(Taiwan, ROC) --- Pada tanggal 4 November 2019, Kantor Urusan Taiwan yang berada di bawah otoritas Daratan Tiongkok meluncurkan "26 Tolak Ukur Mendorong Kerja Sama Ekonomi Lintas Selat", dengan mempromosikan akan memberikan perlakuan yang setara bagi pengusaha Taiwan.
Pada tanggal 5 November 2019, Presiden Tsai Ing-wen (蔡英文) menyampaikan bahwa Daratan Tiongkok menyimpan niat tertentu, yakni ingin menerapkan "Kebijakan 1 Negara 2 Sistem" di Taiwan.
Presiden Tsai Ing-wen mengatakan, "Saya rasa ini semua bertujuan untuk menyukseskan "Kebijakan 1 Negara 2 Sistem" mereka di Taiwan, terlepas dari 31 tolak ukur yang pernah dirilis sebelumnya atau 26 pasal yang baru saja diperkenalkan. Terlihat jelas maksud dan niat mereka yang ingin menerapkan "Kebijakan 1 Negara Sistem". Dengan berbagai cara, mereka terus mengupayakannya. Ke 26 tolak ukur ini dibuat sebagai langkah awal untuk menyukseskan kebijakan tersebut di Taiwan".
Kepala Negara juga menyampaikan saat ini merupakan masa-masa sensitif, mengingat Taiwan akan menggelar pemilu di tahun mendatang. Pada saat-saat seperti ini, Daratan Tiongkok mengusulkan "26 Tolak Ukur" tersebut, tentu saja membuat dunia luar berpikir bahwa mereka berniat untuk mengintervensi pelaksanaan pemilu di Taiwan.
Pada tanggal 4 November 2019, Istana Kepresidenan Taiwan juga memberikan tanggapannya. Mereka menyampaikan "26 Langkah" tersebut, merupakan bagian dari "Kebijakan 1 Negara 2 Sistem" yang akan diterapkan di Taiwan. Negeri Tirai Bambu jelas ingin mengintervensi dan merusak kepentingan 23 juta rakyat Taiwan. Terlepas dari "31 Tolak Ukur" yang pernah dirilis sebelumnya atau "26 Tolak Ukur" yang baru diperkenalkan, semuanya sarat dengan kepentingan mereka.