(Taiwan, ROC) Menlu Joseph Wu (吳釗燮) baru-baru ini menerima wawancara dari media Austria, Die Presse. Saat interview ia mengangkat topic mengenai hubungan Taiwan-AS terbina dengan baik, mengharapkan di sektor perekonomian, keamanan serta hubungan tingkat tinggi akan terus berkembang, mencakup mengaktifkan kembali Kerangka Kerjasama Perdagangan dan Investasi(TIFA) Taiwan-AS.
Pembahasan TIFA Taiwan-AS terakhir kalinya pada Oktober 2016, Kemenlu kemarin (30/12) mengeluarkan pers rilis menyampaikan, Menlu Joseph Wu (23/12) menerima wawancara khusus dari jurnalis senior Burkhard Bischof, memperbincangkan topik situasi Selat Taiwan, hubungan Taiwan- AS setelah Joe Biden menjabat sebagai Presiden AS.
Joseph Wu mengemukakan, pemerintah Beijing selama 40 tahun berjalan menegaskan “Satu Negara Dua Sistem” di bawah naungan “Reunifikasi Damai”, tetapi malah mengutus militer dan memberikan ancaman. Pemerintah RRT meloloskan UU Keamanan Nasional Hongkong, hal ini menunjukkan “Satu Negara Dua Sistem” sebenarnya adalah “Satu Negara Satu Sistem”, juga merupakan satu system yang sama, Taiwan menyaksikan kondisi Hongkong, maka semakin tidak bisa menerima prinsip “Satu Negara Dua Sistem”.
Joseph Wu menyampaikan, Joe Biden yang menjunjung tinggi HAM, demokrasi dan kebebasan, dalam hal ini Taiwan mendukung kebijakan sanksi terhadap Korea Utara, kebijakan pembelaan kebebasan beragama serta mendukung Kerangka Kerja Sama dan Pelatihan Global (GCTF) Taiwan-AS. Mengenai hubungan Taiwan dan negara Eropa, Wu mengatakan, kerjasama bilateral Taiwan dengan negara Eropa semakin berkembang, semakin banyak negara ikut mendukung Taiwan untuk bergabung dengan WHO. Joseph Wu juga mengharapkan kerjasama perdagangan dengan negara Eropa semakin berkembang , sesegera mungkin menggelar pembahasan Kerjasama Investasi Bilateral(BIA).
Joseph Wu mengemukakan, mengharapkan di masa mendatang Taiwan dan negara Uni Eropa lainnya akan semakin banyak peluang kerjasama tingkat tinggi, juga mengharapkan agar Uni Eropa mendukung Taiwan untuk berpartisipasi dalam organisasi PBB, WHO, ICAO dan organisasi polisi kriminalitas internasional (Interpol) .