RTI Radio Taiwan International 
RTI Radio Taiwan International 
(Taiwan, ROC) --- Kawasan Pasifik memiliki tiga rantai pulau utama, yang meliputi rantai pulau pertama yang terdiri dari Jepang, Taiwan, Filipina, Indonesia, dan Malaysia. Rantai ini di masa lalu dilihat sebagai garis pertahanan pertama untuk mengekang pengaruh Uni Soviet dan sekutu sosialisnya di Asia Timur, yang juga sering disebut sebagai "kapal induk tak tenggelam" karena posisi strategisnya.
Selain itu, ada juga rantai pulau kedua yang mencakup Guam, Palau, dan rantai pulau ketiga yang meliputi Hawaii, Australia, dan Selandia Baru. Nauru, yang berada di Pasifik Selatan, berada pada rantai pulau kedua, menjadi garda terdepan dalam konflik geopolitik AS-Tiongkok.
Pentingnya Rantai Pulau di Pasifik
Karena rantai pulau Pasifik telah menjadi titik fokus dalam tata strategi global saat ini, bahkan Nauru, yang merupakan salah satu negara termiskin di dunia, menarik perhatian global ketika memilih bergabung dengan Tiongkok. Hal ini karena rantai pulau kedua dianggap sebagai dukungan belakang untuk pasukan AS dan negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan, sekaligus menjadi basis penting militer AS. Bagi Tiongkok, rantai ini memiliki signifikansi militer dalam memajukan kehadirannya dari rantai pulau pertama ke kedua.
Tiongkok Menancapkan Pengaruh di Negara-negara Kepulauan Pasifik
AS telah menyadari ancaman Tiongkok yang menancapkan pengaruhnya di negara-negara kepulauan Pasifik dan mempertimbangkan langkah-langkah untuk menanggapi peningkatan pengaruh mereka di wilayah tersebut. Ini termasuk keputusan AS untuk membuka kembali kedutaan di Kepulauan Solomon setelah 30 tahun, menyusul penandatanganan perjanjian keamanan antara Tiongkok dengan Kepulauan Solomon pada tahun 2022.
Para pakar percaya bahwa pemutusan hubungan diplomatik negara-negara strategis seperti Kepulauan Solomon dan Nauru dengan Taiwan, dan potensi pemutusan "jalur pelayaran laut" (SLOC) antara Australia dengan AS, adalah salah satu alasan mengapa negara-negara di kawasan ini semakin waspada terhadap ekspansi militer Tiongkok.
Menurut seorang sarjana dari Foreign Policy Research Institute (FPRI) yang fokus pada geopolitik, Andrew Weaver, koridor ekonomi biru dari Laut Tiongkok Selatan hingga Pasifik Selatan adalah target strategi lompat pulau Tiongkok, serta bagian dari upaya untuk meningkatkan keamanan ekonomi.
Beijing menggunakan bank dan perusahaan milik negara untuk menyuntikkan dana ke infrastruktur lokal. Investasi Tiongkok dan ancaman penarikan investasi menyediakan insentif ekonomi yang kuat bagi negara-negara kepulauan ini untuk menerima erosinya terhadap sistem hak asasi manusia dan isolasi diplomatik Taiwan.
Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok giat mendorong "One Belt One Road" untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara di Pasifik Selatan. Termasuk rencana untuk mendanai renovasi bandara di Kiribati, dan ada kabar tentang pembangunan pangkalan militer di Vanuatu, meskipun Vanuatu telah membantah klaim tersebut.
Andrew Weaver percaya bahwa pembangunan fasilitas logistik Tiongkok di negara-negara kepulauan Pasifik dimaksudkan untuk mendukung Tentara Pembebasan Rakyat dalam "perlindungan perairan internasional" di sepanjang Jalur Sutra Maritim, sekaligus meningkatkan kemampuan tentara untuk menangkis serangan Amerika Serikat dari rantai pulau Pasifik.
Upaya Tiongkok untuk memperkuat posisinya di Pasifik dan tujuannya untuk menerobos rantai pulau bukanlah hal baru. Dalam "White Paper Pertahanan Tiongkok Era Baru" tahun 2019, Tiongkok sudah menyatakan perlunya "melindungi kepentingan luar negeri" sebagai bagian penting dari kepentingan nasional, dan tentara Tiongkok harus meningkatkan mekanisme perlindungan kepentingan luar negeri serta membangun titik-titik suplai luar negeri.
Mantan Presiden Mikronesia, David Panuelo, pada Desember tahun lalu menyatakan bahwa Beijing sedang menggunakan intimidasi ekonomi dan suap untuk mempengaruhi negara-negara kepulauan Pasifik.
Dampak Jangka Panjang dari Persaingan Global
Negara-negara kepulauan Pasifik, yang kaya akan sumber daya dan sangat strategis secara geografis, telah lama dianggap sebagai zona pengaruh AS, Australia, dan Selandia Baru. Misalnya, Nauru menggunakan mata uang Australia, dan dokumen anggaran resmi menunjukkan bahwa dua pertiga pendapatan pemerintah Nauru tahun lalu berasal dari biaya operasional pusat pengolahan pengungsi yang dibayar Australia, tetapi pusat ini sudah mulai ditutup sejak Juli tahun lalu.
Daerah ini, yang melintasi rantai pulau kedua, selama ini adalah wilayah yang aktif dipertahankan oleh AS dan sekutu Indo-Pasifiknya. Laporan dari Australian Financial Review menyatakan bahwa keputusan Nauru untuk bergabung dengan Tiongkok menimbulkan kekhawatiran, karena akan berdampak serius pada upaya Australia untuk menghadapi pengaruh Tiongkok yang semakin meningkat di Pasifik.
Seiring dengan semakin terlibatnya negara-negara kepulauan Pasifik dalam persaingan global, AS dan Australia pasti akan meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap struktur keamanan dan strategi di kawasan ini.
