RTI Radio Taiwan International 
RTI Radio Taiwan International 
Perang Menyebabkan “Keturunan Tentara Kuomintang in Burma” Tidak Bisa Memperoleh “Kewarganegaraan ROC”
Pada awal tahun 2024, Pemilu Taiwan memilih presiden ke-16 dan legislator ke-11. Lebih dari 19 juta pemilih menggunakan suara mereka untuk menunjukkan kepada dunia pencapaian demokrasi Taiwan. Meskipun pemilu ini terbuka, transparan, dan lancar, akan tetapi hal ini bukan 100% praktik penegakan keadilan.
Taiwan adalah masyarakat multi-etnis, dan terdapat banyak orang dengan latar belakang budaya berbeda di negara kami. Di bawah sistem politik saat ini, sulit bagi mereka ikut bersuara dalam pemilihan umum, bahkan mereka adalah orang luar dalam kegiatan pemilu.
Dalam rangkaian laporan “Orang-Orang yang Tidak Dapat Berbicara dengan Surat Suaranya”, kami mengangkat kisah cerita mereka agar memahami “orang-orang terpinggirkan” dalam komunitas masyarakat Taiwan, mengapa di tengah komunitas masyarakat yang bebas terbuka dan demokratis, tidak bisa bertoleransi atau merangkul harapan dan identitas mereka? Sistem pemilu dimana minoritas patuh pada mayoritas, kelemahan apa yang dirasakan?
Beberapa kalimat penting dalam artikel ini yang ingin disampaikan oleh Duan Cheng-lin (段成林), seorang keturunan dari pasukan tentara Kuomintang in Burma
Saya Perantauan Tionghoa, Keturunan Tentara Kuomintang in Burma, Nama Saya Duan Cheng-lin
Kuomintang in Burma menunjuk periode pada tahun 1949-1954, setelah Perang Saudara II, Tentara Nasional Republik Tiongkok yang mundur dari Yunnan, Tiongkok, ke perbatasan utara Myanmar, bermukim di perbatasan utara Thailand, Myanmar dan Laos.
Pada tahun 1950-an, ada sekelompok tentara mundur ke Taiwan, oleh pemerintah menampung mereka di permukiman Zhongzhen (忠貞) di Longgang, Taoyuan.
Pada awalnya, keturunan dari pasukan Kuomintang in Burma datang ke Taiwan dengan alasan kunjungan keluarga atau melanjutkan studi, akan tetapi dalam proses naturalisasi, dikarenakan kekacauan perang sehingga tidak bisa menunjukkan akte lahir dan dokumen lainnya, sehingga proses pengajuan naturalisasi tidak berjalan dengan lancar, sehingga menetap di Taiwan secara ilegal. Terutama situasi pemerintahan di Myanmar sangat tidak stabil, keturunan Kuomintang in Burma yang datang ke Taiwan semakin banyak dibandingkan dengan seblumnya, diantaranya juga ada yang datang menggunakan visa turis, setelah masa berlaku visa turis habis, mau tidak mau menjadi pendatang ilegal di Taiwan. Jumlah keturunan pasukan tentara Kuomintang in Burma dengan status demikian mencapai puluhan ribu orang, yang bernasib beruntung karena ada keluarga di Taiwan, sementara yang tidak beruntung terpaksa bekerja ilegal untuk menafkahi hidup, diam-diam tinggal dan hidup di Taiwan, hanya bisa bersembunyi, tidak bisa menikmati hidup yang bebas layaknya warga awam.
Berharap bisa membawa sekeluarga datang ke Taiwan
Duan Cheng-lin, keturunan dari pasukan tentara Kuomintang in Burma, meskipun anggota keluarga seperti kakak perempuannya lebih awal 20 tahun datang ke Taiwan dan hidup mengakar, berkeluarga di Taiwan, pada masa tersebut, ia yang masih muda, perlu turun ke sawah untuk menghidupi keluarga, maka dari itu ia tidak bisa ikut ke Taiwan. Namun, sejak kecil Duan Cheng-lin beranggapan, sekolah tempat ia mengenyam pendidikan menggunakan materi dari Taiwan, belajar Mandarin tradisional, membuatnya ia merasa dirinya adalah orang Taiwan.
Duan Cheng-lin berasal dari distrik utara Myanmar yang sering terjadi perang kecil, dikarenakan 3 tahun yang lalu terjadi kudeta di Myanmar, militer pun menyerang masyarakat awam, perang terjadi di mana-mana, mayat tergeletak di pinggir jalan, masyarakat sangat menderita.
2
Ketika mendengar akan ada bom, Duan Cheng-lin segera membawa anak-anaknya berpindah. Agar anak-anak dapat hidup lebih baik, maka dia memutuskan untuk datang ke Taiwan, pada tahun akhir 2022, ia datang ke Taiwan dengan visa turis.
Sekali perjalanan ke Taiwan, bukanlah hal yang mudah bagi Duan Cheng-lin. Karena perang, sekeluarga bersembunyi di di sebuah gubuk di pegunungan Myanmar utara. Ia mendatangi Yangon, kota terbesar di Myanmar, untuk membeli tiket ke Taiwan, ia harus melewati gunung, perlahan-lahan mencari jalan untuk sampai ke kota Yangon, tidak sedikit halangan yang ditemui, jembatan terputus atau jalan rusak, masih ada perang sehingga tidak bisa dilalui, harus bersembunyi hingga suasana tenang baru melanjutkan perjalanan, memakan waktu lebih dari 10 hari baru menggapai bandara di Yangon.
Bagi orang desa, menabung sangat sulit sekali, untuk mengirim satu orang datang ke Taiwan, semua anggota keluarga harus bekerja dan menabung sekama bertahun-tahun. “Saya berharap bisa segera mendapatkan kartu izin tinggal, sehingga bisa bekerja legal di Taiwan, menjemput satu per satu anak untuk datang ke Taiwan, atau melanjutkan studi di Universitas Taiwan.” karena perang, keluarga hidup berpindah-pindah. Pengajuan beberapa dokumen seperti status keterangan keturunan dari tentara pasukan Kuomintang in Burma, surat perjalanan dan tiket telah menghabiskan tabungan ratusan ribuan dolar miliknya.
"Saya tidak ingin tinggal secara ilegal, tetapi situasi di Myanmar kali ini sedang memburuk. Jika saya kembali ke Myanmar, entahlah, apakah saya masih hidup dan bisa kembali ke Taiwan lagi? 25 Maret 2024 , masa izin tinggal saya sudah habis batas waktunya.
Saya orang Taiwan, memilih bekerja ilegal di Taiwan
“Banyak orang tahu bahwa saya akan diwawancarai oleh “Reporter Muda” dan meminta saya untuk mengungkapkan isi hati saya: semua orang ingin tinggal di Taiwan secara legal.” Di Taiwan, ada banyak keturunan tentara Kuomintang in Burma seperti Duan Chenglin, dan beberapa di antaranya mereka sempat ikut program pemerintah sebelumnya sehingga bisa mendapatkan KTP dan bisa menetap dengan resmi; ada sebagian dikarenakan tidak memiliki dokumen lengkap, tidak bisa membuktikan diri adalah keturunan dari pasukan tentara Kuomintang in Burma atau terlambat dari masa waktu pengajuan yang ditentukan, sehingga menetap secara ilegal bertahun -tahun di Taiwan; ada juga yang dikarenakan usia semakin tua, dengan alasan kunjungan keluarga atau perang, sehingga beberapa tahun ini tidak sedikit yang berdatangan ke Taiwan.
為什麼會有泰緬孤軍及後裔？
Mengapa ada Tentara Kuomintang in Burma dan keturunannya?
Pasukan tentara Kuomintang in Burma pada awalnya dipimpin oleh Jenderal Li Mi (李彌), yang melawan angkatan darat Kekaisaran Jepang, perang Yunnan-Guangxi; Kemudian di bawah pimpinan dari Jenderal Lu Han (盧漢), Gubernur Yunnan, memberontak dan menyerah pada Partai Komunis, sehingga keluarga pejabat terpaksa mengungsi ke Yunnan,Guangxi, Guizhou selatan, sedangkan Jenderal Li Mi mempersiapkan perang di Bangkok.
Pada tahun 1953, di bawah tekanan internasional, Li Mi diperintahkan untuk kembali ke Taiwan dan meninggalkan pasukan tentara di tempat untuk mengembangkan kekuatan militer, melawan militer RRT dan Burma. Pada masa awal sebagian pasukan berpindah ke Taiwan, anggota keluarga tentara ditampung pemerintah ROC di permukiman veteran ChongZhen (忠貞) di Longgang, Taoyuan; selanjutnya perantauan Tionghoa asal Thailand-Myanmar yang kembali ke Taiwan sebagian besar menetap di distrik Zhonghe dan Yonghe di Taipei, ada sebagian veteran ditampung di Nantou di sekitar peternakan Qingjing dan bekerja sebagai petani dan peternak.
Duan Chenglin mengatakan, banyak orang yang memilih tinggal secara ilegal setelah visa turisnya habis masa berlakunya. Yang beruntung tinggal bersama kerabatnya, sedangkan yang kurang beruntung bekerja secara ilegal di mana-mana. Mereka tidak berani beraktivitas secara terang-terangan dan hanya bisa bersembunyi.
Yang Fa-zhun(楊發準) (usia 36 tahun) juga keturunan dari pasukan tentara Kuomintang in Burma, datang ke Taiwan pada bulan Oktober 2015, setelah 8 tahun kemudian baru bisa mendapat izin tinggal (kartu residen) di Taiwan. Ia dinyatakan sebagai warga pengungsi tak berkewarganegaraan oleh pemerintah Myanmar, ia menggembara dari Myanmar ke RRT untuk bertahan hidup, mempertaruhkan nyawa dengan membawa anak-anak naik perahu karet menyelundup, saat lelah hanya duduk di atas perahu karet untuk beristirahat sejenak, kemudian melanjutkan perjalanan penyelundupan ini hingga ke desa Lieyu (烈嶼鄉) dekat Kinmen. Pada saat itu dia langsung dikenakan pelanggaran hukum “keimigrasian keluar-masuk negara secara ilegal”, menjalani kurungan penjara selama 2 bulan. Beruntung sekali karena ada yayasan sosial yang menjaminnya untuk dibebaskan dari tahanan.
“Saya beruntung sekali, mendapat bantuan yayasan sosial saat saya di Daratan Tiongkok dan Taiwan” Yang Fa-zhun setelah datang ke Taiwan, atas bantuan dari yayasan sosial, dia bisa menetap dan bekerja sebagai petani, namun merasa tidak ada masa depan, membuatnya sangat frustasi
Bukan Proses Naturalisasi, Hanya Ingin Pindah dan Menetap di Negeri Sendiri
Menurut para veteran tentara Kuomintang in Burma, mungkin masih ada 70-80 ribu tentara dan keluarganya yang masih ada di sana; masyarakat Tionghoa yang ada di perbatasan Daratan Tiongkok-Thailand-Burma-Laos sulit diprediksi, dengan prakiraan kasar ada berkisar 200.000 orang. Sementara ini, urusan Tionghoa di Thailand dan Burma sebagian besar ditangani oleh Ditjen Keimigrasian Kementerian Dalam Negeri, ada legislator dan organisasi swasta berharap agar keturunan dari pasukan tentara Kuomintang in Burma bisa mendapat izin tinggal resmi di Taiwan, bahkan mendapat KTP.
Mantan anggota legislator parpol DPP Tang Hui-jen(湯蕙禎) yang pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Urusan Sipil Pemkot Taoyuan mengatakan, banyak diantara tentara Kuomintang in Burma yang ditolak, hidup bergenerasi dan tidak mengakar, selama bertahun-tahun, mereka terus-menerus berdatangan ke Taiwan, atau berharap bisa ke Taiwan, mereka menganggap dirinya adalah warga negera Republik Tiongkok, “Mereka beranggapan asalkan giat dan mau bekerja keras maka pasti bisa bertahan hidup.”
TangHui-jen mengatakan, banyak pengajuan dan aksi protes yang disampaikan oleh keturunan tentara Kuomintang in Burma berulang kali, pada tahun 2009 pemerintah pernah membuka izin bagi keturunan tentara Kuomintang in Burma untuk mengajukan permohonan pada periode 21 Mei 1999 hingga 31 Desember 2008, bagi mereka yang bisa menunjukkan dokumen keterangan keturunan dari pasukan tentara Kuomintang in Burma, di Taiwan memiliki surat tanda sebagai perantauan Tionghoa maka bisa mengajukan permohonan KTP. Yang sangat disayangkan adalah, pada masa tersebut tidak sedikit yang bisa datang ke Taiwan, atau tidak memiliki dokumen yang lengkap sehingga gagal dalam pengajuan ini.
Manakah saja keturunan tentara Kuomintang in Burma yang diizinkan tinggal di Taiwan?
Mempertimbangkan faktor kemanusiaan dan sejarah, maka Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan ketentuan “permohonan izin tinggal atau menetap bagi keturunan pasukan tentara Kuomintang in Burma kawasan Myanmar-Laos yang berada di Taiwan”, diizinkan bagi pelajar untuk tinggal di Taiwan, serta bagi yang tidak memiliki kewarganegaraan untuk tinggal atau menetap legal di Taiwan.
“ada beberapa diantara keturunan tentara Kuomintang in Burma mendeskripsikan diri mereka bagaikan anjing liar”, ujar Tang Hui-jen, tanpa dokumen, tidak bisa bekerja, tidak memiliki fasilitas asuransi kesehatan dan tenaga kerja, meskipun bekerja ilegal mereka pun dieksploitasi, seperti bekerja di konstruksi umumnya satu hari lebih dari NT$ 1800,- akan tetapi mereka hanya mendapat bayaran NT$ 800,- saja, mereka pun tidak berani sesuka hati mengganti pekerjaan, bekerja di majikan yang lain karena takut dilaporkan; saat sakit, jika punya uang maka banyak membeli obat, jika tidak punya uang terpaksa harus menahan sakit. Oleh karena itu, setidaknya mereka bisa terlebih dahulu mendapat izin kerja, memiliki asuransi kesehatan dan tenaga kerja, tidak lagi hidup dalam persembunyian.
Ada banyak kasus gagal memperoleh KTP, “seperti abang adik, abang membeli paspor Thailand, memasuki negara tersebut dengan alasan pelajar, sedangkan adik masuk sebagai perantauan Tionghoa, akhirnya permohonan abang yang gagal”, Tang Hui-jen mengatakan, ada lagi 5 bersaudara, yang mana adik bungsu mengajukan permohonan di luar batasan waktu pengajuan sehingga permohonan tidak diterima; ada beberapa yang memenuhi persyaratan akan tteapi dikarenakan keterlambatan pengajuan sehingga tidak bisa lagi mengajukan permohonan; ada lagi hubungan saudara kandung, akan tetapi dokumen tidak sama; masih banyak keturunan dari tentara Kuomintang in Burma setelah mereka tiba di Taiwan baru mencari keluarganya; hingga saat ini jumlah keturunan Kuomintang in Burma di Taiwan, yang berusia antara 20-40 tahun, dikarenakan tidak bisa menunjukkan kartu keluarga, akte lahir, maka mereka tinggal di Taiwan dengan status ilegal.
“Kami tahu masih banyak keturunan tentara Kuomintang in Burma yang ingin datang ke Taiwan secara legal, namun kini kami hanya bisa membantu mereka yang sudah datang ke Taiwan,” kata Tang Hui-jen. Situasi setiap kasus berbeda dan dokumen yang dibutuhkan juga berbeda, mereka harus menata ulang semua informasi dan dokumen, lalu membuat petisi dan mengirimkannya ke Ditjen Keimigrasian, Kementerian Dalam Negeri. Selama proses, mereka harus lebih cermat untuk memastikan keakuratannya. informasi, karena sekali verifikasi pemerintah dan hasilnya tidak cocok, maka kemungkinan besar mereka tidak akan pernah bisa mengajukan lagi.
Tang Hui-jen mengatakan, sejak Juni 2023 hingga saat ini, pihak yang membantu pendataan dan permohonan izin tinggal ada sekitar 376 kasus. Perang terjadi di Myanmar sangat serius, dan kini lebih sulit untuk mendapatkan dokumen seperti kartu keluarga dan sertifikat lainnya dibandingkan sebelumnya, situasi semakin kompleks maka ia beranggapan pemerintah harus secara khusus menanganinya : “berdiri pada sisi kemanusiaan, banyak orang yang tidak memiliki kewarganegaraan di Myanmar, sedangkan di Taiwan status mereka adalah izin tinggal ilegal, mereka bukan ingin mendapat naturalisasi, melainkan beranggapan mereka kembali tinggal di negeri sendiri.”
Antusias Ikut Pemilu, Namun Tidak Memiliki Hak Pilih
Wang Ken-shen (王根深) yang berasal dari kawasan segitiga emas memperkirakan, keturunan Kuomintang in Burma yang tidak mendapat izin tinggal resmi mencapai puluhan ribu, mereka terpaksa harus bekerja ilegal, yang beruntung bisa mendapat penampungan dari keluarganya.
Dari kondisi tidak memiliki status, mendapat izin tinggal, kemudian memperoleh status kewarganegaraan ROC, kita tidak bisa membayangkan seberapa lama akan dapat diselesaikan. Wang Ken-shen(王根深) menghela napas dan berkata, “Kami adalah kelompok minoritas, tidak ada hak ikut dalam pemilu, bagaimana bisa mendapat bisa mendapat perhatian?” Maka dari itu, ketika memiliki kemampuan dan hak baru bisa membantu semakin saudara-saudara lainnya.
Sepupu Wang Ken-shen, Wang Ken-zhu (王根珠), 20 tahun yang lalu ibu dan saudara kandungnya lebih awal sudah menetap dan tinggal di Taiwan, kini Wang Ken-zhu sudah menikah memiliki anak dan masih tinggal di Myanmar. 2 tahun yang lalu, putri Wang Ken-zhu mengajukan permohonan kuliah di Taiwan, dikarenakan ada permasalahan keluarga masa lalu, lalu menderita depresi. Wang Ken-zhu mengajukan permohonan agar bisa datang ke Taiwan merawat putrinya, akan tetapi proses pengajuan cukup lama dan masih belum mendapat kartu residen.
Pada tahun 2024 merupakan tahun pemilu Taiwan, Wang Ken-zhu menyesal dia tidak bisa ikut pemilu dan tidak bisa memilih, jika suatu hari dia mendapat hak pilih maka “Kami akan memilih kandidat yang bersedia membantu kami.”
“Jika suatu saat saya mendapat KTP Taiwan, saya pasti akan ikut memilih. Ini adalah misi dasar saya untuk menjadi warga negara Taiwan,” kata Yang Fa-zhun yang membutuhkan waktu delapan tahun untuk mendapatkan izin tinggal di Taiwan. Meskipun Yang Fa-zhun tidak dapat ikut memilih dalam pemilu, akan bersama dengan saudara dari Burma untuk ikut berkampanye, “Kami menetap dengan legal, berharap ada kesempatan untuk menyuarakan kepada pemerintah bahwa masih banyak mengalami kesulitan dan menderita.”
“Saya juga ingin memilih.” Kata Duan Cheng-lin yang belum mendapatkan izin tinggal dan masih terus berharap, ia mulai menganggap Taiwan sebagai rumah sendiri, pemilihan umum tahun ini, ia ikut bersama temannya berkampanye dan menyuarakan dukungan, “meskipun saat ini belum miliki suara, ingin mengutarakan maksud tetapi tidak berhak untuk bersuara, jika ke depannya bisa menjadi orang Taiwan, ia pasti akan memilih, ini adalah hak warga negara, ia pasti akan ikut serta.”
