(Taiwan, ROC) --- Melalui akun facebook pribadinya, Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan, jika situasi di Hong Kong tidak berubah, bukan tidak mungkin Taiwan akan menangguhkan "Peraturan Hubungan Hong Kong Makau". Tim anggota legislator dari Taiwan People's Party (TPP) hari ini menyerukan, untuk segera mengamendemen pasal 18 dan membentuk dasar hukum untuk memberikan suaka politik bagi warga Hong Kong. Hal ini diperlukan guna menghadapi dampak luas dari penangguhan "Peraturan Hubungan Hong Kong Makau".
Dalam Kongres Rakyat Nasional ke -28, otoritas Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menetapkan pembentukan "Peraturan Keamanan Nasional Khusus Hong Kong". Dalam akun facebook pribadinya Presiden Tsai Ing-wen menuliskan, menilik Pasal 60 yang mengatur hubungan Hong Kong dan Makau, jika situasi di Hong Kong berubah signifikan, maka satu atau seluruh butir dari peraturan tersebut dapat ditangguhkan. Namun demikian, Kepala Negara tidak berharap jika situasi di Hong Kong akan mencapai titik ini.
Unggahan Kepala Negara tersebut dikabarkan telah mendatangkan kontroversi dari beberapa pihak. Koordinator Partai TPP, Lai Hsiang-ling (賴香伶) meminta kepada Presiden Tsai Ing-wen dan Yuan Eksekutif untuk memberikan penjelasan detail perihal kelanjutan dari "Peraturan Hubungan Hong Kong Makau" itu sendiri. Ia menambahkan, otoritas Taiwan harus lebih berhati-hati dalam menangani permasalahan Hong Kong. Partai TPP menganjurkan untuk segera merevisi peraturan tersebut dan mencanangkan mekanisme suaka politik.
Anggota legislator Partai TPP, Jang Chyi-lu (張其祿) menyampaikan, pihaknya mendukung pembentukan mekanisme pemberian suaka politik dalam menangani polemik hubungan dengan Hong Kong. Ia menyampaikan, suaka politik adalah bentuk dukungan paling nyata terhadap rakyat Hong Kong.
Jang Chyi-lu mengatakan, "Saya rasa revisi pasal ini merupakan hal yang paling substansial. Apalagi pemberian suaka politik adalah bentuk dukungan paling nyata yang dapat diberikan kepada mereka. Pasal 18 dalam "Peraturan Hubungan Hong Kong Makau" tidak tertulis jelas dan semuanya tidak memiliki operasi penanganan yang substantif."
Jang Chyi-lu melanjutkan, draf RUU ini sendiri telah diserahkan kepada pihak anggota legislator lainnya pada tanggal 15 Mei 2020 silam. Anggota legislator Partai Kuomintang (KMT), 陳玉珍 juga telah menyetujui pembahasan draf RUU ini akan kembali dilaporkan pada pekan ini. Ia meminta kepada pihak Partai Progresif Demokratik (DPP) untuk segera menanggapi revisi ini dan membuat keputusan yang substansial.