(Taiwan, ROC) --- Pada tanggal 25 Oktober 2019, Perdana Menteri Su Tseng-chang (蘇貞昌) menghadiri sidang interpelasi dan ditanya pendapatnya perihal penerapan hukuman mati. Su Tseng-chang mengemukakan Yuan Legislatif akan berdasar pada fondasi Hak Asasi Manusia, dalam menerapkan pelaksanaan hukuman mati. Namun demikian, terdapat beberapa kasus khusus yang sudah seharusnya diterapkan hukuman mati. Su Tseng-chang secara khusus juga menyebutkan kasus pembunuhan terhadap gadis cilik di Distrik Neihu, Kota Taipei.
Saat menerima wawancara pada tanggal 5 November 2019, Menteri Kehakiman Tsai Ching-hsiang (蔡清祥) menanggapi bahwa Kementerian Kehakiman (MOJ) telah menerapkan beberapa poin utama terkait peninjauan kembali implementasi hukuman mati. Kementerian Kehakiman akan selalu berhati-hati dalam meninjau setiap kasus yang layak diganjar hukuman mati.
Tsai Ching-hsiang mengatakan, "Dikarenakan setiap kasus memiliki konten yang beragam, sehingga waktu yang dibutuhkan juga pasti akan berbeda. Hal ini juga tidak dapat bergantung sepenuhnya pada Kementerian Kehakiman. Masih banyak yang harus dipertimbangkan; misal naik banding atau sidang ulang, penafsiran dari Ketua Mahkamah Agung dan pemberian amnesti. Setiap lembaga memiliki wewenang masing-masing. Oleh karena itu, kami akan berdasar pada karakteristik dari setiap kasus. Kami juga memeriksa setiap kasus dengan cermat. Dengan demikian tidak jadwal pasti yang dapat diberikan".
Perdana Menteri secara khusus juga menyebutkan 2 kasus yang tidak dapat ditoleransi. Apakah Kementerian Kehakiman akan mendapat tekanan, jika hukuman mati harus diterapkan? Tsai Ching-hsiang menekankan akan bersikap bijaksana dan hati-hati dalam meninjau setiap kasus. MOJ tidak akan buru-buru atau memperlambat kasus tertentu. MOJ juga akan berdasar pada dasar hukum untuk meninjau kasus-kasus yang ada.