RTI Radio Taiwan International 
Indonesia tengah menyiapkan rencana darurat untuk mengantisipasi memanasnya situasi di Selat Taiwan.
Dilansir dari CNA yang mengutip berita Kompas 14 April 2023, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Judha Nugraha menyampaikan, bahwa saat ini pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan di Taiwan. “Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan, saat ini telah disusun rencana kontingensi bekerja sama dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei.”
Menurut laporan terkait, Indonesia sangat memperhatikan stabilitas di Selat Taiwan, sebab saat ini ada sekitar 350.000 warga negara Indonesia (WNI) yang menetap di Taiwan. Sebagian besar adalah pekerja migran pabrik dan kapal nelayan, salah satu yang menjadi alasan utama persiapan rencana kontigensi darurat.
Saat ini, menurut keterangan sedikitnya ada 500.000 WNI yang tinggal di negara-negara Asia Timur, antara lain Taiwan, Hong Kong, Jepang, dan Korea Selatan. Oleh karena itu, jika perang terjadi di Taiwan dan sekitarnya, kegiatan evakuasi akan menjadi sangat rumit.
Menurut berita Kompas, setidaknya dibutuhkan waktu 1 bulan untuk mengevakuasi 1.000 WNI yang berada di Ukraina pada 2022 lalu. Namun, Taiwan merupakan sebuah pulau yang transportasinya melalui laut dan udara. Dalam berbagai latihan militer RRT, mereka selalu berlatih untuk mengepung Taiwan dan memutus jalur transportasi laut maupun udara, baik untuk masuk atau pun keluar Taiwan.
Dalam 2 pekan terakhir, media Indonesia terus memberikan perhatian terhadap meningkatnya situasi di Selat Taiwan. Dalam pemberitaan media Kompas, secara singkat digambarkan juga situasi Selat Taiwan terbaru, “situasi geopolitik di sekitar Taiwan tidak mereda. Tiongkok beberapa kali telah melakukan latihan militer, termasuk mengepung Taiwan. Di saat yang sama, Filipina dan Amerika Serikat sejak 11 – 28 April mengadakan latihan militer tahunan “Balikatan” di wilayah selatan Taiwan.”
Laporan tersebut juga mengutip Yuyun Wahyuningrum, perwakilan Indonesia dari ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) yang menyampaikan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk mengevakuasi warganya. Pemerintah dari negara-negara ASEAN sendiri memiliki penilaian sendiri terkait dengan evakuasi warga. Contohnya adalah Myanmar yang belum melakukan rencana evakuasi secara besar-besaran, tidak seperti saat perang Rusia-Ukraina dan merebaknya wabah COVID-19 di daratan Tiongkok.
Yuyun menyampaikan bahwa AICHR terus bekerja keras untuk melindungi para pekerja migran dan saat ini mempersiapkan 2 deklarasi perlindungan pekerja migran. Pertama adalah melindungi para pekerja migran ketika krisis terjadi dan yang kedua adalah melindungi para ABK nelayan.
Anggota dewan AICHR telah berdiskusi tentang deklarasi ini dan berharap dapat menyerahkannya ke KTT ASEAN Mei mendatang. Yuyun percaya bahwa perlu mendefinisikan krisis yang disebutkan dalam deklarasi tersebut, seperti "apakah situasi di Taiwan dapat dianggap sebagai krisis?" Pertanyaan ini harus dijawab, agar pekerjaan perlindungan pekerja migran dapat dilakukan dengan baik.
Laporan media Kompas juga mengemukakan, bahwa wilayah perairan dan udara di sekitar Taiwan sangat penting bagi ekonomi Indonesia. Jika perang terjadi, maka ekspor dengan nilai US$ 83 milyar akan terganggu. Nilai ekspor Indonesia di kawasan ini setara dengan 7% Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2021.
Menurut laporan tersebut, selain Asia Tenggara, perantara ekspor Indonesia juga berada di daratan Tiongkok dan Korea Selatan. Jika situasi perang atau tensi memanas di sekitar Taiwan, maka transportasi ekspor Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung akan mengalami kesulitan.
