(Taiwan, ROC) Kapal resmi Daratan Tiongkok kerap kali memasuki perairan pulau Diaoyutai, pemerintah Jepang beranggapan perairan laut ini diinvasi beberapa kali maka Kemenlu dari partai berkuasa Partai Demokratik Liberal(LDP) memutuskan untuk meminta pemerintah Jepang melalui jalur diplomasi membantah keras atas tindakan Daratan Tiongkok.
Sankei Shimbun dengan laporan eksklusif mengemukakan, mengamati kapal resmi Daratan Tiongkok yang sering memasuki perairan Diaoyutai, Kemenlu LDP meminta pemerintah melalui jalur diplomasi memberikan bantahan keras terhadap Daratan Tiongkok, resolusi ini pada hari Kamis ini (4/6) disampaikan Ketua Sekretariat Kabinet, Yoshihide Suga.
Isi resolusi sebagai berikut, pada bulan Mei kapal resmi Daratan Tiongkok terus menerus memasuki perairan sekitar Jepang di pulau Diaoyutai , ini merupakan tindakan yang membahayakan dan tidak akan mengizinkan tindakan ini, dalam konten resolusi juga menyebutkan, kapal resmi Daratan Tiongkok menunjukkan gerak-gerik yang tidak normal, Jepang tidak akan membiarkan kondisi demikian terjadi.
Menghadapi kapal patroli Daratan Tiongkok pada paruh awal bulan Mei mengikuti kapal nelayan Jepang di perairan pulau Diaoyutai juga tertuang dalam resolusi ini, serta mengecam tindakan yang dilakukan oleh pihak Daratan Tiongkok.
Berkaitan dengan kapal resmi Daratan Tiongkok yang menginvasi teritorial laut, Kemenlu LDP meminta instansi pemerintah Jepang yang terkait untuk memonitor perkembangan ini dengan ketat, juga bersikap tegas terhadap pemerintah Daratan Tiongkok. Selain itu, Kemenlu LDP mengharapkan agar pemerintah dapat melakukan sosialisasi yang optimal agar komunitas internasional memahami dan tugas penjagaan kemaritiman dapat dilakukan secara maksimal.
Selain itu, Asahi Shimbun juga memberitakan, pemerintah Daratan Tiongkok mendesak UU keamanan nasional Hongkong, hal ini juga memicu kecaman dari partai berkuasa dan oposisi pemerintah Jepang. Kemenlu dari LDP, Dewan Investigasi Diplomatik melakukan pertemuan koordinasi dan menghasilkan putusan yang mengecam Daratan Tiongkok, hasil putusan ini telah disampaikan kepada Ketua Sekretariat Kabinet, Yoshihide Suga pada tanggal 29 Mei.
Dalam isi penyampaian juga menyebut, Daratan Tiongkok merubah prinsip “Satu Negara Dua Sistem”, daerah otonomi tingkat tinggi Hongkong, membuat masyarakat merasa cemas dan tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Mengenai menghormati kebebasan, sudut pandang demokratis, berkaitan dengan masalah penting ini juga membuat masyarakat kuatri, mengharapkan agar PM Jepang Shinzo Abe tetap bersikap mendukung kebebasan Hongkong dan memberikan imbauan kepada Daratan Tiongkok.
Kemenlu LDP meminta kepada PM Shinzo Abe tidak semestinya mengundang Kepala Negara Daratan Tiongkok Xi Jing-ping untuk melakukan kunjungan kenegaraan di Jepang. Pada tanggal 29 Mei putusan ini telah disampaikan kepada PM Shinzo Abe, mengharapkan agar pemerintah di bawah bimbingan Shinzo Abe kembali mempertimbangkan dengan seksama mengenai kunjungan Xi Jing-ping ke Jepang.