RTI Radio Taiwan International 
RTI Radio Taiwan International 
(Taiwan, ROC) --- Situasi yang dialami oleh Sri Lanka kali ini mungkin terdengar langka di telinga warga awam. Namun, menurut laporan dari media India, Business Standard, ada hampir setengah negara-negara Eropa, serta 30% negara Asia dan 40% negara Afrika pernah mengalami kebangkrutan serupa, terutama dalam 2 abad belakangan.
Islandia yang Juga Pernah Berada di Pintu Kebangkrutan
Risiko negara mengalami pailit selalu terbuka lebar. Selama hutang piutang tidak mampu dikembalikan, maka dapat disebut pailit. Kepailitan juga berlaku bagi semua pihak, baik perorangan, perusahaan maupun skala pemerintahan.
Ketidakmampuan dalam melunasi hutang, juga akan membuat pihak berutang menghadapi kesulitan berikutnya, misal kredit bermasalah, modal yang dilarikan, keruntuhan pasar keuangan dan penjualan aset secara paksa.
Media India Times mewartakan, semenjak merdeka pada tahun 1829, Yunani divonis gagal membayar hutang mereka selama lebih dari setengah dari sejarah setempat. Di samping itu, Spanyol juga diketahui telah lebih dari 15 kali gagal membayar hutang mereka untuk periode abad ke 18 hingga 19.
Salah satu negara yang paling terkenal karena pernah mengalami kebangkrutan adalah Isalndia. Di tengah krisis ekonomi dunia yang terjadi pada tahun 2008 silam, perekonomian Islandia harus terdampak dan terpuruk di titik terendah. Hal ini disebabkan kebijakan moneter yang tidak tepat, suku bunga yang terlampau tinggi dan ketergantungan bank yang berlebihan terhadap pembiayaan mata uang asing.
Akibatnya, bank-bank yang telah membeli surat utang asing dalam jumlah besar, tidak mampu melunasi saat krisis 2008 terjadi. Dan hal tersebutlah yang akhirnya membawa Islandia ke pintu kebangkrutan.
Contoh lainnya yang tidak kalah terkenal adalah Korea Selatan. Pada tahun 1997, krisis ekonomi pecah di Benua Asia. Mata uang Won merosot jatuh, pasar saham runtuh, satu persatu perusahaan mengumumkan pailit dan cadangan devisa negara menurun drastis. Pada saat tersebut, Korea Selatan terpaksa mengajukan dana talangan darurat kepada IMF dan di saat yang sama Negeri Ginseng kehilangan dominasi ekonominya, terutama untuk kawasan Asia Timur.
Tanggal 3 Desember Korea Selatan menandatangani kontrak dengan IMF, dan hingga hari ini masih dianggap sebagai hari yang paling memalukan bagi sebagian warga Korsel.
Harapan dari Negosiasi IMF
Secara umum, utang negara dapat terbagi ke dalam utang dalam dan luar negeri. Utang luar negeri adalah obligasi dalam bentuk uang asing yang dirilis oleh pemerintah dan dijual kepada investor asing. Sedangkan utang dalam negeri adalah utang yang dibentuk oleh debitur dengan menargetkan investor dalam negeri melalui penerbitan surat obligasi.
Utang dalam negeri dapat didukung melalui kebijakan fiskal atau moneter, misal kebijakan menaikkan pajak atau mencetak lebih banyak uang. Namun, utang luar negeri harus dibayar dalam bentuk mata uang asing, yang tidak mendapat kendali dari pemerintah yang berutang.
Dan ketika seseorang bangkrut, biasanya aset yang dimiliki akan disita oleh pihak kreditur. Namun, aset suatu negara tidak dapat disita oleh pihak pemberi hutang. Jadi, satu-satunya jalan ketika negara mengalami kebangkrutan adalah melakukan negosiasi ulang membahas persyaratan pinjaman.
Umumnya, obligasi pemerintah akan dijadwal ulang untuk memperpanjang masa pengembalian.
Sri Langka tengah berada di posisi ini. Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe menyampaikan, di tengah kepailitan yang dihadapi, maka rencana restrukturisasi hutang dengan para kreditur perlu dituntaskan sebelum bulan Agustus. Perencanaan ini akan dimasukkan ke dalam pembicaraan antara Sri Lanka dengan IMF.
Faktanya, pada bulan Juni, pihak IMF telah mengirim tim khusus mereka untuk mengunjungi Ibukota Kolombo untuk membahas dana bantuan. Setelah melihat dampak yang kini tengah menimpa rakyat Sri Lanka, pihak IMF menegaskan akan kembali mendukung Sri Lanka untuk keluar dari masa-masa sulit ini.
IMF menyampaikan, dana bantuan yang dirancang bertujuan unutuk memulihkan stabilitas makro ekonomi dan keberlanjutan kemampuan Sri Lanka untuk melunasi hutang mereka. Yang mana hal tersebut tentu memiliki visi yang lebih meluas, misal membantu mereka yang memiliki taraf ekonomi lemah.
Dengan menjaga kestabilan finansial negara, serta mempercepat reformasi struktural dan mengatasi polemik korupsi, maka dapat mengembalikan potensi pertumbuhan ekonomi pada masa mendatang.
Sebagian besar negara pemberi hutang telah kehilangan kepercayaan mereka pada Sri Lanka karena jumlah hutang yang terlampau tinggi. Dengan demikian, bantuan dana IMF mungkin menjadi harapan terakhir dari negara tersebut, guna keluar dari kesulitan saat ini.
