(Taiwan, ROC) - Presiden Tsai Ing-wen (蔡英文) hari Rabu, 12 Agustus, mengumumkan pemberlakuan Undang-Undang Hakim Sipil, yang mengatur tentang partisipasi masyarakat sipil dalam proses peradilan perkara pidana untuk menjatuhkan vonis bersama hakim profesional.
Ketua Yuan Yudisial Hsu Tzong-li (許宗力) memuji pengesahan UU Hakim Sipil sebagai halaman penting dalam sejarah yudisial Taiwan, dan meyakini kemajuan reformasi judikatif dari masa menuntut keindependenan yudisial menuju partisipasi rakyat.
Hsu Tzong-li mengatakan, “Yuan Yudisial menyadari bahwa partisipasi hakim sipil dalam peradilan bertujuan menyempurnakan sistem yudisial dan membuatnya lebih dekat dengan rakyat. Untuk itu, hakim sipil tidak akan berfungsi sebagai stempel karet, melainkan akan berperan penting dalam proses peradilan.”
UU yang diajukan bersama oleh Yuan Yudisial dan Yuan Eksekutif itu sebelumnya telah disetujui oleh Yuan Legislatif pada 22 Juli, memberi hak kepada setiap warga berusia 23 tahun ke atas untuk menjadi hakim sipil mulai 1 Januari, 2023.