(Taiwan, ROC) -- Situasi lintas selat akhir-akhir ini dikabarkan memanas. Pesawat dan kapal militer milik RRT (Republik Rakyat Tiongkok) diberitakan kerap kali melintasi garis pertahanan Selat Taiwan.
Jumlah pesawat militer milik otoritas Negeri Tirai Bambu yang terbang melintasi Selat Taiwan kian meningkat.
Guna menghadapi polemik ini, Kementerian Pertahanan Nasional (MND) akan menganggarkan dana logistik sekitar NT$ 77 miliar untuk tahun mendatang. Angka ini meningkat NT$ 3 miliar, jika dibandingkan tahun ini.
Hal tersebut menimbulkan kecemasan dari Partai Kuomintang (KMT), yang beranggapan jika kenaikan anggaran pemerintah akan melampaui batas pengeluaran negara.
Saat ditemui di Yuan Legislatif, Perdana Menteri Su Tseng-chang (蘇貞昌) menyampaikan, di tengah semakin intensnya pesawat militer RRT melintasi kawasan Selat Taiwan, tentara nasional sudah seharusnya menambah anggaran guna melindungi pertahanan nasional.
PM Su Tseng-chang menekankan, pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga kedaulatan nasional dan meminta otoritas Negeri Tirai Bambu untuk berhenti melancarkan serangan mereka, yang hanya akan menambah kebencian warga Taiwan.
Perdana Menteri mengatakan, "Benar adanya bahwa pesawat dan kapal induk militer RRT yang sering kali mengganggu Taiwan, membuat otoritas terkait wajib mengambil langkah tertentu, guna melindungi keamanan nasional. Hal ini tentu sedikit banyak akan menambah beban (pengeluaran). Tetapi, ini semua diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Kami akan melakukan yang terbaik. Kami juga tetap menyerukan kepada otoritas RRT untuk berhenti melakukan tindakan ini, hal tersebut hanya akan menambah kebencian warga Taiwan."
Akhir-akhir tersiar kabar bahwa beberapa institusi pendidikan diwajibkan menandatangani "Surat Perjanjian Kebijakan Satu Tiongkok", guna untuk merekrut pelajar dari Daratan Tiongkok. Surat perjanjian tersebut berisikan komitmen para guru untuk tidak membicarakan isu-isu politik dalam kegiatan belajar mengajar mereka.
Dilaporkan ada 72 institusi yang telah menandatangani perjanjian tersebut, dan belum mendapatkan sanksi apapun.
Menanggapi hal tersebut, Perdana Menteri menyampaikan bahwa pertukaran akademisi sudah selayaknya tidak melibatkan unsur politik. Dirinya juga telah meminta kepada pihak Kementerian Pendidikan (MOE) untuk menyelidiki dan menyelesaikan permasalahan ini.