(Taiwan, ROC) --- Ribuan masyarakat Sudan melakukan unjuk rasa di markas militer yang terletak di Ibukota Khartoum. Mereka meminta kepada pihak militer untuk segera mengadili mantan diktator Omar al-Bashir beserta pasukan-pasukannya.
Pada bulan Desember tahun 2018 lalu, pemerintah setempat mengumumkan akan menaikkan harga komoditas roti. Hal ini langsung menimbulkan protes keras dari masyarakat Sudan, aksi dari para kelompok unjuk rasa pun mulai bermunculan. Terhitung tanggal 6 April 2019 kemarin, kumpulan massa mulai berkumpul di depan pusat markas militer. Mereka menyerukan pihak militer untuk segera menggulingkan pemerintahan Presiden Omar al-Bashir.
Pada tanggal 11 April 2019, pihak militer berhasil melakukan kudeta dan menggulingkan kekuasaan Presiden Omar al-Bashir. Setelahnya, pihak militer pun mengumumkan bahwa mereka telah menguasai pemerintahan Sudan.
Salah seorang pengunjuk rasa mengatakan, “Apa yang terjadi disini tidak serta merta mengubah keadaan. Kelompok kedua berikutnya, yang berasal dari komplotan National Congress Party, kembali memerintah negara. Prioritas yang diutamakan adalah untuk melindungi para pemimpin mereka. Hal yang sama pasti akan terjadi lagi. Saya sarankan kepada seluruh pengunjuk rasa untuk tetap berada di tempat sampai kita benar-benar mampu merubah rezim kekuasaan.”
Dengan tangan besinya, Omar al-Bashir memerintah Sudan selama hampir 30 tahun, Rezim kekuasaannya berhasik digulingkan. Selama berkuasa, ia dikenal sebagai sosok yang suka menekan perbedaan pendapat. Selain itu, ia juga menjadi salah satu orang yang paling dicari oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC), karena terlibat aksi kejahatan perang dan genosida Suku Darfur. Menghadapi aksi protes yang didengungkan semenjak tahun lalu, Omar al-Bashir diketahui pernah mengutus Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Nasional (NISS), Salih Ghosh, untuk melakukan aksi brutal. Namun pada akhirnya, dikarenakan desakan dan amarah masyarakat yang semakin memuncak, membuat Omar al-Bashir harus turun takhta.
Setelah Omar al-Bashir berhasil digulingkan, dirinya pun ditetapkan sebagai tahanan rumah. Hal ini membuat Pimpinan NISS cemas dan akhirnya mengundurkan diri dari jabatan. Kini pihak militer dipimpin oleh Abdel-Fattah Burhan Abdulrahman, sosok yang kerapkali mendengarkan keluh kesah dari para pengunjuk rasa. Namun demikian, Abdel-Fattah Burhan Abdulrahman yang pernah berjanji akan membangun pemerintahan yang lebih baik ini, tetap tidak mampu membubarkan kumpulan massa di Kementerian Pertahanan. Diberitakan pihak militer telah mencoba untuk menghalau kumpulan massa yang duduk di depan Kemeterian Pertahanan setempat.
Kedutaan besar negara-negara barat, termasuk Amerika Serikat, Inggris dan Norwegia, meminta pihak militer untuk tidak menerapkan kekerasan dalam menertibkan para demonstran. Demokrasi yang diharapkan oleh warga Sudan adalah ingin melihat mantan penguasa Omar al-Bashir dijatuhi hukuman. Namun hingga hari ini, keadilan belum memperlihatkan kepastiannya.
