RTI Radio Taiwan International 
RTI Radio Taiwan International 
(Taiwan, ROC) --- Presiden Lai Ching-te (賴清德) telah genap menjabat selama 100 hari. Dalam hal hubungan lintas selat, para akademisi mengamati bahwa meskipun Partai Komunis Tiongkok (PKT) terus menekan Taiwan sejak pelantikan, tetapi Beliau tidak gentar dan tetap teguh pada pendiriannya. Hal ini tercermin dalam jajak pendapat terbaru yang menunjukkan dukungan publik lebih dari 50% untuk Presiden Lai.
Para akademisi juga memuji strategi luar negeri Presiden Lai, terutama upayanya dalam menyuarakan bahwa "jika Taiwan dalam bahaya, dunia pun dalam bahaya". Selain itu, komitmen Presiden Lai dalam mempererat hubungan dengan negara-negara sahabat untuk menghadapi ekspansi dan ancaman PKT juga mendapat apresiasi.
Ketegasan Presiden Lai di Tengah Tekanan Tiongkok Raih Dukungan Publik
Sebelum mengulas kinerja 100 hari Presiden Lai Ching-te, Direktur Eksekutif Yayasan Penelitian Perdamaian Asia-Pasifik, Tung Li-wen (董立文), mengutip hasil jajak pendapat terbaru dari Formosa dan MNews. Tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Lai mencapai lebih dari 50%, dengan tingkat kepercayaan mencapai 58,9%.
Tung Li-wen menilai angka-angka ini mencerminkan "penilaian komprehensif" rakyat Taiwan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Lai.
Tung Li-wen menyoroti dua "indikator positif" yang berkontribusi pada penilaian ini. Pertama, kinerja pasar saham yang mencerminkan kondisi ekonomi Taiwan. Kedua, pencapaian diplomatik Presiden Lai yang berhasil menerima kunjungan hampir 50 delegasi asing, yang mana ini adalah sebuah rekor baru dalam sejarah Taiwan.
Namun, Tung Li-wen juga menyoroti "indikator negatif" yang perlu diperhatikan, yaitu hubungan lintas selat. Pidato pelantikan Presiden Lai pada 20 Mei memicu ketidakpuasan Beijing, yang kemudian ditanggapi dengan serangkaian tindakan provokatif, termasuk latihan militer di sekitar Taiwan, gangguan pesawat dan kapal perang yang terus-menerus, tekanan diplomatik, sanksi ekonomi, dan perang kognitif yang intens.
Rangkaian tindakan inilah yang menjadi "indikator negatif" di tengah tingginya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Lai.
Menganalisis lebih lanjut, Tung Li-wen menunjukkan bahwa keteguhan Presiden Lai dalam memegang prinsipnya menjadi faktor penting di balik dukungan rakyat Taiwan.
"Semakin kuat tekanan PKT terhadap pemerintahan Presiden Lai, maka semakin kuat pula dukungan rakyat Taiwan," ujar Tung Li-wen.
"Dalam menghadapi intimidasi dan tekanan Tiongkok, Presiden Lai tidak gentar dan tetap teguh pada keyakinannya. Hal ini mendapat dukungan dari rakyat Taiwan."
Tung Li-wen menekankan bahwa sikap Presiden Lai dalam hubungan lintas selat adalah "tegas" bukan "konfrontatif". Sejak menjabat, Presiden Lai secara konsisten menunjukkan niat baik kepada Beijing, termasuk tidak menutup pintu dialog.
Satu-satunya tuntutan Presiden Lai adalah kesetaraan dan penghormatan dalam hubungan lintas selat.
Cendekiawan: Niat Presiden Lai adalah untuk Mendorong Normalisasi Negara
Profesor Ding Ren-fang (丁仁方) dari Departemen Ilmu Politik, Universitas Nasional Cheng Kung, berpendapat bahwa pernyataan Presiden Lai dalam pidato pelantikannya tentang "Taiwan dan Tiongkok tidak saling tunduk", memang merupakan kelanjutan dari pernyataan mantan Presiden Tsai Ing-wen (蔡英文).
Namun, dengan menambahkan frasa "kedaulatan Republik Tiongkok (Taiwan) yang merdeka", Presiden Lai secara jelas menunjukkan bahwa pendiriannya bukanlah sekadar "mengikuti jejak Presiden Tsai", melainkan sebuah "Teori Dua Negara Baru".
Melihat kembali berbagai pernyataan Presiden Lai terkait kebijakan lintas selat sejak menjabat, Profesor Ding Ren-fang menafsirkannya sebagai sikap yang "tegas", karena pendirian Presiden Lai yang sebenarnya adalah "Republik Tiongkok adalah negara merdeka yang ada saat ini".
"Pada dasarnya, argumennya adalah tentang kemerdekaan status quo," ujar Profesor Ding Ren-fang.
"Oleh karena itu, saya pikir apa yang ingin dia perjuangkan di masa depan adalah normalisasi negara."
Untuk mencapai tujuan tersebut, Profesor Ding Ren-fang mengamati bahwa Presiden Lai secara aktif memperluas ruang internasional Taiwan dan membangun aliansi sejak menjabat.
Namun, Profesor Ding Ren-fang juga dengan blak-blakan menyatakan bahwa meskipun penting untuk memiliki pendirian, tetapi "realitas objektif" juga harus diperhatikan.
Presiden Lai menekankan "Empat Keteguhan" dan "Aliansi Demokrasi" sebagai dasar untuk konfrontasi langsung dengan Tiongkok, yang mana ini tetap akan menimbulkan risiko.
Profesor Ding Ren-fang kemudian menganalisis bahwa "realitas objektif" yang dimaksud berpusat pada keberlanjutan strategi Amerika Serikat. Pemilihan presiden AS pada akhir tahun ini akan menjadi faktor penentu. Jika Donald Trump terpilih, ada kemungkinan terjadi dua tindakan ekstrem, yakni mengakui Taiwan dan membiarkan Taiwan menanggung konsekuensinya, atau meninggalkan pendekatan aliansi dan menarik kembali berbagai dukungan yang diberikan oleh pemerintahan Joe Biden.
Jika Kamala Harris yang terpilih, Tiongkok dapat melakukan serangkaian tindakan untuk menguji respons pemerintahan Kamala Harris.
Akademisi: Presiden Lai Berkomitmen untuk Mempersatukan Sekutu dalam Menghadapi Ancaman Tiongkok
Tung Li-wen, di sisi lain, mengutip pidato Presiden Lai pada peringatan 66 tahun kemenangan Krisis Selat Taiwan Kedua untuk menjelaskan "realitas objektif".
Presiden Lai menyatakan bahwa tujuan Tiongkok merebut Taiwan lebih dari sekadar itu. Seperti yang terus-menerus ditegaskan oleh komunitas internasional, Tiongkok ingin mengubah tatanan internasional berbasis aturan di Pasifik Barat, bahkan di seluruh dunia.
Tung Li-wen menafsirkan bahwa pernyataan ini menunjukkan bahwa masalah Taiwan adalah masalah Asia, bahkan masalah dunia.
Singkatnya, "Jika Taiwan dalam bahaya, Asia dalam bahaya, dunia dalam bahaya."
Melihat kebijakan luar negeri Presiden Lai sejak menjabat, Tung Li-wen menunjukkan bahwa penyatuan Taiwan hanyalah langkah pertama bagi Tiongkok.
Rezim otoriter ekspansionis ini pasti akan terus berkembang ke luar, dan negara-negara demokrasi telah menyadari hal ini.
Oleh karena itu, Presiden Lai, dalam menangani urusan luar negeri, telah berupaya sekuat tenaga untuk menyatukan negara-negara yang berpikiran sehaluan untuk bersama-sama menanggapi ancaman dari Tiongkok.
