(Taiwan, ROC) - Kementerian Luar Negeri (MOFA) Taiwan menyesalkan penindasan berdarah yang dilaksanakan militer Myanmar terhadap pengunjuk rasa pro-demokrasi, dan menegaskan bahwa tindakan tersebut "tidak dapat diterima" oleh dunia demokrasi.
Melalui pernyataan pers yang dirilis Minggu, 21 Februari, MOFA mengatakan bahwa penggunaan kekuatan mematikan oleh militer Myanmar terhadap para pendemo selama beberapa hari terakhir telah mengejutkan komunitas internasional.
"Tindakan seperti itu disesalkan dan tidak dapat diterima oleh pemerintah dan rakyat negara demokratis," kata MOFA.
Menurut laporan media asing, militer dan polisi di Myanmar pada hari Sabtu melepaskan tembakan ke arah pengunjuk rasa menuntut diakhirinya kekuasaan militer, menyebabkan setidaknya dua orang tewas dan 20 lainnya luka-luka.
Di lain pihak, seorang wanita berusia 20 tahun yang tertembak di bagian kepala pada 9 Februari saat berdemo di Nay Pyi Taw, ibu kota Myanmar, telah dinyatakan meninggal oleh dokternya pada hari Jumat.
Sejumlah aksi protes bermunculan di seluruh negeri di Myanmar sejak 1 Februari, ketika militer mengambil alih kekuasaan pemerintah, mengumumkan pemberlakuan keadaan darurat selama satu tahun, dan menahan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi serta pejabat lainnya yang terpilih secara demokratis.
Dalam pernyataan yang sama, MOFA menegaskan kembali keprihatinan atas meningkatnya ketegangan di Myanmar, dan kembali menyerukan pihak militer Myanmar untuk menyelesaikan perselisihan politik melalui dialog dan cara-cara damai.
Sampai berita ini diturunkan, tidak ada warga negara Taiwan di Myanmar yang dilaporkan terluka selama kekacauan itu, kata MOFA, mengutip informasi yang diberikan oleh kantor perwakilan Taiwan.
Sementara itu, China Airlines (CAL) telah menyusun tiga jadwal penerbangan khusus bagi warga Taiwan yang hendak kembali ke Taiwan. Penerbangan pertama, yang membawa pulang 52 warga, tiba di Taoyuan dari Yangon Minggu sore.