yang paling penting dalam hidup mereka antar satu sama lain.
Oleh karena itu, jika terjadi sengketa hukum perdata di masa depan, misal properti, maka ia menyarankan agar lembaga peradilan atau administrasi Daratan Tiongkok menggunakan kebijaksanaan mereka dan bersikap fleksibel dalam mempertimbangkan setiap kasus.
