(Taiwan, ROC) --- Pemerintah Hong Kong diberitakan meminta staf personel di Kantor Perwakilan ROC untuk Hong Kong menandatangani surat persetujuan “Satu Tiongkok”. Aksi tersebut dinilai telah menghalangi para staf untuk memperoleh masa izin tinggal dan mengganggu aktivitas keseharian mereka.
Pada tanggal 21 Juni 2021 malam hari, Istana Kepresidenan ROC pun memberikan tanggapan dan menjelaskan lima poin penting. Juru Bicara Yuan Eksekutif Lo Ping-cheng (羅秉成) juga menekankan, pemerintah mengecam serius dan menyesuaikan metode penanganan operasional Kantor Perwakilan ROC di Hong Kong, guna melindungi hak dan kepentingan warga Taiwan di sana.
Chang Tun-han (張惇涵) menekankan, penyesuaian yang mereka terapkan adalah bukan lain dikarenakan otoritas Hong Kong telah berulang kali mengajukan permintaan yang tidak masuk akal kepada para staf yang bekerja di Kantor Perwakilan ROC di sana.
Semenjak bulan Juli 2018, mereka mengharuskan para staf menandatangani surat persetujuan “Satu Tiongkok”, sebagai pra-syarat untuk mendapatkan perpanjangan masa izin kerja.
Taiwan menyatakan penyesalan dan kecaman yang mendalam atas pelanggaran sepihak yang dilakukan otoritas Beijing, mengingat kedua belah pihak pernah menandatangani persetujuan pada tahun 2011. RRT dinilai telah merusak kesepakatan saling menguntungkan, yang pernah disetujui oleh keduanya.
Kedua, permintaan semena-mena otoritas Hong Kong kepada para staf yang ditempatkan di sana adalah bukan lain untuk memaksa mereka mengakui kedaulatan RRT atas Taiwan. Para personel pun memiliki komitmen yang kukuh, yakni tidak akan menyetujui surat apa pun, baik saat ini maupun di masa mendatang.
Jika kegiatan operasional Kantor Perwakilan di Hong Kong harus disesuaikan, maka mereka akan tetap berada di pos yang sama, guna melindungi hak dan kepentingan warga Taiwan.
Ketiga, Chang Tun-han menyampaikan, Presiden Tsai Ing-wen mengucapkan terima kasih yang mendalam atas pengabdian dan kerja keras para staf personel yang ditempatkan di Hong Kong. Sikap para staf dalam menjaga martabat, serta nilai demokrasi dan kebebasan, menjadi panutan yang sangat positif.
Meski pada akhirnya para personel akan terpaksa meninggalkan pos masing-masing, mereka tidak akan pulang dengan kepala tertunduk, melainkan sebaliknya.
Chang Tun-han menekankan, Taiwan memiliki sikap yang konsisten, yakni tidak akan menyerah dan tidak memperlihatkan aksi provokatif, meski mendapat dukungan yang kuat. Pada saat yang sama ia juga mengingatkan otoritas Beijing untuk memikul tanggung jawab atas aksi mereka pribadi, serta jangan memprovokasi hubungan antar Taiwan dengan Hong Kong dan menghindari perbuatan yang dapat memperkeruh hubungan lintas selat.
Taiwan tentu akan mengevaluasi kebijakan dan mengambil langkah yang diperlukan, guna menghadapi kondisi yang ada saat ini.
Taiwan akan terus mendukung warga Hong Kong dalam membela hak demokrasi dan kebebasan berpendapat . Taiwan juga akan menggelar proyek-proyek perihal bantuan kemanusiaan dan operasi kepedulian terhadap Hong Kong, yang mana akan disesuaikan dengan hukum serta perubahan situasi di lapangan.
Taiwan juga menyerukan kepada semua negara di dunia untuk mendukung kebebasan berdemokrasi dan terus memperhatikan situasi yang berkembang di Hong Kong.