(Taiwan, ROC) --- Beberapa hari lalu, Yuan Legislatif telah meloloskan RUU Kebijakan Arsip Politik. Dewan Pengembangan Nasional (NDC) akan merilis dokumen resmi kepada seluruh instansi terkait. Selain itu NDC akan meminta untuk melalukan penyelidikan terhadap arsip politik, terutama untuk dokumen dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Guna untuk menyusun arsip politik yang menggunakan kode yang bervariasi, NDC akan merilis 30.000 kata kunci; meliputi insiden Luku, Chen Wen-chen, Shih Ming-teh, dan sebagainya. Kata kunci ini akan segera dipublikasikan melalui situs terkait, dan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh setiap instansi.
Ketua Biro Administrasi Arsip Nasional, Chen Hai-hsiung (陳海雄) mengatakan, “Saya sama seperti hal-nya Anda, bukanlah sosok peneliti sejarah di masa tertentu. Akan ada banyak nama, yang menurut kita, tidak memiliki keterkaitan dengan arsip politik. Namun faktanya, para peneliti dapat mengetahui sejarah di balik latar belakang nama-nama tersebut. Oleh karena itu, ketika para instansi hendak memutuskan hal-hal ini, mereka akan menemukan banyak tantangan. Dengan demikian, kata kunci yang saya sertakan, akan membantu Anda menentukan nama-nama yang terkait arsip politik”.
Setelah menjalankan proses inventarisasi yang menghabiskan waktu 6 bulan, Biro Administrasi Arsip Nasional akan mewajibkan seluruh instansi untuk melaksanakan peninjauan ulang, terutama terhadap draf rahasia. Jika pihak instansi merasa ada arsip yang perlu dijaga kerahasiaannya selama 30 tahun, maka perlu mencanangkan dasar hukum. Untuk draf yang dirasa perlu dijaga kerahasiaannya seumur hidup, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari otoritas yang lebih tinggi.
Jika draf telah ditetapkan akan menjadi arsip politik, maka selama proses penindakan akan disamarkan data pribadi dari para tokoh di dalamnya. Proses penindakan akan memisahkan antar data pribadi dengan kasus yang melibatkan tokoh terkait.
Selain itu, guna untuk menghindari terjadinya kontroversi selama proses pengungkapan ke publik, Biro Administrasi Arsip Nasional akan membentuk “Komite Penyelesaian Sengketa” dalam waktu yang sama. Selama proses sengketa, akan mengundang para tokoh untuk mengurangi terjadinya perselisihan yang tidak perlu; di antaranya para ahli, akademisi, tokoh masyarakat dan ahli waris.