RTI Radio Taiwan International 
RTI Radio Taiwan International Kasus Pelecehan Seksual di TK ternama Taipei, Kok bisa pelakunya masih tetap menjadi buronan ? ( Part 2 )
Dalam menghadapi fenomena ini, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Taiwan secara terbuka menggelar sebuah jumpa pers sembari menyampaikan bahwa gegara media Taiwan khawatir akan secara tidak sengaja berurusan dengan pasal UU tersebut berikut dengan denda, maka mereka akan mengundang unit serta kelompok khusus demi membahas dan perumusan prinsip baru dalam waktu dekat ini.
Lin Yue Qin selaku anggota Legislator Taiwan mengatakan bahwa dengan mengambil contoh kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak, semenjak kasus pertama yang dilaporkan pada tahun 2022, hanya terdapat 14 berita terkait yang telah dirilis di dalam negeri, Lin yang juga pernah menjabat sebagai pihak administrasi Organisasi Kesejahteraan Anak di Taiwan mengatakan bahwa UU tersebut dibuat untuk melindungi kesehatan dan privasi anak, itikad dari UU ini adalah baik, namun apabila UU ini telah memberatkan serta membawa dampak negatif ada perlunya untuk meninjau kembali UU ini agar dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta tidak ada pihak lain yang menjadi korban gegara pasal ini.
Namun Pasal 69 UU tersebut juga menyatakan bahwa jika ada alasan yang tepat terkait pengungkapan dari pemberitaan tersebut juga dapat diajukan mengingat tujuannya yang dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan anak dan remaja maupun melindungi dengan itikad kepentingan umum dan instansi terkait, namun kembali kepada para pelaku media di Taiwan nampaknya kenyataan dilapangan bukan seperti demikian.
Oleh karena itu, beberapa legislator di Taiwan seperti Lin Yue Qin yang mengatakan bahwa salah satu solusinya adalah meminta media Taiwan untuk merumuskan sebuah konvensi disiplin diri. laporan yang mengungkap terkait penipuan dapat membentuk sebuah mekanisme verifikasi dan peninjauan yang lebih relevan, serta memiliki ruang untuk melaporkan apabila rancangan tersebut sudah disetujui oleh otoritas pengatur dan pemberi kebijakan.
Media juga disarankan untuk merujuk kepada kasus-kasus luar negeri yang relevan, selain itu juga dapat “ mempublikasikan nama dan paras dari sang pelaku” agar dapat mencegah hal yang diinginkan terulang dan terjadi lagi.
Lixin Foundation menekankan bahwa pihak mereka memahami dilema dan tekanan dari berbagai pihak, namun keseimbangan dan mufakat antara hak privasi anak, hak pemberitaan media, dan hak publik untuk mengetahui kebenaran itu harus selalu seimbang. meskipun tidak mudah, namun pemberitaan yang tepat dapat membuat masyarakat lebih sadar akan hal ini, dengan begitu perilaku yang tidak bertanggung jawab ataupun di luar dari norma dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. hal ini tentu harus berangkat dari kewaspadaan agar dapat mengambil tindakan pencegahan.
Mengapa tersangka dapat terus beraktivitas ?
Dilansir dari Central News Agency, setelah Ady dilaporkan untuk pertama kalinya, Jaksa Taipei memutuskan untuk tidak mengadili dirinya dengan dalih tidak ada bukti yang kuat, setelah itu dirinya terus mengulang kembali aksinya hingga menimbulkan korban yang lebih banyak lagi, setelah korban menjadi lebih banyak barulah Jaksa dari pengadilan Taipei akhirnya dapat mengumpulkan bukti yang lebih banyak, dengan bukti inilah dirinya dapat dijatuhi hukuman.
Menurut Pemerintah Daerah Taipei yang menyatakan bahwa “ Peraturan Personel Layanan Perlindungan Pendidikan “ sebelumnya tidak mengatur penangguhan staf pengajar yang terlibat sebuah kasus selama penyelidikan berlangsung “, setelah direvisi dan mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2023 maka aturan baru tersebut hanya akan memberikan penangguhan selama proses penyelidikan.
Salah satu titik fokus dari kasus ini apakah guru TK - Ady tersebut harus diskors setelah dilaporkan kasusnya dua tahun yang lalu. Wu Pei Yi selaku legislator Taiwan menekankan kepada BBC bahwa dirinya mengetahui peraturan tersebut melalui interogasi Kementerian Pendidikan Taiwan, yang sekaligus memperjelas bahwa badan administrasi tersebut memiliki kekuatan hukum untuk memberhentikan tersangka dari jabatannya apabila dihadapkan ke dalam sebuah kasus pidana.
Dalam analisa pertama, setelah kasus yang terjadi di tahun 2022, Pemerintah Kota Taipei memiliki kekuasaan dan harus memberikan penangguhan untuk sang pelaku, melarang dirinya kembali bekerja di TK tersebut selama penyelidikan berlangsung, bahkan melarang dirinya untuk memiliki kontak dalam bentuk apapun hingga penyelidikan ini selesai.
Wu Pei Yi menyatakan bahwa, untuk masalah yang sensitif dan serius seperti pelecehan seksual terhadap anak, protap administratif tidak boleh menjadi tameng dan alasan utama.
Chen Su Hui selaku direktur Biro Pendidikan Kota Taipei ketika menerima pertanyaan dari dewan kota mengatakan bahwa setelah pihak orang tua melaporkan kasus tersebut secara langsung untuk pertama kalinya di tahun 2022, dirinya pergi ke TK tersebut bersama polisi untuk memonitor, Pemerintah Kota Taipei menginfokan bahwa mereka segera melancarkan berbagai penyelidikan dan peninjauan administratif. namun apa daya setelah 30 hari berlaku tidak ada satupun rekam jejak ataupun temuan baru yang ditemukan terpaksa kegiatan monitor ini pun dihentikan.
Juni 2023, setelah monitor dari berbagai pihak instansi yang tidak dapat menemukan bukti yang lebih ideal, maka Kantor Kejaksaan Distrik Taipei tidak melakukan tuntutan apapun kepada Ady. kemudian pada tahun 2023, dimana orang tua lainnya yang mulai mengadu ke pihak kepolisian dan setelah itu dapat menguatkan dengan berbagai pengaduan dari orang tua murid, Ady terpaksa harus diperiksa kedua kalinya sebelum ditahan.
Pantau terus yows..
