(Taiwan, ROC) Pelaku pembunuhan wanita Hongkong Chen Tong-jia ke Taiwan menyerahkan diri, hal ini memicu kontroversi. Mendagri Hsu Kuo-yung pada hari Senin ini (21/10) menyampaikan warga Hongkong bunuh warga Hongkong, nama pelaku saat ini juga berada di Hongkong, malah tidak diadili di Hongkong, mengapa demikian? Pelaku tidak dihukum eksekusi mengapa mau kembali diadili di Taiwan yang memiliki hukum eksekusi?, hal demikian tidak sesuai dengan unsur kemanusiaan. Hsu mencurigai setelah Hongkong yang mengantar pelaku ke Taiwan, selanjutnya akan dibawah kendali Daratan Tiongkok.
Chen Tong-jia pelaku pembunuhan wanita Hongkong diisukan setelah keluar dari penjara Hongkong akan ke Taiwan menyerahkan diri untuk diadili lebih lanjut, pemerintah Hongkong mengimbau agar pemerintah Taiwan menerima dan mengadili pelaku tersebut. Dewan urusan Daratan Tiongkok pada tanggal 20 Oktober malam hari mengeluarkan pers rilis menyebutkan, mencurigai di balik kejadian ini ada kendali kekuatan pemerintah, sengaja mengerdilkan kedaulatan Taiwan, juga merusak peradilan dan HAM Taiwan, dalam hal ini Taiwan sama sekali tidak menerima dan tidak akan bekerjasama dalam hal ini.
PM Su Tseng-chang mengatakan, “Carrie Lam sangat kooperatif dengan pemerintah Daratan Tiongkok, warga Hongkong bunuh warga Hongkong, saat ini pelaku masih ada di penjara Hongkong, masa lalu pemerintah kembali meminta kerjasama bantuan hukum timbal balik, dia tidak mempedulikan, secara mendadak berubah dan akan mengantar pelaku kembali ke Taiwan, hal ini sangat aneh dan diragukan, kami bukan Han Kuo-yu setiba di Hongkong langsung bertemu dengan Carrie Lam, menuruti semua apa katanya, masih ingin bekerjasama dengan Carrie Lam, sementara dibalik Carrie Lam ada Daratan Tiongkok, maksud mengantar pelaku ke Taiwan adalah ingin menyatukan Taiwan dengan Daratan Tiongkok.”
Mengenai walikota Kaoshiung Han Kuo-yu yang mengungkapkan, jika sebagai presiden maka akan segera diadili. PM Su menjawab, pemerintah tidak akan masuk perangkap Daratan Tiongkok, ia juga mengimbau agar politikus Taiwan bisa mendukung Taiwan, yang utama adalah membela kedaulatan Taiwan.
Mendagri Hsu Kuo-yung pada hari Senin ini (21/10) saat sidang interpelasi ditanya isu permasalahan ini. Mendagri Hsu menjawab, Taiwan dan Hongkong tidak menandatangani kerjasama yudisial mutual, semestinya berpikir apakah ada maksud implisit dari pemerintah Hongkong. Mendagri Hsu mengemukakan, warga Hongkong membunuh warga Hongkong, nama pelaku ini masih berada di Hongkong, mengapa tidak diadili di Hongkong? Hal ini sangat tidak masuk akal; sementara di Hongkong tidak ada hukuman eksekusi , Taiwan ada hukuman eksekusi, pelaku dari tidak ada hukuman mati memilih tempat yang ada eksekusi, hal ini bertentangan dengan unsur kemanusiaan. Mendagri hsu Kuo-yung mengatakan, “Pelaku adalah warga Hongkong, ia membunuh warga Hongkong, pelaku masih berada di Hongkong, jika Hongkong tidak mengadili, apakah ada negara seperti demikian? Seorang warga Amerika, jika diketahui membunuh warga Amerika, kembali ke negara asalnya, apakah pemerintah AS tidak akan mengadilinya? Apakah juga akan dikirim ke luar dari AS untuk diadili? Sama sekali tidak demikian, sama halnya dengan kejadian ini, jika warga Taiwan membunuh warga Taiwan di negara luar, kembali ke Taiwan, pasti akan kami adili, mana ada kejadian seperti demikian orang Hongkong bunuh warga Hongkong, kembali ke Hongkong dan tidak bisa diadili, sangatlah tidak masuk akal.”
Mendagri Hsu menekankan, Chen Tong-jia tertangkap di Hongkong, maka semua berita acara pemeriksaan ada di Hongkong, namun pihak Hongkong juga tidak bersedia memberikan informasi pemeriksaan pelaku kepada Taiwan, sekarang malah akan mengantar pelaku diadili di Taiwan, maka Hsu mencurigai ada niat lain dan ada kekuatan Daratan Tiongkok yang ikut pegang kendali.
Tidak menerima pelaku Chen diadili di Taiwan, mengapa mengeluarkan DPO pada tahun lalu? Mendagri Hsu menjawab karena tindak kejahatan terjadi di Taiwan, pihak kami mencurigai pelaku ini maka sudah pasti perlu merilis DPO, ini juga menjadi bagian kedaulatan, akan tetapi pelaku sementara ada di Hongkong, hak kewarganegaraan semestinya diutamakan terlebih dahulu baru lokasi tindakan kejahatan, dan tidak ada standar ganda.