(Taiwan, ROC) --- Pada tanggal 16 Desember 2019, Komite Perlindungan Jurnalisme (CPJ) merilis sebuah laporan yang menyatakan bahwa media berita di Hong Kong dan Taiwan telah memperoleh tekanan atau pengaruh yang luar biasa dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
Pernyataan tersebut tertuang dalam laporan yang diberi judul "Satu Negara Satu Sensor: Bagaimana RRT Mempengaruhi Kebebasan Media di Hong Kong dan Taiwan". Laporan tersebut juga mewartakan, media di Taiwan dan Hong Kong merupakan pekerja jurnalis yang mengutamakan nilai kebebasan pers.
Salah satu media bisnis Hong Kong dilaporkan telah memperoleh hibah dari RRT, dan hal tersebut membuat pekerja jurnalis khawatir. Mereka cemas akan kritikan yang pernah mereka wartakan, dapat memicu aksi balas dendam dari otoritas Beijing, yakni dengan mengurangi peluang kerja mereka di RRT. Wartawan asing juga memiliki kecemasan akan dicabutnya visa kerja mereka di Hong Kong. Selain itu, selama gerakan menentang RUU Ekstradisi berlangsung, aparat kepolisian berulang kali kedapatan menyerang pihak wartawan. Hingga hari ini, tidak ada kelanjutan pertanggungjawaban yang terlihat dari aparat setempat.
Pada saat yang sama, Taiwan tengah mencari cara untuk menghadapi tekanan RRT terhadap sektor jurnalisme. Otoritas Taiwan juga tengah mempelajari tindak tanduk manipulasi opini publik dan penyebaran informasi palsu RRT, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pemilu tahun mendatang. Taiwan akan terus mendorong langkah pencegahan, guna melindungi kebebasan pers yang ada.
Pada tanggal 16 Desember 2019, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RRT, Geng Shuang (耿爽), menjawab tidak ada gunanya menggubris pernyataan yang tidak benar. Ia menekankan pentingnya untuk mempertahankan konsep yang objektif, guna melihat permasalahan yang ada, termasuk menilai kebebasan pers di RRT.
Sebelumnya CPJ merilis sebuah laporan yang menuliskan bahwa jumlah wartawan yang ditahan di RRT selama tahun 2019 mencapai angka 48 orang, merupakan yang terbanyak di dunia.