(Taiwan, ROC) --- Pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh warga Hong Kong, Chen Tong-kai (陳同佳) diketahui bersedia untuk diadili di Taiwan. Berita penyerahan ini telah memicu kontroversi terhadap yurisdiksi Taiwan dan Hongkong. Pada tanggal 22 Oktober 2019, Presiden Tsai Ing-wen mengemukakan bahwa pihak Yuan Eksekutif dan instansi terkait telah memberikan pernyataannya. Beliau menekankan Taiwan tidak akan menyerahkan mekanisme yurisdiksinya. Pelaku dan korban pembunuhan tersebut, keduanya berasal dari Hong Kong. Seluruh bukti relevan dan sang pelaku-pun telah ditahan oleh pihak Hong Kong. Hong Kong juga memiliki mekanisme yurisdiksi sendiri, yang mana sudah seharusnya menjalankan seluruh proses peradilan.
Kepala Negara mengemukakan mengingat kejadian pembunuhan terjadi di Taiwan, otoritas Taiwan pun bersedia menjalankan mekanisme peradilannya, dengan syarat pemerintah Hong Kong harus memberikan bantuan yang diperlukan. Jika tidak, maka otoritas peradilan Taiwan akan sulit memperoleh bukti dan informasi yang diperlukan.
Presiden Tsai Ing-wen mengatakan, "Kami belum mengesampingkan mekanisme yurisdiksi kami. Kami juga telah melakukan persiapan. Kami berharap bahwa dalam proses penanganan kasus ini, kedua belah pihak harus saling membantu. Pada dasarnya, penyelesaian dari peristiwa ini harus melibatkan kerja sama dari kedua pemerintahan. Keduanya harus saling terbuka dalam menyediakan informasi. Apalagi dalam proses peradilan, otoritas Taiwan dan Hong Kong harus bekerja sama, guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal".
Yuan Eksekutif telah menginstruksikan Kementerian Kehakiman dan Dewan Urusan Daratan Tiongkok (MAC) untuk membentuk tim khusus. Yuan Eksekutif meminta agar tim tersebut dapat menjalin komunikasi dengan pihak Hong Kong, guna mendiskusikan persoalan terkait Chen Tong-kai.
Pada tanggal 22 Oktober 2019, Perdana Menteri Su Tseng-chang (蘇貞昌) menghadiri sidang interpelasi di Yuan Legislatif. Di dalam sidang, Beliau menyampaikan bahwa kasus pembunuhan tersebut telah menyentuh ranah yurisdiksi Taiwan dan Hong Kong. Namun demikian, pelaku dan korban pembunuhan diketahui merupakan warga Hong Kong. Sang pelaku pun telah dipenjara di Hong Kong. Pihak Hong Kong sudah sewajibnya memproses pelaku berdasar atas prosedur setempat. Su Tseng-chang menambahkan seluruh proses hukum harus berjalan dan tidak seharusnya ada jedah waktu, apalagi dengan membiarkan sang pelaku kembali ke Taiwan.
Perdana Menteri menyampaikan bahwa pihak Taiwan telah meminta 'Mutual Legal Assistance (MLA)' , serta menginstruksikan Kementerian Kehakiman dan Dewan Urusan Daratan Tiongkok untuk mendiskusikan prosedur MLA. Namun Hong Kong diketahui tidak pernah mengindahkan permintaan Taiwan. Kini Hong Kong merubah sikapnya, dan Taiwan tidak akan tertipu.
Su Tseng-chang mengatakan, "Dahulu tidak pernah menggubris. Kini sikap mereka kembali berubah. Tentu saja di balik semua ini ada pihak Daratan Tiongkok. Di saat yang sama, mereka juga mencoba untuk merasionalisasi "ektradisi" dengan menghantar pelaku ke Taiwan. Kita tentu tidak akan tertipu. Namun demikian, kami tetap berharap otoritas Hong Kong akan segera menanggapi permintaan warga setempat dan menyelesaikan polemik "RUU Ekstradisi ke Daratan Tiongkok". Jangan mencampur-adukkan kasus ini dengan modus politik".
Su Tseng-chang menambahkan jika pemerintah Hong Kong ingin mengajukan prosedur MLA dengan otoritas Taiwan, maka seluruh bukti investigasi dan informasi relevan harus diserahkan terlebih dahulu ke pihak Taiwan untuk ditindaklanjuti. Langkah Hong Kong yang ingin segera menghantar sang pelaku ke Taiwan, dinilai bukan langkah yang tepat.