(Taiwan, ROC) Pihak Kepolisian Hongkong baru-baru ini menahan 5 orang aktivitis termasuk Denise Ho, Joseph Zen yang mengelola 612 Dana Bantuan Kemanusiaan (612 Humanitarian Relief Fund), dianggap terlibat dalam kejahatan “berkolusi dengan pihak asing”. Dewan Urusan Daratan Tiongkok (MAC) kemarin malam (11/5) mengecam tindakan mengatasnamakan keamanan negara mengancam kebebasan hak asasi manusia.
MAC secara tertulis per tanggal 11 Mei menyampaikan, terkait dengan segala tindakan yang mengatasnamakan keamanan nasional, menganiaya kebebasan dan HAM, MAC mengecam keras dan mengimbau agar pihak yang bersangkutan segera membebaskan mereka.
Media melaporkan, termasuk penyanyi Denise Ho, Uskup Joseph Zen, pengacara Margaret Ng , kemudian pada tanggal 10 Mei malam hari menahan mantan asisten dosen pengajar fakultas ilmu budaya di Universitas Lingnan, Hsu Bau-chiang (許寶強) di bandara, penahanan ke-4 orang yang dipercayakan mengelola “612 Dana Bantuan Kemanusiaan”, pada tanggal 11 Mei malam hari dibebaskan dengan jaminan atas tuduhan “berkolusi dengan pihak asing”.
Selain itu, masih ada mantan anggota legislator yang tengah menjalani hukuman, dikarenakan termasuk sebagai pengelola yang diberi kuasa maka pada tanggal 12 Mei dinyatakan ditahan atas kasus ini.
Pada tahun 2019, kubu pro demokrasi Hongkong menggelar massa demo, menentang pemerintah yang merevisi RUU ekstradisi Hongkong. Saat bersamaan bulan Juni, demonstrasi berubah menjadi aksi“anti ekstradisi”, selama berlangsung para aktivitis konflik dengan polisi, banyak diantara mereka yang ditangkap.
Kubu pro demokrasi dan organisasi lainnya membentuk 612 Dana Bantuan Kemanusiaan yang difungsikan untuk membantu aktivitis yang ditahan misalkan biaya sewa pengacara dan pengajuan gugatan. Akan tetapi dana ini dianggap sebagai “dana kekerasan” oleh pemerintah Hongkong.
Setelah UU keamanan nasional Hongkong diberlakukan, 18 Agustus 2021, 612 Dana Bantuan Kemanusiaan mengumumkan menghentikan penerimaan bantuan, lagipula menggunakan rekening Alliance for True Democracy, kantor kesekretariatan telah dibubarkan pada tanggal 31 Oktober pada tahun yang sama.
Media memberitakan, September 2021 pihak polisi Hongkong mulai melakukan penyelidikan terhadap dana organisasi ini dan penyumbang dana apakah terlibat dalam kasus kolusi dengan pihak asing.