(Taiwan, ROC) --- Keputusan pemerintah Taiwan untuk mengimpor daging babi mengandung ractopamine, telah menimbulkan kecemasan akan keamanan pangan di berbagai lapisan masyarakat.
Beberapa kabupaten kota di Taiwan, termasuk kawasan Yunlin dan Chiayi yang mengusulkan agar otoritas di daerah diberi wewenang untuk menetapkan peraturan sendiri dalam mendeteksi kadar ractopamine.
Dan keputusan di daerah tersebut dinilai tidak sejalan dengan kemauan dari pusat.
Perdana Menteri Su Tseng-chang (蘇貞昌) saat ditemui menyampaikan, otoritas daerah dan pusat dapat memiliki konsensus serupa dalam menjaga keamanan pangan dalam negeri. Hal ini juga dinilai dapat mencegah kebingungan yang terjadi di tengah masyarakat.
PM Su Tseng-chang mengatakan, "Pemerintah kami akan bekerja keras melindungi kesehatan masyarakat. Seperti halnya kami juga memutuskan untuk tidak mengimpor daging babi yang terdampak asfivirus. Di samping itu, Taiwan juga telah berhasil mengendalikan penyebaran pandemi dalam negeri. Saya juga menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang telah digalang oleh otoritas di daerah dengan pusat. Warga dan pemerintah harus bersatu dan berada di satu jalan. Guna meningkatkan kontrol akan keamanan pangan, pemerintah akan menetapkan pencantuman label yang jelas. Di saat yang sama, juga diharapkan pemerintah pusat dan daerah bisa bersatu, serta meminimalkan kebingungan di tengah masyarakat."
Pada tanggal 7 Agustus 2020, Pemerintah Kota Chiayi menjadi otoritas daerah pertama yang mengajukan amandemen UU Otonomi ke pusat. Pembacaan ketiga untuk meloloskan amandemen ini dijadwalkan akan berlangsung pada 2 minggu mendatang.