(Taiwan, ROC) Kesepakatan yang pernah ditandatangani oleh Taiwan dan Singapura pada bulan April 1975, pasukan tentara Singapura yang disebut tim Singguang melakukan pertukaran kemiliteran di Taiwan, pihak Taiwan akan mengutus wakil komandan berangkat ke Singapura, melanjutkan pembahasan program Singguang antar kedua negara, guna memastikan persiapan dan jumlah personal tim pasukan dari negara Singapura. Akan tetapi sementara ini Singapura dan Daratan Tiongkok secara resmi telah menandatangani “perjanjian kerjasama sektor keamanan dan pertukaran pertahanan nasional”, apakah hal ini akan mempengaruhi? Program Singguang Taiwan-Singapura apakah akan mengalami perubahan? Hal ini menarik perhatian masyarakat.
Menhan Yen Teh-fa pada hari Senin ini (28/10) saat sidang komite diplomasi dan pertahanan nasional menekankan, program Singguang berjalan dengan baik dan normal.
Menhan Yen Teh-fa mengemukakan, “Hal yang berkaitan dengan program Singguang Singapura, hingga saat ini berjalan secara baik dan normal, sama sekali tidak ada perubahan, di sini saya sampaikan kepada masyarakat luar, jangan terlalu kuatir, semua berjalan dengan normal, semua berjalan sesuai dengan yang direncanakan.”
Di samping itu, Kemenhan pada tahun 2013 membentuk “kantor pengawasan”, bertujuan untuk meningkatkan pengawasan intern dan efektivitas pemantauan sektor kemiliteran, akan tetapi Yuan Legislatif memprediksikan laporan yang disampaikan, kantor pengawasan ini belum mampu mengendalikan persoalan berikut seperti militer berkendaraan dalam keadaan setelah minum minuman beralkohol, militer yang mendapat vonis pengadilan, belum mampu memainkan peran penting mendisplinkan militer, penerapan kebijakan fungsi pertahanan nasional, juga belum mampu meningkatkan citra kemiliteran nasional dan persepsi luar tentang kemiliteran.
Menhan Yen Teh-fa mengatakan, kepala inspektur merupakan jabatan militer yang berperan penting dalam pertahanan nasional, yang menduduki jabatan ini adalah mereka yang berpangkat mayor jenderal yang telah memiliki pengalaman nyata, akan tetapi baru-baru ini didapati tugas komunikasi dengan instansi luar masih belum mencukupi, oleh karena itu telah berkomunikasi lintas instansi seperti Kemenhub, Badan Kepolisian Nasional dan Kementerian Kehakiman, di masa mendatang tidak akan terulang lagi kejadian yang tidak dilaporkan, mengawasi dan mengontrol kedisplinan militer dengan tegas.