(Taiwan, ROC) Taiwan People’s Party(TPP) pada hari Kamis ini (7/12) menggelar konferensi pers, meminta agar pemerintah dan anggota kaukus partai berkuasa untuk sesegera mungkin merevisi draf UU perlindungan bagi pelapor pelanggaran (whistle blower), memberikan perlindungan secara menyeluruh termasuk melindungi hak kepentingan dari seorang karyawan wanita dari perusahaan Kang Hsuan yang telah diputus hubungan kerja. Pihak TPP menekankan, impor daging babi kandungan ractopamine telah diizinkan, maka dapat diprediksikan adanya pelaporan mengenai produk daging campuran dalam waktu tidak lama ini, maka semestiya klausul pelapor pelanggaran ini bersifat publik dan privasi serta sesuai diterapkan di kalangan masyarakat.
Anggota kaukus TPP pada hari Kamis ini mengatakan, baru-baru ini seorang karyawan wanita dari Kang Hsuan Educational Publishing Group diputus hubungan kerja, berlanjut dengan topic daging babi kandungan ractopamine, maka diyakini permasalahan sosial akan dihadapkan dengan pengaduan produk daging campuran, maka dari itu UU perlindungan pelapor pelanggaran tidak boleh ditunda lagi.
Ketua Koordinator partai TPP Lai Hsiang-ling (賴香伶) menyampaikan, TPP mengusulkan draf UU perlindungan pelapor pelanggaran telah diloloskan untuk sidang pembacaan pertama, diharapkan tanpa adanya pembedaan partai maka UU ini dapat diprioritaskan untuk dilegalkan pada tahun 2021. Lai Hsiang-ling mengatakan, “Misalkan saja kali ini kasus daging babi impor yang mengandung ractopamine, di masa mendatang apakah kasus barang palsu dianggap sebagai barang asli, apakah banyak orang yang tidak ingin mendapatkan produk daging campuran lalu ada laporan atau pengungkapan kasus, atau ada semakin banyak tekanan sehingga mereka tidak berani melapor? Maka saya merasa pemerintah memiliki bentuk-bentuk cerita tetapi banyak hal yang belum dikerjakannya, maka permasalahan ini perlu mendapat pengawasan partai oposisi untuk mendesak mereka untuk menyelesaikannya.”
Wakil Ketua Koordinator Chyi-Lu Jang(張其祿) mengemukakan, draf UU perlindungan bagi pelapor pelanggaran sangat penting karena bersifat The law operates retroactively, yang diterapkan secara menyeluruh. Pada masa lalu kerahasiaan status pelapor bocor, maka dalam segi pekerjaan mendapat tekanan, maka dari itu draf UU ini menetapkan, semestinya membentuk komite mandiri sebagai jendela penanganan permasalahan, dan melindungi pelapor. Ketua Pelaksanaan Ann Kao mengatakan, dalam draf UU tersebut juga mengatur kompensasi untuk kerugian hak pelapor dan sistem bonus, menetapkan langkah-langkah pendukung untuk melindungi fisik dan psikis dari pelapor.