(Taiwan, ROC) Kontroversi tentang pelaku pembunuhan warga Hongkong, Chen Tong-jia akan menyerahkan diri untuk diadili di Taiwan, pemerintah Hongkong pada tanggal 20 Oktober malam hari mengeluarkan pernyataan bantahan adanya kendali pemerintah, bersedia bekerjasama dan memberikan informasi kepada Taiwan sebagai bukti pengadilan, mengimbau pihak Taiwan menerima pelaku yang dalam DPO dan diproses dalam jalur hukum. Sehubungan dengan hal ini, Dewan Urusan Daratan Tiongkok(MAC) pada hari ini (21/10) menyampaikan tidak ada kerjasama peradilan pidana Taiwan-Hongkong, bagaimana pemerintah Hongkong bisa aktif melakukan kerjasama; sementara sebelumnya pemerintah Hongkong menghindari pembahasan kerjasama hukum mutual dengan Taiwan, hal ini telah mengkerdilkan kedaulatan Taiwan, berniat menerapkan draf aturan Daratan Tiongkok yang belum diberlakukan, maka Taiwan menegaskan tidak menerima.
6 poin pernyataan dari MAC sebagai berikut:
- Pemerintah Hongkong menyebutkan pelaku “menyerahkan diri”, namun jika dilihat dari jam diumumkannya, latar belakang pelaku dan beragam situasi yang tidak masuk akal, ditambah lagi kata-kata konsisten dari pemerintah Hongkong dan media Daratan Tiongkok, sangat mudah untuk diidentifikasikan sebagai hasil kendali kekuatan politik.
- Pihak Taiwan berulang kali meminta membangun mekanisme kerjasama bantuan hkum timbal balik untuk kasus pidana, kasus pembunuhan. Akan tetapi pemerintah Hongkong sama sekali tidak menanggapi, bulan Nopember tahun lalu menolak Kementerian Kehakiman Taiwan ikut serta dalam penyelesaian kasus ini. Pada tanggal 2 Mei tahun ini MAC membuka pers rilis dan menyampaikan jika membahas hukum ekstradisi, pihak Taiwan bersikap konservatif , pada hari tersebut melalui instansi yang ada untuk menyampaikan kepada Hongkong tentang pandangan Taiwan, pihak Taiwan tidak merspon karena fakta menyimpang dan maksud sangat membinggungkan, Taiwan merasa kecewa.
- Menurut pemerintah Hongkong, jika Taiwan menerima dan menangani kasus pembunuhan ini maka pihak Hongkong akan aktif bekerjasama, sementara hubungan Taiwan-Hongkong tidak memiliki perjanjian kerjasama bantuan hukum? Pernyataan yang sangat kontradiktif, bagaimana pihak Hongkong dapat memberikan bantuan hukum? Atau suatu pernyataan melepas tanggung jawab?
- Pelaku dan korban kasus pembunuhan adalah warga Hongkong, jika pemerintah bertanggung jawab maka semestinya mengupayakan keadilan yang terbaik bagi warga masyarakatnya, khususnya keluarga korban. Pemerintah Hongkong tidak memikirkan solusi penyelesaian kasus ini, mengabaikan permintaan peradilan pihak Taiwan, mendapat protes dari masyarakat mengenai anti ekstradisi, setelah itu pemerintah Hongkong bersembunyi dan tidak menghadapi hukum semestinya, meremehkan warga Hongkong yang telah menjadi korban. Hal ini sangat menyedihkan.
- Dalam kasus ini mendapat kendali kekuatan politik, hal ini menyoroti warga Hongkong melakukan pelanggaran di Daratan Tiongkok dan di luar Hongkong, maka pemerintah tidak ada kuasa hukum maka akan dikirim untuk diadili di Daratan Tiongkok; saat bersamaan pemerintah Hongkong menggunakan logika yang sama, berniat memasukkan Taiwan dalam unsur “Satu Tiongkok”, menekankan kasus Chen Tong-jia dengan nilai yuridiksi hanya ada di Taiwan, menganggap Taiwan sebagai bagian dari Daratan Tiongkok, untuk itu Hongkong tidak dapat menjalani pembahasan kerjasama bantuan hukum timbal balik. Sebenarnya Hongkong dan Australia serta 30 negara lainnya melakukan penandatanganan kerjasama "bantuan hukum timbal balik dalam masalah kriminal." MAC beranggapan, praktik demikian mengerdilkan kedaulatan Taiwan dan juga merusak peradilan dan HAM Taiwan, maka Taiwan menolak dan tidak akan bekerjasama.
- MAC menegaskan, kasus pembunuhan ini asalkan pemerintah Hongkong mengajukan permintaan dan menghormati asas dasar kerjasama hukum timbal balik, giat memberikan informasi dan bukti terkait, bekerjasama untuk penanganan lebih lanjut, juga mengharapkan agar pemerintah Hongkong secara pragmatis menerima permintaan pihak Taiwan, sepakat bersama mewujudkan keadilan kepada korban