(Taiwan, ROC) --- Akhir-akhir berita tewasnya seorang jasa pengantar makanan daring, menjadi pemberitaan dimana-mana. Pihak luar mempertanyakan keseriusan dari Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) dalam menghadapi peristiwa ini, terutama merevisi undang-udang terkait. Perdana Menteri Su Tseng-chang (蘇貞昌) mengemukakan MOL telah bergerak cepat dalam melakukan investigasi dan melakukan konfirmasi atas hubungan kontrak sang karyawan dengan perusahaan yang bersangkutan. Ia menambahkan sudah seharusnya merealisasikan kebijakan yang diperlukan. Namun demikian, sebelumnya sempat terjadi perbedaan pendapat antara instansi-instansi yang berwenang.
Su Tseng-chang mengatakan, “Dari kasus ini, saya meminta kepada kementerian dan instansi terkait, terutama untuk perusahaan berskala besar, yang memiliki finansial yang kuat dan memperkerjakan banyak pekerja muda. MOL harus cepat dan tanpa ragu-ragu membuat keputusan yang mengatur hubungan kontrak dan kriteria pekerjaan. Perusahaan tidak diperbolehkan menetapkan logika kerja yang tidak masuk akal, yang membuat pekerja muda harus menanggung nyawa saat bekerja”.
Perdana Menteri meminta kepada semua instansi kementerian untuk bekerja sama. MOL harus segera memulai inspeksi kondisi dan praktik kinerja perusahaan, terutama terhadap perusahaan yang memiliki skala cukup besar. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah perusahaan yang baru berdiri, namun seluruh inspeksi harus tetap dilakukan. Di saat yang sama, Kementerian Perhubungan (MOTC) dan kepolisian yang sering kedapatan merazia jasa pengantar makanan, harus melakukan investigasi terhadap perusahaan daring terkait. Perusahaan jasa antar makanan daring tersebut, sudah seharusnya mewajibkan karyawannya mengikuti pelatihan dan menaati undang-undang yang relevan.
Pada tanggal 15 Oktober 2019, legislator Partai Progresif Demokratik (DPP), Huang Kuo-shu (黃國書), dan anggota Dewan Kota Taipei, Hsu Shu-hua (許淑華), menggelar jumpa pers. Dalam konferensi pers tersebut, mereka meminta MOL untuk menjamin hak-hak dari pelayan jasa antar makanan daring. Hsu Shu-hua menambahkan “Pedoman untuk Keselamatan Layanan Jasa Antar Makanan” milik MOL telah mengharuskan para pelaku usaha untuk melaporkan asuransi bagi para pekerjanya. Namun demikian, asuransi ini tidak melindungi “perilaku bisnis”, sehingga pemerintah sudah sewajibnya mengharuskan para pelaku usaha untuk menyertakan asuransi tambahan.
Huang Kuo-shu juga meminta 5 ketentuan; di antaranya MOL harus mengklarifikasi hubungan manajemen antar pengusaha platform jasa makanan dengan karyawan, melatih para karyawannya untuk lebih memahami ketentuan terkait, mengimbau pemerintah setempat untuk memberikan sanksi bagi para pelanggar, MOL harus lebih tanggap dalam menetapkan ketentuan bagi pengusaha jasa antar makanan, serta membantu para pengantar makanan membentuk asosiasi kerja.