(Taiwan, ROC) Setelah Badan Keamanan Laut RRT mengesahkan “Undang-undang Polisi Perairan” yang akan diterapkan untuk perlindungan terhadap pulau Diaoyu, menanggapi hal ini pemerintah Jepang merespons berkemungkinan mempersiapkan senjata untuk menjaga pulau Diaoyu, berkemungkinan meningkatkan ketegangan. Juru Bicara Kemenlu Joanne Ou pada hari Kamis ini (18/2) menyampaikan, Taiwan akan memantau konsidi perkembangan ini secara serius, berkaitan dengan kapal aparat dari RRT yang melakukan tindakan pengusiran terhadap kapal lain akan menimbulkan situasi tidak stabil, dalam hal ini Taiwan merasa cukup kuatir.
Jubir Kemenlu Joanne Ou menekankan, pulau Diaoyu merupakan wilayah kekuasaan Taiwan, tindakan maupun konsep dari pihak manapun tidak mampu mengubah fakta ini, Jubir Kemenlu Joanne Ou, “Pemerintah kami tidak akan gentar dan pasti membela kedaulatan negara, kedaulatan kami tidak akan tergoyahkan, pemerintah kami selalu bersikeras pada kedaulatan atas pulau Diaoyu, kini dan masa mendatang pemerintah kami selalu berpegang pada konsep rasional dan damai dalam mengatasi persengketaan atas pulau Diaoyu, serta secara aktif melindungi hak kepentingan nelayan kami, saat bersamaan kami juga mengimbau berbagai pihak, wajib bersikap rasional, damai dan terkendali guna menghindari dampak kerugian untuk stabilitas dan perdamaian kawasan perairan laut Timur”
Jubir Kemenlu Joanne Ou mengatakan, Selain pihak RRT meloloskan undang-undang polisi perairan, selama perayaan imlek kapal militer RRT terus memasuki dan menganggu zona identifikasi pertahanan udara Taiwan, berdasarkan pendataan dari Taiwan, sejak 1 Januari hingga 27 Januari, total ada 40 kali, 97 pesawat yang memasuki kawasan Taiwan, pada tahun lalu 6 kali melintasi garis tengah selat Taiwan, tindakan intervensi militer RRT cukup membuat masyarakat Taiwan kuatir.