(Taiwan, ROC) Beberapa tahun terakhir ini angka pekerja “hilang kontak” tidak menurun malah semakin tinggi, Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) menjelaskan, ada banyak alasan pekerja “hilang kontak” termasuk masalah ketenagakerjaan, uang, lingkungan dan lainnya, terutama dalam beberapa tahun terakhir ini mendapat pengaruh pembatasan pekerja migran yang masuk Taiwan, sehingga Taiwan mengalami krisis tenaga kerja secara serius, ditambah dengan ketidakmampuan memulangkan pekerja illegal ke negara asalnya (seperti Vietnam), sehingga angka pekerja hilang kontak semakin tinggi.
Badan Keimigrasian mengemukakan, yang disebut dengan pekerja hilang kontak mengacu pada surat izin tinggal atau masa kartu residen (ARC) masa berlaku kedaluarsa, menurut situs resmi Keimigrasian, pendataan hingga akhir bulan Juni total pekerja migran “hilang kontak” mencapai 82.822 orang, dan bukan pekerja hilang kontak (WNA overstayed) berkisar 30.000 orang, total mencapai hampir 110.000 orang, jumlah pekerja hilang kontak mencatat 70%.
Komite Khusus Pengembangan Ketenagakerjaan Kemenaker Huang Wei-cheng(黃偉誠) mengatakan, Kemenaker pada bulan Juni telah melakukan pelonggaran perekrutan pekerja migran asing untuk sektor konstruksi, pertanian dan manufaktur, untuk sektor konstruksi dibuka kuota 8.000 pekerja, akan mempelajari situasi di lapangan dan jika memungkinkan akan kuota akan dinaikkan menjadi 15.000 pekerja. Selain itu, sektor pertanian yang banyak mempekerja pekerja migran ilegal, untuk kuota industri pertanian semula 6.000 orang dinaikkan menjadi 12.000 orang.
Untuk sektor manufaktur, pihak MOL mengatakan, selain menanggapi 3 industri untuk olahan produk air, pembuatan tahu dan logam perkapalan yang mana proses produksi memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi, maka rasio izin perekrutan dinaikkan 20%, ada mekanisme fleksibel yang dinikmati pemberi kerja yakni bisa merekrut pekerja migran dengan tambahan kuota 5%.
Mengenai pelaku usaha industri jasa perhotelan sangat mengharapkan pemerintah membuka pekerja migran untuk sektor ini, Huang Wei-cheng mengatakan, berkaitan dengan warga lokal yang bekerja di industri jasa hampir 60%, agar tidak memengaruhi kesempatan kerja bagi warga lokal maka pihaknya masih akan mempelajari “program perluasan kerja untuk perbaikan krisis tenaga kerja”, baru memutuskan apakah perlu membuka pekerja migran untuk mengisi industri ini.
Ada sumber yang mengemukakan, permasalahan pekerja “hilang kontak” tidak hanya diselesaikan oleh Badan Keimigrasian sendiri, tetapi juga melibatkan Kemenaker dalam membuat kebijakan, pemungutan biaya dari agensi swasta dan masih banyak hal lain yang memengaruhi. Pekerja hilang kontak bekerja secara ilegal mendapat imbalan tinggi daripada pekerja resmi lainnya, pekerja migran merantau ke negeri orang untuk mencari nafkah, sementara ini upah pendapatan pekerja resmi lebih rendah dibandingkan dengan pekerja gelap, maka jika berniat menyelesaikan masalah pekerja hilang kontak, Kemenaker (MOL) harus mempelajari kebijakan terkait pekerja migran asing, terutama biaya layanan agensi patut dipertimbangkan untuk direvisi, untuk meringankan beban tanggungan pekerja migran, meskipun polisi, imigrasi sibuk menangkap pekerja hilang kontak akan tetapi tetap “ada pekerja migran yang kabur”.
