(Taiwan, ROC) --- Setelah kudeta dilancarkan oleh pihak militer, kondisi perpolitikan Myanmar diberitakan berada di titik terburuk semenjak era demokratisasi berjalan pada tahun 2008.
Penindasan brutal yang dilakukan oleh militer setempat pada tahun 2017 silam, harus memaksa rakyat Myanmar melarikan diri ke negara-negara tetangga. Salah satunya adalah etnis Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh.
Kongres Myanmar dijadwalkan akan menggelar rapat Kongres, guna menyambut pemerintahan baru pada tanggal 1 Februari 2021. Namun, siapa sangka jika di hari tersebut, pihak militer setempat melancarkan aksi kudeta.
Militer Myanmar menuding jika pelaksanaan pemilu pada bulan November lalu penuh dengan kecurangan.
Senin pagi (1/2), tokoh Aung San Suu Kyi dan politikus dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) ditangkap oleh pihak militer. Berita penahanan tersebut pun membuat dunia demokrasi tercengang.
Kembalinya militer ke kursi kekuasaan telah membuat warga Myanmar ketakutan, terutama bagi etnis Rohingya yang kini mengungsi ke kawasan Bangladesh. Mereka mencemaskan akan kesulitan yang harus dilewati hari esok.
Pasca Kudeta, Kondisi Kota Yangon Sunyi Senyap
Setelah kudeta diumumkan, sempat tersiar kabar bahwa jaringan internet Myanmar terputus. DI samping itu, para warga pun mulai sibuk menimbun makanan dan instansi perbankan berhenti beroperasi.
Namun demikian, kawasan bisnis Yangon kembali ramai semenjak tanggal 2 Februari 2021. Para pedagang mulai menjajakan barang dagangannya. Di samping itu, warga setempat mulai menjalankan aktivitas normal mereka, misal berolahraga di taman dan lain-lain.
Namun, suasana mencekam masih terasa kental di Ibukota Naypyitaw, sejumlah pasukan beserta mobil tank bersiaga di titik-titik tertentu.
Aksi kudeta serupa juga sempat dilancarkan pihak militer pada tahun 1988 silam. Meski aksi tersebut tidak berujung pada bentrokan berdarah, tetapi efek ketakutan berimbas pada kehidupan warga Myanmar hingga saat ini.
Mereka kian mencemaskan kesulitan yang harus dihadapi pada masa mendatang, apalagi di tengah kesulitan pada masa pandemi COVID-19.
Meski perebutan kekuasaan oleh militer tidak berkembang menjadi bentrokan berdarah selama kudeta 1988, masyarakat khawatir, terutama khawatir bahwa hidup mereka akan semakin sulit setelah kembali ke pemerintahan militer di bawah krisis epidemi.
Salah seorang warga Yangon, Lei Lei Win mengatakan, “Banyak yang harus kami perjuangan sekarang. Baik itu makanan, kehidupan normal dan kesehatan. Di tengah masa pandemi yang sulit, kami harus menghadapi aksi kudeta. Kami hampir saja melewati masa-masa kelam kami dan sekarang kembali terjadi. Apa lagi yang dapat kami upayakan untuk terus bertahan hidup.”
Tim Medis Myanmar Memprotes
Gerakan menentang aksi kudeta oleh warga sipil dilancarkan pada tanggal 2 Februari 2021. Warga Kota Yangon turun ke jalan pada Selasa malam (2/2) sembari menabuhkan peralatan dapur mereka, sebagai bentuk protes.
Di samping itu, kendaraan yang kebetulan melintas, juga turut meramaikan dengan membunyikan klakson mereka. Aksi ini menjadi bentuk kekecewaan terhadap tindakan militer Myanmar yang dinilai telah merobek tubuh demokrasi setempat.
Politisi senior Partai NLD juga menyerukan kepada masyarakat luas untuk menentang aksi kudeta tanpa melakukan tindakan kekerasan atau melanggar hukum.
Gerakan menentang aksi kudeta yang digalang oleh organisasi masyarakat setempat mulai terlihat pada tanggal 3 Februari 2021. Tim medis Myanmar pun mengumumkan bahwa mereka akan segera memulai aksi mogok dan setidaknya telah ada 70 institusi medis yang bersedia bergabung.
Menurut pemberitaan setempat, tim medis tersebut tidak bersedia bekerja di bawah kekuasaan militer, yang dianggap hanya akan mengutamakan kepentingan mereka daripada nasib orang rentan pada umumnya.
Tim medis yang tersebar di beberapa kota utama di Myanmar pun mulai menyematkan pita merah yang melambangkan penolakan terhadap aksi tentara. Di samping itu, mereka pun mulai mengangkat tiga jari sebagai lambang protes terhadap peristiwa penangkapan Aung San Suu Kyi dan pimpinan lainnya.
Nasib Pengungsi Rohingya yang Tertahan di Bangladesh
Mendengar kabar jika aksi kudeta kembali terjadi di Myanmar, membuat pengungsi Rohingya di Bangladesh kian panik. Mereka kian cemas, jika suatu hari nanti harus dipaksa kembali ke Myanmar.
Muslim Rohingya merupakan etnis minoritas yang bermukim di Negara Bagian Rakhine Myanmar. Mereka ditindas dan diperlakukan semena-mena oleh militer Myanmar pada tahun 2017 silam.
Warga Rohingya memutuskan meninggalkan rumah mereka dan menuju kawasan perbatasan untuk mencari perlindungan di Bangladesh.
Pemimpin militer Min Aung Hlaing dianggap sebagai sosok yang paling bertanggung jawab atas peristiwa “pembersihan etnis” yang memilukan. Ia juga merupakan tokoh yang memprakarsai aksi kudeta di Myanmar kali ini.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyampaikan, kekerasan dan pembunuhan massal terhadap etnis Rohingya oleh pasukan Myanmar memiliki maksud kejahatan genosida.
Tudingan di atas sempat disanggah oleh Aung San Suu Kyi di depan PBB sebelumnya. Ia bahkan membantah dan membela pihak militer Myanmar, yang mana akhirnya mendatangkan kecaman dari dunia barat. Mengingat Aung San Suu Kyi merupakan salah satu peraih Nobel Perdamaian.
Sejauh ini, pemerintah Bangladesh telah menampung sekitar 1 juta warga Rohingya. Otoritas Bangladesh menyerukan agar Myanmar dapat menjaga perdamaian dan stabilitas politik setempat. Mereka juga meminta otoritas Myanmar untuk menunda program pemulangan warga Rohingya ke Myanmar.
Salah seorang warga Rohingya yang kini berusia 70 tahun mengaku ketakutan jika harus dipulangkan kembali ke Myanmar. Ia mencemaskan keselamatan dirinya, mengingat kekejaman tentara Myanmar yang akan kembali menyiksanya.
Warga Rohingya, Mohammad Jafar, “Semua pengungsi Rohingya di sini tengah menunggu waktu kapan akan dipanggil pulang. Harapan kami untuk pulang dengan damai harus pupus, karena adanya aksi kudeta. Pergantian rezim yang kini terjadi, seakan-akan menjadi lonceng waktu bagi penyiksaan etnis Rohingya.”
Aksi kudeta yang terjadi pada tanggal 1 Februari 2021 silam telah melukai proses demokrasi Myanmar yang sudah berjalan selama 10 tahun dan akan membawa Myanmar kembali ke masa perpolitikan yang penuh tekanan.
