(Taiwan, ROC) - Pertemuan Tinjauan Laporan Ketiga ROC atas Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) digelar di Taipei pada hari Senin, 9 Mei, dihadiri oleh petinggi pemerintah dan pakar, termasuk 10 pakar HAM dari luar negeri, di mana sembilan darinya datang ke Taiwan untuk hadir secara fisik.
Melalui sambutannya dalam pembukaan, Perdana Menteri Su Tseng-chang (蘇貞昌) menegaskan, sejak mengadopsi kedua kovenan internasional tersebut pada 10 Desember 2009, Taiwan membukukan laporan HAM sesuai regulasi dan mengundang pakar internasional untuk melakukan pemeriksaan secara rutin.
Taiwan bukan anggota Perserikatan Bangsa Bangsa, tapi tetap berkomitmen untuk menaruh prihatin tinggi terhadap perlindungan nilai HAM. Su mengutarakan, tidak hanya sejumlah lembaga HAM telah didirikan di bawah Kabinet, termasuk Komisi HAM dan Komisi Transisi Keadilan, juga telah menyelesaikan legalisasi lima dari sembilan UU berfungsi melindungi HAM, menjadi negara pertama di Asia yang menjamin hak pernikahan sesama gender.
Kelak, lanjutnya, target pemerintah adalah meningkatkan perlindungan hak ABK asing, HAM digital dan HAM lingkungan. Su mengatakan, “Terhadap ABK asing yang bekerja di kapal nelayan laut lepas, kami telah merencanakan legalisasi UU bersangkutan untuk memberikan jaminan. Di Yuan Eksekutif, kami juga telah meloloskan program perlindungan HAM nasional, meningkatkan perlindungan terhadap HAM digital, HAM lingkungan dan bidang-bidang lain.”
Perihal pertemuan tinjauan laporan ketiga kali ini, Perdana Menteri Su menyambut pakar-pakar asing yang bersedia datang ke Taiwan di tengah perjangitan pandemi, dan merasa yakin bahwa masukan dan rekomendasi pakar-pakar ini akan membantu peningkatan perlindungan HAM yang tengah diusahakan di Taiwan.