RTI Radio Taiwan International 
RTI Radio Taiwan International 
Pada awal semester ini, SD dan SMP telah mengalami perubahan yang sangat penting. Urusan penting sekolah tidak hanya berdasarkan putusan kepala sekolah dan guru saja, Yuan Legislatif tahun ini (2023) tepatnya 29 Mei meloloskan amandemen Elementary and Secondary Education Act, yang menetapkan dalam rapat urusan SD \ SMP wajib menghadirkan murid pada tahun ajaran baru (2023) mulai diterapkan pada bulan September 2023.
Apa yang perlu dibahas dalam “rapat atau pertemuan sekolah”? di masa mendatang perwakilan siswa dapat menghadiri pertemuan sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku, apa perbedaan hak dengan guru yang diwajibkan untuk menghadiri “pertemuan sekolah? “Reporter Muda” kali ini mengunjungi berbagai sekolah, untuk mengetahui apa sajakah persiapan siswa? Lagi pula hukum ini sangat jelas agar anak-anak Taiwan berhak untuk mengutarakan pendapat mereka yang diperluas hingga ke sekolah dasar dan SMP, dan makna apa yang tersirat dan pembelajaran apa sajakah yang dapat diperoleh dari siswa?
(foto: https://kids.twreporter.org/)
Program Kemajuan
Di masa lalu, komite urusan sekolah yang beranggotakan kepala sekolah, guru tetap, wali murid, staf sekolah, umumnya mengadopsi sistem perwakilan, seperti perwakilan guru, perwakilan dari wali murid, untuk universitas dan SMA mewajibkan perlu dihadiri oleh siswa atau perwakilan siswa. Tahun ini setelah UU Pendidikan direvisi, maka pertemuan sekolah jenjang SMP, SD juga diwajibkan menghadirkan siswa.
Berkaitan dengan istilah kehadiran, “menghadiri dengan status undangan” dan “menghadiri dengan status sebagai anggota”, apa perbedaan hak yang dimiliki.
Dengan status sebagai undangan yang menghadiri memiliki hak mendengar dan hak bersuara, sedangkan menghadiri dengan status sebagai anggota memiliki hak mengajukan usungan dan hak pilih.
Kilas balik dengan proses tata kelola sekolah Taiwan yang demokratis melibatkan berbagai kalangan, pada tahun 2005 revisi “UU Universitas”, mengizinkan perwakilan mahasiswa berpartisipasi dalam rapat urusan kampus, dengan proporsi tidak boleh kurang dari 10% dari jumlah total anggota, hal ini menjadi tonggak sejarah penting bagi mahasiswa Taiwan dapat berpartisipasi secara resmi, menandakan tata kelola kampus yang demokrasi. Pada bulan Mei 2022, Komite Pendidikan dan Kebudayaan Yuan Legislatif mengesahkan versi revisi "UU Universitas" yang diusulkan oleh legislator. Jumlah perwakilan siswa dalam rapat dewan sekolah disesuaikan dari yang ada 10% menjadi 20%, usungan ini ditentang oleh banyak rektor universitas, maka dari itu tindak lanjut revisi UU belum dapat disempurnakan, dan Maret 2023, perhimpunan pelajar Taiwan mengajukan pengaduan ke Kementerian Pendidikan terkait hal ini.
Sedangkan untuk bagian SMA, “UU Pendidikan Menengah Atas” pada tahun 2013 juga mengesahkan bahwa siswa SMA\SMK dapat mengikuti rapat urusan sekolah, setelah melalui upaya keras, kemudian direvisi pada tahun 2021, dan proporsi perwakilan siswa dalam rapat urusan sekolah tidak boleh kurang dari 8%. Setelah revisi Undang-Undang Pendidikan Nasional ini, partisipasi siswa dalam pertemuan urusan sekolah akan diperluas hingga ke sekolah menengah pertama dan sekolah dasar, yang setara dengan melengkapi sepenuhnya hak dan kepentingan siswa di semua tingkatan sekolah di Taiwan untuk berpartisipasi dalam tata kelola sekolah sehingga pemenuhan hak dapat dilaksanakan secara optimal.
Poin-poin penting dari UU baru ini: Meningkatkan hak siswa untuk mengajukan banding dan mengekspresikan pendapat mereka
Selain keikutsertaan siswa dalam rapat urusan sekolah, revisi “UU Pendidikan Nasional” ini juga memuat sejumlah peraturan untuk meningkatkan hak dan kepentingan siswa, misalnya siswa dapat menyampaikan pengaduan sendiri melalui “Kotak Surat Kepala Sekolah”, dan memiliki lebih banyak perlindungan bantuan administratif. Menurut Interpretasi Nomor 784 dari Konferensi Mahkamah Agung, ketika siswa yakin bahwa hak-hak mereka telah dilanggar oleh sekolah, mereka dapat mengajukan tuntutan, banding ulang, dan upaya administratif terkait lainnya sesuai dengan hukum. "Undang-Undang Pendidikan Nasional" yang sebelumnya diusulkan oleh Yuan Eksekutif menetapkan bahwa naik banding, naik banding ulang dll dengan prosedur mengatasnamakan wali murid, jika pendapat orang tua dan siswa tidak sama, maka sulit bagi siswa untuk mengusung pendapatnya. Kausal akhir yang diloloskan, Yuan Eksekutif memperpanjang masa banding dari 30 hari menjadi 40 hari, dan juga mengeluarkan resolusi yang mengharuskan Kementerian Pendidikan untuk menyiapkan "kotak surat kepala sekolah" dan memastikan bahwa catatan dilacak dan dikelola, dan bahwa hak anak untuk mengutarakan pendapatnya dilaksanakan.
Selain itu, revisi undang-undang ini juga mencakup penyediaan staf guru di tempat dan mekanisme pengajaran efektif, dan biaya tenaga kependidikan harus dialokasikan, sehingga memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi organisasi administrasi sekolah untuk melakukan penyesuaian.
Lokasi Kampus: Fasilitas pendukung masih kurang, dan kemajuannya antar kabupaten dan kota tidak sama.
Namun, rincian implementasi dari “UU Pendidikan Nasional” belum diumumkan. Undang-undang baru tersebut hanya menetapkan bahwa siswa “menghadiri dengan status sebagai undangan” untuk pertemuan urusan sekolah. Undang-undang tersebut tidak menentukan proporsi perwakilan siswa maupun siapa yang menjadi perwakilan siswa SMP, apa yang akan terjadi setelah masuk sekolah? Sementara arah pelaksanaannya masih kabur dan tidak jelas. Ada sebagian sekolah sebelum amandemen UU, sudah membentuk asosiasi tata kelola mandiri dari siswa, mencoba agar siswa tahu bagaimana mengutarakan pendapatnya; beberapa sekolah juga menunggu untuk mengevaluasi bagaimana menemukan cara untuk menyeimbangkan partisipasi siswa dan operasional sekolah.
Ketua pelaksana The National Federation of Teachers Unions(NFTU), Hou Chun-liang (侯俊良) beranggapan, Kementerian Pendidikan harus mengambil langkah-langkah pendukung, jika tidak maka akan menemui banyak kesulitan dalam implementasinya.
Wakil menteri pendidikan Lin Ming-yu mengatakan, hukum ini bersifat mementingkan hak anak2 untuk mengutarakan pendapat mereka, ini merupakan suatu kemajuan dalam rancangan hukum, setiap sekolah dapat menerapkan dan mematuhinya, sekalipun mereka tidak mempunyai hak membuat putusan, kehadiran harus dilaksanakan agar siswa dapat berpartisipasi dalam pembahasan masalah-masalah besar. Adapun bagaimana menerapkan keterwakilan dan jumlah siswa yang berpartisipasi, Kementerian Pendidikan juga akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk secara bertahap menerapkan semangat peraturan dan membantu sekolah dalam implementasinya.
Pemerintah pusat belum mengumumkan bagaimana hal ini akan dilaksanakan, dan dinas pendidikan daerah melakukan langkah yang berbeda. dinas Pendidikan Pemerintah Kota Kaohsiung saat ini sedang berupaya merumuskan "Poin-Poin Penting Pelaksanaan Rapat Urusan SD dan SMP Kota Kaohsiung" agar sekolah dapat memiliki landasan acuan. Sebelum poin-poin penting tersebut dirilis, sekolah menengah pertama dan sekolah dasar sekolah telah diundang untuk melaksanakan poin-poin penting mulai tahun ajaran 112. Pertama, mengundang siswa untuk menghadiri rapat urusan sekolah, Adapun cara pemilihan perwakilan siswa untuk rapat urusan sekolah, jika sekolah memiliki organisasi siswa yang mandiri, prioritas dapat diberikan untuk mengundang perwakilan dari organisasi siswa.
Penekanan dari peraturan ini adalah partisipasi,” kata Huang Qiaowei (黃喬偉) selaku Kepala Seksi Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Taipei. Dia baru-baru ini menghubungi banyak sekolah untuk mengetahui status penerapan saat ini. Banyak sekolah menengah pertama yang berkonsultasi terlebih dahulu dengan kelas memantau untuk melihat apakah ada yang hadir secara sukarela, atau memilih calon dari antara ketua kelas yang akan hadir maupun bentuk lainnya. Misalnya, jika rapat dewan sekolah terkait dengan kelas sembilan, calon siswa kelas sembilan akan direkomendasikan untuk berpartisipasi, dan sekolah mengundang siswa untuk hadir. Siswa masih dapat memutuskan apakah akan hadir sesuai keinginannya. Peraturan yang ada saat ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada SD dan SMP, terutama untuk memungkinkan anak-anak berpartisipasi dalam diskusi publik sejak usia dini. Oleh karena itu, tidak ada batasan formal.
Satu-satunya kalimat dalam undang-undang yang direvisi adalah “siswa harus diundang untuk hadir.” Pengacara Ho Weici(何蔚慈) wakil ketua Asosiasi Pemuda Demokrat Taiwan mengatakan, “terlebih dahulu diterapkan dan kemudian memikirkan bagaimana caranya agar menjadi lebih baik di masa mendatang." Ini juga memberikan dukungan yang lebih besar kepada siswa SD -SMP. Dalam hal ini ada kemungkinan beberapa sekolah masih menunggu dan meninjau.
Banyak sekolah yang pertama-tama membantu siswanya untuk membentuk perkumpulan siswa dan memulai pengalaman partisipasi demokratis siswa terlebih dahulu. Misalnya, SMP Xinzhuang di Kota New Taipei telah membina setiap siswa SMP kelas delapan untuk membentuk organisasi siswa sejak tahun 2018.
Suara siswa sekolah dasar: Saya berharap guru membantu kita belajar mengadakan pertemuan terlebih dahulu
Tahun ajaran baru saja dimulai pada bulan September, Guo Ke-han(郭可涵), yang duduk di kelas enam SD Xing'an di Kota Taipei, masih kurang paham tentang apa itu pertemuan sekolah, tetapi guru sudah mulai bertanya kepada siswa di kelas. jika ada siswa yang secara sukarela berpartisipasi, dan memilih siswa dari antara teman sekelas yang bersedia. Hadiri pertemuan urusan sekolah.
Ketika ditanya apakah dia akan berpartisipasi secara sukarela, Guo Ke-han(郭可涵) berkata dengan malu-malu: "Saya belum siap menghadapi begitu banyak orang dewasa, dan saya takut mengatakan hal yang salah." Jika dia benar-benar harus berpartisipasi, dia ingin melihat dulu topik yang dibahas dalam pertemuan sebelumnya. "Saya tidak akan memikirkannya ketika guru mengajukan pertanyaan, dan membuat saya semakin gugup."
Namun Guo Ke-han(郭可涵) juga mengatakan bahwa jika ia bisa mengemukakan idenya sendiri pada pertemuan tersebut, yang paling ingin ia kemukakan adalah ia berharap para guru dapat lebih banyak berinteraksi selama kelas, merancang permainan pengajaran yang mudah diserap, dan meningkatkan daya ingat siswa. Selain itu, dia masih memiliki keraguan lainnya seperti, “Jika siswa mengusulkan untuk waktu belajar dan pulang sekolah diganti, mungkin pihak sekolah tidak akan menyetujuinya, jadi mengapa kita harus meminta siswa untuk berpartisipasi?”
Ide 郭可涵Guo Ke-han adalah masalah yang dikhawatirkan oleh para guru sekolah. Li Zhi-xian(李智賢), kepala sekolah SD Xinshi di Kota Tainan, mengatakan bahwa tidak sulit untuk mengizinkan siswa menghadiri rapat urusan sekolah, “tetapi apakah ini sesuai dengan keadilan prosedural?” Meskipun peraturan tersebut tidak menetapkan bahwa perkumpulan siswa harus dibentuk. Didirikan, ia berpendapat bahwa perhimpunan mahasiswa harus dibentuk terlebih dahulu, baru kemudian perwakilan mahasiswa, benar-benar sejalan dengan keadilan prosedural.
Li Zhi-xian(李智賢) percaya bahwa jika pendapat siswa tidak dapat dijangkau oleh sekolah, guru harus menyediakan waktu untuk menjelaskan kepada siswa dan memperoleh pemahaman, dan topik pertemuan urusan sekolah harus dipahami oleh siswa terlebih dahulu, dan persiapan tersebut terlebih dahulu. akan membebani guru Membutuhkan banyak waktu bagi siswa dan merupakan tantangan terutama bagi siswa dan guru yang belum memiliki pengalaman sebelumnya.
He Yong-xiang(何永詳), ketua Aliansi Hak-Hak Siswa Sekolah Menengah Pertama Taiwan, juga setuju bahwa keadilan prosedural itu penting. Dia mulai aktif mengupayakan pembentukan perkumpulan siswa di sekolah tersebut sejak kelas delapan. Jauh sebelum undang-undang tersebut direvisi, ia mengusulkan kepada pembuat undang-undang bahwa sebelum siswa mengikuti rapat urusan sekolah, harus dibentuk perkumpulan siswa, karena setiap siswa adalah individu yang mandiri, dan konsensus seluruh sekolah tidak dapat dikumpulkan oleh kelas saja. Dia menjelaskan, "Dengan mangkuk besar perkumpulan mahasiswa, kita bisa menyatukan semua pasir dan mengerahkan sejumlah kekuatan."
Guo Ke-han(郭可涵)mengatakan bahwa guru dapat membantu siswa membiasakan cara berdiskusi, misalnya dapat mempraktikkannya dalam pertemuan keluarga. Dulu kelas hanya memilih secara cepat, misalnya memutuskan apa yang akan dijual saat acara sekolah, jika siswa dapat mengungkapkan alasannya ingin menjual minuman dan kerajinan tangan, siswa lain juga akan mengemukakan pro dan kontranya, dan akhirnya memilih untuk memutuskan , "Mulailah belajar dari tempat-tempat kecil ini. ”
Isi hati Siswa SMP: Anda harus mengambil langkah pertama dalam mengutarakan pendapat
Bagi SMP Xinzhuang, tidak sulit untuk menghasilkan perwakilan siswa. Sejak 5 tahun yang lalu (2018), SMP Xinzhuang mulai membina siswa kelas VIII untuk mendirikan perkumpulan pemerintahan siswa yang diadakan bersamaan dengan model pemilihan siswa. Siswa kelas VIII sendiri mengusulkan presiden dan wakil presiden untuk mencalonkan diri dalam pemilihan dan terpilih melalui pemungutan suara.
Wu Chong-rong(吳崇榮) selaku Direktur Kantor Urusan SMP Xinzhuang, mengatakan mengundang siswa untuk menghadiri rapat urusan sekolah relatif mudah, namun yang perlu diperhatikan adalah apakah siswa memiliki kemampuan dan waktu untuk berpartisipasi, serta apakah orang tua. ingin siswa berpartisipasi.
Wu Chong-rong(吳崇榮) mencontohkan asosiasi swadaya mahasiswa. Dalam lima tahun sejak beroperasi, peran utama yang dapat dilakukan oleh asosiasi swakelola adalah menjaga ketertiban kelas dan penilaian kerapian, atau mendirikan kios pada acara sekolah, dll. Karena waktu yang dapat dialokasikan oleh siswa sangat terbatas, maka tujuan awal sekolah adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam berekspresi, tetapi tidak memperhitungkan fungsi apa yang dapat dilakukan oleh perkumpulan otonom. Demikian pula, ketika berpartisipasi dalam pertemuan dewan sekolah, “tidak ada cita-cita luhur yang ditetapkan, tetapi siswa dapat belajar sesuatu selama proses partisipasi atau memahami alasan pengambilan keputusan di sekolah.”
Cai Jia-en(蔡佳恩), siswa kelas sembilan di SMP Xinzhuang, saat ini menjabat sebagai kader organisasi siswa dan mewakili publik. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia berpartisipasi dalam layanan urusan publik. Dia bersemangat tentang kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertemuan urusan sekolah.
Dia ingat bahwa komisi tata cara berseragam tengah mendiskusikan apakah siswa kelas tujuh harus menyulam nama dan nomor siswa di seragam mereka. Awalnya, dia terlalu gugup untuk mengatakan apa pun. Baru setelah guru mengangkat mikrofon di depannya bahwa dia mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap bordiran nama. Namun, ketika ia mendengar ada orang lain yang mendukung bordir nama dan tanda pengenal siswa, salah satu alasannya adalah karena mereka khawatir siswanya akan mengalami kecelakaan saat berada di sekolah, sehingga mereka dapat segera menghubungi orang tua dan guru sekolah, dan pada akhirnya saya mendukung usulan bordiran nama.”
“Dulu saya hanya mengurus diri sendiri dan mengerjakan pekerjaan rumah di kelas, namun lambat laun saya menyadari bahwa mengutarakan dan mendengarkan pendapat orang lain sebenarnya sangat penting,” kata Cai Jia-en(蔡佳恩) berterus terang. Karena rapat urusan sekolah melibatkan lebih banyak pihak. isi pengambilan keputusan, dia tidak yakin apakah dia bisa Saya dapat memahami semuanya, namun saya akan tetap memanfaatkan kesempatan untuk berpartisipasi. Namun, sebelum berpartisipasi, saya berharap para guru sekolah dapat membantu siswa memahami isi pertemuan urusan sekolah saja seperti yang mereka lakukan ketika memandu pembelajaran dan menjalankan pertemuan-pertemuan pemerintahan mandiri.
Zhang Xin-yu (張芯瑜), siswa kelas sembilan SMP Xinzhuang, juga mengatakan bahwa ia berharap guru sekolah dapat menginformasikan topik pertemuan urusan sekolah 3 hingga 7 hari sebelumnya sehingga siswa dapat mempersiapkan diri terlebih dahulu. "Semuanya sulit pada awalnya , tetapi Anda harus mengambil langkah pertama untuk mengungkapkan pendapat Anda."
Fokus: Bagaimana perwakilan mahasiswa dibentuk, isu apa saja yang mereka geluti?
Zhang Xin-yu (張芯瑜) ingin mencoba berpartisipasi dalam pertemuan urusan sekolah di masa depan dan memperhatikan bagaimana perwakilan siswa dibentuk. Hal pertama yang ingin ia usulkan kepada pihak sekolah adalah agar kader himpunan otonom atau perwakilan siswa dari dewan sekolah dapat dibuka untuk lebih banyak siswa yang ingin berpartisipasi, bukan hanya memilih dari siswa teladan. “Ada juga siswa teladan yang tidak berminat semestinya dapat memberikan kesempatan kepada siswa yang memiliki minat terhadap urusan publik."
Ketika siswa berpartisipasi dalam pertemuan urusan sekolah, mereka harus memulai dengan isu-isu yang lebih relevan dengan siswa,” kata Wu Chong-rong(吳崇榮), direktur akademik Sekolah Menengah Pertama Xinzhuang. Tidak masuk akal jika Anda hanya meminta siswa untuk masuk, apalagi guru belum tentu paham satu per satu. Urusan administrasi dalam kantor, apalagi murid. Oleh karena itu, keikutsertaan dalam pertemuan urusan sekolah hendaknya juga dimulai dengan muatan yang dapat dipahami oleh siswa, karena keikutsertaan tersebut lebih bersifat substantif.
Banyak kepala sekolah menunjukkan bahwa isu-isu kampus yang menjadi perhatian siswa sekolah dasar dan menengah terutama mencakup penghargaan dan hukuman siswa, kehidupan sekolah dan istirahat, peraturan pakaian dan dandanan, serta perayaan sekolah dan metode pertemuan olahraga, dll.
Pendapat dari Chen Shun-he(陳順和), kepala sekolah Sekolah Dasar Boai di Kota Taipei, mengatakan bahwa sebelum mengizinkan siswa berpartisipasi dalam pertemuan urusan sekolah, perwakilan siswa telah diizinkan untuk menghadiri komisi urusan penghargaan dan hukuman sekolah serta komisi tata cara berseragam.
Saat ini, SD-SMP terbuka bagi perwakilan siswa untuk berpartisipasi dalam kepanitiaan, terutama yang berkaitan dengan urusan seragam dan makan siang. Setiap dinas pendidikan setempat telah merumuskan langkah-langkah pelaksanaannya, namun jumlah perwakilan siswa yang ditetapkan di setiap wilayah berbeda-beda. Menurut staf sekolah, karena pakaian dan dandanan melibatkan isu-isu yang berkaitan dengan keadilan transisi dan menarik lebih banyak perhatian dari otoritas pendidikan, sebagian besar siswa harus memenuhi lebih dari seperempat dari total kuota. Cara pemilihan perwakilan siswa juga berbeda-beda, Kota Kaohsiung juga menetapkan bahwa perwakilan siswa harus mendapat persetujuan dari kuasa hukumnya, dan cara pemilihannya ditentukan oleh masing-masing sekolah, misalnya anggota komisi urusan makan siang di SMP Wufu dipilih langsung oleh siswa.
Apa yang diperoleh dari partisipasi demokratis di sekolah?
Studi 1: Memahami cara kerja demokrasi
“Kehadiran adalah sebuah kompromi, setidaknya memberikan kesempatan kepada siswa sekolah dasar dan menengah untuk berpartisipasi,” kata 何蔚慈He Weici, yang telah memperhatikan partisipasi demokrasi pemuda selama bertahun-tahun. Dia percaya bahwa ada banyak cara bagi sekolah untuk mencegahnya. Oleh karena itu, meskipun tidak mungkin, partisipasi sebenarnya dalam pengambilan keputusan, namun tujuan terpenting dari diperbolehkannya siswa berpartisipasi dalam pertemuan urusan sekolah adalah proses pembelajaran demokratis, memungkinkan siswa memahami cara kerja masalah tersebut.
Dulu, pihak asosiasi sering menerima keluhan dari siswa SMP, misalnya mereka tidak puas dengan peraturan penggunaan ponsel di sekolah, mengapa mereka terhitung absen karena datang terlambat pada sesi belajar pagi, dan lain-lain. Alasannya, proses pembuatan peraturan tersebut kurang merangkul opini mahasiswa. Oleh karena itu, membawa partisipasi siswa pada tahap pengambilan keputusan “pertemuan urusan sekolah” tidak hanya akan mengumpulkan lebih banyak pendapat siswa, tetapi siswa juga akan mengetahui alasan mengapa guru atau orang tua ingin menyingkirkan ponsel selama kelas. Pada akhirnya akan terbentuk konsensus, inilah proses demokrasi. Dalam masyarakat demokratis, setiap orang harus menghormati keputusan akhir, yang juga mengurangi kemungkinan mahasiswa melakukan protes lagi.
Studi 2: Memahami Partisipasi Komunikatif
Mengingat pengetahuan dan kemampuan siswa, siswa sekolah dasar dan menengah saat ini diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam komite layanan dan komite lainnya.Namun, 何蔚慈He Wei-ci,mengatakan bahwa pertemuan urusan sekolah adalah langkah awal bagi siswa untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan hukum dan memahami keseluruhan prosedur dan Akhirnya, siswa dapat lebih memanfaatkan kekuatan pengawasan pihak ketiga.
Sebagai seorang siswi SMP, Cai Jia-en(蔡佳恩) mengaku tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti sekolah dasar, jika ia dapat lebih banyak mengikuti urusan kampus di SMP, ia dapat mengumpulkan keterampilan dalam mengumpulkan informasi dan mengutarakan pendapatnya dengan jelas, baik itu di sekolah menengah, universitas atau di masa depan. Ini akan sangat membantu ketika Anda memasuki dunia kerja.
Studi 3: Merestrukturisasi kerangka hubungan kekuasaan
Wu Lu-de(吳律德,) seorang peneliti pascadoktoral di Fakultas Hukum Universitas Katolik Fu Jen yang telah mempromosikan "Undang-undang Pendidikan Menengah Lanjutan" untuk mendorong partisipasi siswa sekolah menengah dalam urusan sekolah dan pembentukan serikat siswa, percaya bahwa "mayor mandiri pada sekolah dasar hanyalah bagian dari pemilihan kampus, namun yang perlu kita lakukan saat ini adalah menerapkan “Partisipasi Demokrasi Kampus” agar siswa mempunyai pemahaman yang lebih utuh tentang apa itu demokrasi.
Dunia pendidikan tradisional adalah hubungan kekuasaan yang bersifat top-down,” kata He Wei-ci(何蔚慈). Siswa Taiwan sangat terbiasa melakukan sesuatu hanya dalam kerangka tersebut. Misalnya, sekolah khawatir bahwa makan di tempat terbuka akan menghasilkan banyak sampah dan permasalahan lain. Awalnya mereka menentang hal ini, namun sejak saat itu. Misalnya, dalam kasus Affiliated Senior High School of National Taiwan Normal University, Affiliated Senior High School of National Taiwan Normal University (HSNU) mengizinkan membawa makanan dari luar, pihak guru dan siswa berdialog tentang kemungkinan pengumpulan sampah yang dihasilkan, pada akhirnya setelah mengizinkan membawa makanan dari luar, diterapkan hingga saat ini dan tidak bermasalah.
Demokrasi dalam sekolah adalah membalikkan konsep secara berangsur-angsur karena mahasiswa juga manusia dalam komunitas, misalnya jika merasa tidak adil atau dirugikan setelah diberi teguran, maka mahasiswa harus mulai belajar melawan secara berkomunikasi secara rasional.
Mengingat kembali masa-masa sekolahnya, Li Ya-jing(李雅菁), wakil sekretaris jenderal Federasi Serikat Guru Nasional, menggambarkan, "Saya telah menjadi pembuat onar sejak saya masih kecil, dengan banyak pendapat." Namun di masa lalu, saya pernah tidak ada saluran untuk mengekspresikan diri. Jika saya tidak yakin dengan peraturan sekolah, saya akan menggunakan metode yang sangat buruk untuk menghadapinya, seperti menghadiri kelas. Terkadang teman sekelas bergantian mengajukan pertanyaan acak, menggoda guru dengan jahat, dll. Meskipun masih banyak permasalahan yang harus diatasi dalam mendorong partisipasi siswa dalam pertemuan urusan sekolah di kampus, namun kesempatan bagi siswa untuk menyampaikan pendapat dan berkomunikasi dengan sekolah dan guru melalui jalur yang lebih demokratis melalui partisipasi warga yang sejati juga menjadi solusinya. guru dan siswa saling bertentangan.
He Wei-ci mengatakan mungkin pada awalnya sulit bagi semua orang untuk membimbing siswa sekolah dasar dan menengah untuk berpartisipasi. Melihat ke belakang, universitas dan sekolah menengah kejuruan juga mengadopsi pendekatan bertahap. Setelah 3 sampai 5 tahun perubahan, dia berharap untuk membiarkan generasi baru mulai bersekolah dan memahami cara kerja demokrasi yang lebih baik.
