(Taiwan, ROC) --- 1 Juli 2019 merupakan 22 tahun genapnya peristiwa penyerahan kedaulatan dan kekuasaan Hong Kong. Warga Hong Kong pun tumpah ke jalan-jalan dengan melakukan aksi unjuk rasa.Dilaporkan, ratusan demonstran demonstran berhasil menyerbu masuk ke dalam kantor Dewan Legislatif. Setelah berhasil menguasai kantor dewan legislatif, para demonstran mulai mencoret tembok di ruang rapat, dengan seruan untuk menegakkan kebenaran. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 1 Juli 2019, dinilai memiliki beberapa kesamaan dengan “Gerakan Bunga Matahari”, yang terjadi di Taiwan pada tahun 2014 silam.
Dewan Urusan Daratan Tiongkok (MAC)mengemukakan aksi protes yang dilakukan di Hong Kong, merupakan tekad warga setempat untuk membela nilai demokrasi dan kebebasan. Taiwan juga akan terus memberikan dukungannya kepada Hong Kong.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung pada tahun ini, bertepatan dengan isu RUU Ekstradisi ke Daratan Tiongkok yang tengah ditentang sebagian besar warga Hong Kong.
Wakil Ketua Divisi Urusan Publik Kementerian Luar Negeri (MOFA), Joanne Ou (歐江安) mengatakan, “Menteri MOFA melalui akun twitternya, telah 5 kali menyuitkan dukungan bagi Hong Kong; masing-masing 9 Juni, 10 Juni, 12 Juni, 16 Juni dan 1 Juli. Ini merupakan dukungan dari MOFA terhadap peristiwa yang tengah terjadi di Hong Kong. Melalui akun twitter, Menteri MOFA menyatakan dukungan kepada warga Hong Kong, yang tengah memperjuangkan nilai kebebasan dan demokrasi”.
Joanne Ou menambahkan MAC telah mengeluarkan laporannya terkait dengan 22 tahun genapnya peristiwa penyerahan kedaulatan dan kekuasaan Hong Kong, yang mana dapat dijadikan bahan acuan bagi pihak luar.
MAC mengemukakan aksi protes warga Hong Kong, guna untuk mempertahankan nilai demokrasi yang dimiliki mereka, tentu mendapat dukungan penuh dari Taiwan. Media setempat mewartakan pihak penyelenggara telah mengumumkanjumlah warga yang turun ke jalan, yakni berjumlah 550.000 orang. Angka ini berhasil mengalahkan aksi protes menentang RUU pasal 23, yang terjadi pada tahun 2003 dan aksi demo pada tahun 2014.
MAC menambahkan semenjak Hong Kong diserahkan kembali ke Daratan Tiongkok, Negeri Tirai Bambu dinilai telah melakukan langkah intervensi. Apalagi dengan dicanangkannya RUU Ekstradisi ke Daratan Tiongkok, yang kembali menyulut amarah dari warga setempat. Fenomena yang terjadi di Hong Kong, merupakan bukti nyata akan gagalnya “Kebijakan 1 Negara 2 Sistem”. Ini juga menjadi fakta akan prinsip hegemonik Daratan Tiongkok, yang tidak mungkin dapat menerima perbedaan di antara masyarakat. Aksi protes warga Hong Kong kali ini adalah menolak keras diamandemenkan-nya UU Ekstradisi. MAC menghimbau otoritas Hong Kong untuk lebih cermat dan berhati-hati dalam bertindak, serta wajib mendengar seluruh aspirasi masyarakat. Terkait dengan tindakan kekerasan yang terjadi di tengah-tengah aksi protes, MAC kembali menyatakan kekecewaannya.