(Taiwan, ROC) Parpol Kuomintang(KMT) mengusung referendum untuk suara protes impor daging babi mengandung ractopamine, Komisi Pemilihan Pusat(CEC) pada tanggal 20 November meminta koreksi batas waktu, hal ini membuat parpol KMT berpikir CEC sengaja mempersulit usungan referendum ini. Lee Chin-yung(李進勇) pada hari Kamis ini (17/12) menegaskan semua usungan referendum akan disesuaikan dengan aturan yang berlaku, besok akan menggelar pertemuan untuk meninjau kondisi koreksi usungan yang disampaikan parpol KMT, baru memutuskan apakah usungan ini akan diangkat menjadi refendum.
Parpol KMT menyuarakan protes terhadap impor daging babi yang mengandung ractopamine, dengan isi usulan yang menyebutkan, “Apakah Anda setuju pemerintah melarang semua impor produk daging yang mengandung ractopamine termasuk daging babi, jerohan dan produk olahan?” Tetapi usulan ini oleh CEC dianggap tidak memenuhi aturan “kebijakan referendum utama” dan meminta untuk dikoreksi.
Ketua CEC Lee Chin-yung pada hari Kamis ini (17/12) saat sidang interpelasi Yuan Legislatif menyampaikan, setiap usulan referendum akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Lee Chin-yung mengatakan(李進勇), “Berkaitan dengan usulan daging babi yang mengandung ractopamine, sementara ini pihak kami menanganinya sesuai dengan prosedur yang berlaku, besok akan membuka rapat pembahasan untuk meninjau setelah dikoreksi usulan ini apakah memenuhi persyaratan ketentuan referendum, baru akan diputuskan besok.”
Mengenai penuturan yang disampaikan oleh mantan Presiden Ma Ying-jeou beberapa hari lalu (12/12) bahwa, dua tahun sebelumnya meloloskan produk makanan anti radiasi nuklir, jika akan membuka kembali maka semestinya wajib melakukan referendum; Lee Chin-yung merespons, ikut memperhatikan apa yang diberitakan oleh media, tetapi CEC hingga saat ini masih belum menerima usulan ini. Mengenai 2 usulan yang diusung oleh Taiwan New Constitution Foundation ditolak, sementara ini disampaikan perlu mengajukan tuntutan dan penafsiran undang-undangan. Lee menjawab, CEC menghormati hak pengusul, dan mengadopsi jalur pengadilan.