(Taiwan, ROC) - Partai oposisi utama Taiwan Kuomintang (KMT) akan terus berpegang teguh pada pendiriannya yang lama dalam menegakkan "Konsensus 1992" sebagai dasar kebijakan terhadap Tiongkok.
Saat berpidato di depan Kongres Nasional tahunan KMT di Taipei pada hari Minggu, 6 September, Ketua KMT Johnny Chiang (江啟臣) mengatakan bahwa konsensus tersebut dirumuskan berdasarkan Konstitusi Republik Tiongkok, maka KMT akan terus mematuhinya sebagai pedoman untuk pertukaran antar Selat Taiwan.
"Konsensus 1992", sebuah pemahaman tak diucapkan yang dicapai antara pemerintah KMT saat itu dan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada tahun 1992, ditafsirkan oleh KMT sebagai kedua sisi selat mengakui bahwa hanya ada "satu Tiongkok," dengan masing-masing pihak bebas untuk menafsirkan apa artinya "Tiongkok."
Beijing, sementara itu, tidak pernah secara terbuka mengakui atau menolak bagian kedua dari interpretasi KMT.
Pada hari Minggu, Kongres Nasional KMT juga meloloskan resolusi yang menegaskan kembali tekad partai untuk menaati "Konsensus 1992," yang dikatakan telah berhasil mendorong pertukaran antar selat dan harus terus ditaati untuk tujuan yang sama.
KMT juga menegaskan kembali penentangannya terhadap kemerdekaan Taiwan dan "satu negara, dua sistem" yang diusulkan oleh Tiongkok, sambil menyerukan Beijing untuk menghentikan penggunaan kekerasan senjata terhadap Taiwan.
Resolusi tersebut disahkan karena beberapa anggota KMT yang lebih muda mendesak partai untuk menyingkirkan "Konsensus 1992," yang mereka sebut sebagai kebijakan usang tidak beresonansi dengan generasi muda dan merupakan salah satu alasan mengapa KMT mengalami kekalahan besar di pemilihan presiden dan legislatif 11 Januari lalu.
Diminta untuk mengomentari masalah ini, mantan Presiden dan mantan Ketua KMT Ma Ying-jeou (馬英九), yang turut menghadiri Kongres Nasional hari Minggu, memuji Chiang karena berpegang pada "konsensus 1992."
Maksud dari konsensus terletak pada "hanya ada" satu Tiongkok, dengan masing-masing pihak bebas untuk menafsirkan apa arti 'Tiongkok,' "kata Ma, sambil mengingatkan bahwa yang disebut "satu Tiongkok" berarti ROC, yang sekarang ada di Taiwan, dan karena itu tepat sejalan dengan Konstitusi.
Meskipun banyak anak muda Taiwan tidak memahami "Konsensus 1992," mereka semua setuju bahwa rezim komunis Tiongkok harus menghadapi keberadaan ROC, tukas Ma.
Partai berkuasa Partai Progresif Demokratik (DPP) berpendapat bahwa “Konsensus 1992” adalah "ilusi saja" karena Tiongkok tidak mengakui gagasan bahwa masing-masing pihak bebas untuk menafsirkan "satu Tiongkok" sesuai keinginannya.
Sebagai hasil dari kebijakan DPP tentang masalah ini, Tiongkok telah mengambil sikap keras terhadap Taiwan sejak Tsai Ing-wen (蔡英文) dari DPP menjabat sebagai presiden pada Mei 2016.