(Taiwan, ROC) --- Pada tanggal 29 September 2019 lalu, sebuah aksi demo mendukung Hong Kong, digelar di Taiwan. Denise Ho (何韻詩), yang merupakan aktris Hong Kong bertandang ke Taiwan, guna mengikuti kegiatan tersebut. Di saat dirinya menerima wawancara dari wartawan, Denise Ho, disiram cairan cat merah oleh Ketua Chinese Unification Promotion Party (CUPP), Wu Chi-wai (胡志偉), dan seorang warga dengan nama Liang Tai-fu (梁太富). Kantor Kejaksaan Kota Taipei menahan kedua orang tersebut atas dasar kejahatan yang terorganisir. Namun keputusan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Kota Taipei.
Pada tanggal 7 Oktober 2019, Menteri Kehakiman, Tsai Ching-hsiang (蔡清祥) menghadiri sidang interpelasi di Yuan Legislatif. Salah seorang anggota legislator dari Partai Progresif Demokratik (DPP), Kuan Bi-ling (管碧玲), mengeluarkan daftar atas aksi kekerasan yang pernah dilancarkan oleh Partai CUPP sebelumnya. Ia juga menambahkan bahwa Partai CUPP terbagi atas 2 paham. Yang pertama adalah melakukan aksi kekerasan terhadap pihak yang menentang unifikasi Daratan Tiongkok. Kasus kekerasan yang pernah dilancarkan oleh mereka, dianggap sebagai tindakan kriminal. Mengapa jaksa penuntut tidak dapat meyakinkan pihak pengadilan? Kuan Bi-ling merasa kesenjangan demikian akan membuat masyarakat semakin tidak percaya akan mekanisme hukum di dalam negeri.
Tsai Ching-hsiang menekankan ini hanya-lah proses awal meminta instansi hukum untuk menahan 2 pelaku tersebut, namun sayangnya permintaan ini ditolak. Ia mengemukakan masih banyak pelaku kejahatan ber-jubah politik yang harus dihukum seberat-beratnya.
Tsai Ching-hsiang mengatakan, “ Karena aksi kekerasan dari partai politik yang berlangsung di satu daerah, tidak hanya menjadi tanggung jawab dari kantor kejaksaan terkait, melainkan harus diselesaikan secara kenegaraan. Setiap daerah pasti ada. Sehingga saat ini, yang ingin kami perjuangkan adalah mengintegrasi seluruh aspek. Baik dari tingkat yang tertinggi, misal Jenderal hingga anggota kepolisian di setiap kawasan, mengumpulkan bukti-bukti terkait. Dengan demikian seluruh pihak dapat bekerja sama dalam mengumpulkan bukti-bukti kuat nan relevan”.
Tsai Ching-hsiang melanjutkan bahwa ini tidak hanya berlaku untuk partai politik tertentu, melainkan untuk seluruh aksi kejahatan yang terorganisir. Taiwan di satu pihak harus memiliki mekanisme pencegahan yang baik. Tsai Ching-hsiang mengingatkan aksi kekerasan yang dilancarkan oleh Partai CUPP, tidak boleh diabaikan.
Baru-baru ini Hong Kong memberlakukan larangan menggunakan penutup wajah saat melakukan demo dan Ketua Biro Kepolisian Kota Taipei, Chen Jia-chang (陳嘉昌), mengatakan bahwa ke depannya akan memberlakukan larangan yang sama di Kota Taipei. Namun demikian, Menteri Dalam Negeri, Hsu Kuo-yung (徐國勇) mengemukakan tidak akan membatasi kehendak para pedemo untuk merias wajah saat berdemo. Hsu Kuo-yung menambahkan pemerintah pusat dan daerah memiliki pendapat yang berbeda. Ia juga menilai bahwa Chen Jia-chang tidak terlalu jelas menyampaikan aspirasinya. Hsu Kuo-yung kembali menekankan berdasarkan ketentuan yang tertera dalam pasal 14 yang mengatur aksi demonstrasi, tertulis bahwa aksi merias wajah untuk melakukan penyamaran identitas, jelas dibatasi. Namun jika menilik dari ragam aksi demonstrasi yang terjadi di Taiwan, hampir tidak pernah membatasi para pedemo.
Hsu Kuo-yung menilai pengesahan UU “Melarang Menutup Wajah” yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Hong Kong tidak-lah wajar, mengingat pengesahan UU berada di dalam wewenang Lembaga Legislatif. Mekanisme hukum dan kelembagaan di Taiwan juga berbeda. Mendagri menambahkan anggota kepolisian Taiwan tidak akan membatasi penampilan fisik dari para pedemo. Aksi demo yang sering dilakukan di Taiwan, sering dibarengi dengan aksi pertunjukan. Sehingga dibutuhkan pemikiran yang lebih objektif dalam mengamati dan menangani setiap aksi demo.