(Taiwan, ROC) Warga Taiwan diduga terlibat dalam kasus perampokan di Hongkong, Kementerian Kehakiman meminta bantuan hukum kepada Hongkong, namun dilaporkan permintaan ini ditolak oleh pemerintah Hongkong. Kementerian Kehakiman kemarin (22/12) menyampaikan, semenjak kasus Chen Tong-jia, pemerintah Hongkong kembali menolak kerjasama timbal balik bantuan hukum, hal ini menyebabkan keadilan ini tidak dapat diluruskan, maka sangat disayangkan. Pemerintah Daerah Administratif Khusus Hong Kong kemarin (22/12) mengemukakan, Taiwan dengan jelas mengetahui Hongkong tidak ada hukum yang memenuhi bantuan hukum timbal balik Taiwan-Hongkong dan penyerahan buronan, masih tetap menuding bahwa Hongkong tidak bertanggung jawab dan pihaknya protes dan menyesali pernyataan tersebut.
Kejadian kasus ini seorang warga Taiwan bermarga Lin terlibat dalam kasus perampokan di Tsim Sha Tsui, melakukan pencurian jam bermerek dan kabur kembali ke Taiwan, sementara ini ditahan oleh Kejaksaan wilayah Taichung. Di tengah penyelidikan didapati bukti-bukti tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Lin, juga meminta pemerintah Hongkong membantu korban datang ke Taiwan guna mengambil kembali barang curian, melalui Kementerian Kehakiman dan anggota Dewan Urusan Daratan Tiongkok meminta bantuan hukum timbal balik dengan pemerintah Hongkong.
Kementerian Kehakiman mengemukakan, terhadap kasus Chen Tong-jia pemerintah Hongkong menyerukan agar Chen menyerahkan diri ke Taiwan namun hingga saat ini belum ada balasan; Taiwan meminta bukti-bukti kejahatan yang dilakukan Lin di Hongkong, namun pihak Hongkong juga tidak ada balasan, berdasarkan laporan yang ditunjuk, pemerintah Hongkong menolak. Kementerian Kehakiman mengatakan, pemerintah Hongkong kembali menolak bantuan hukum timbal balik, sehingga dapat menganggu penegakan keadilan, tanpa memperhatikan kepentingan keluarga korban, maka sangat disesalkan.
Kementerian Kehakiman menekankan, Taiwan selaku negara hukum, seharusnya ada bantuan hulum lintas negara dan secara aktif memberi bantuan, memerangi kejahatan internasional dan bertanggung jawab menegakkan keadilan; Instansi peradilan Taiwan bersikap positif dan aktif bertanggung jawab dalam membela keadilan, serta menegakkan keadilan, bukan malah berdalih sama sekali tidak ada “bantuan hukum timbal balik” atau mengelak tanggung jawab atas pertimbangan politik.
Kementerian Kehakiman mengatakan, kasus perampokan Hongkong dengan yuridiksi di Taiwan, pihak kejaksaan berinisiatif melakukan penyelidikan lebih lanjut, telah disampaikan ke pengadilan dan pelaku ditahan, tidak ada alasan untuk membebaskan Lin untuk bebas dan menyerahkan diri ke Hongkong. Taiwan memiliki hukum mandiri, menghadapi kejahatan lintas negara, mencari bantuan hukum untuk mendapatkan bukti, hal demikian sangat wajar. Kementerian Kehakiman masih menyampaikan, peradilan Hongkong secara internasional dinilai memiliki reputasi baik, dengan landasan bersama memerangi kejahatan internasional, saling memberikan bantuan dan semestinya tidak menggunakan alasan apapun agar pelaku kejahatan terlepas dari penegakan keadilan.