(Taiwan, ROC) --- Komite Keadilan dan Transisi Suku Asli yang berada di bawah naungan Istana Kepresidenan kembali menggelar rapat ke-10 pada tanggal 18 Juni 2019. Dalam rapat, Presiden Tsai Ing-wen (蔡英文) mengemukakan dalam 3 tahun terakhir, pembentukan komite telah berhasil dilakukan. Selain itu, mekanisme dialog, guna untuk membahas dan menyesuaikan isu terkait, perlahan-lahan juga telah dilakukan. Namun demikian, Kepala Negara menganggap upaya keras yang dilakukan selama ini, tidak mungkin langsung dapat mengubah konsep pemikiran masyarakat luas. Sama halnya saat pemerintah hendak mempromosikan kebijakan kepemilikan tanah, beberapa pihak masih tidak dapat mengerti apa yang dimaksud dengan kebijakan terkait. Di samping itu, masih ada keraguan di dalam masyarakat, ketika pemerintah ingin mempromosikan kebijakan Bahasa dan Budaya Suku Asli.
Kepala Negara melanjutkan, 3 tahun yang lalu dirinya pernah mengujar untuk memprioritaskan isu ketidakadilan yang kerap terjadi di tengah masyarakat.
Presiden Tsai Ing-wen mengatakan, “3 tahun kemudian, kerja keras kami belum terselesaikan, dikarenakan isu ketidakadilan masih terjadi dan belum benar-benar terhapuskan.”
Kepala Negara melanjutkan Yuan legislatif baru menyelesaikan amandemen undang-undang pendidikan Suku Asli. Ke depannya, akan digalakkan pendidikan Suku Asli ke tengah masyarakat dan mendukung rasa saling menghormati antar etnis. Selain itu, juga akan didorong dialog publik, terkait pemahaman kebenaran sejarah Suku Asli.