(Taiwan, ROC) --- Perdana Menteri Su Tseng-chang (蘇貞昌) pada Jumat (12/4) mengatakan pada akhir tahun lalu terdapat pemalsuan petisi secara sistematis dan ada pihak yang memanfaatkan mekanisme referendum untuk melawan demokrasi. Guna untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, revisi terkait referendum perlu dilakukan.
Yuan Eksekutif akan meloloskan RUU Referendum, yaitu menambahkan persyaratan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) bagi pihak yang ikut serta dalam petisi. Hal ini dilakukan adalah untuk menghindari adanya pihak-pihak yang ingin menyalahgunakan fungsi dari petisi. Pihak luar mempertanyakan bahwa langkah ini hanya akan membuat para warga tidak ingin ikut serta dalam petisi.
Terkait hal ini, PM Su Tseng-chang saat menerima wawancara mengemukakan, semenjak memimpin, Partai Progresif Demokratik (DPP) telah mendorong pelaksanaan referendum. Sebaliknya, Partai Kuomintang menganggap referendum sebagai jebakan yang dapat merugikan. Perdana Menteri menambahkan revisi yang dilakukan saat ini adalah bukan lain untuk meminimalkan tindakan pemalsuan.
Su Tseng-chang mengatakan, “Ada sebagian orang yang menggunakan mekanisme referendum, untuk melakukan tindakan curang. Banyak suara yang tidak jelas dalam petisi tahun lalu. Dan bahkan ada 3 petisi, yang memiliki 10.000 suara yang tidak jelas. Hal ini jelas memperlihatkan bahwa ada sebagian orang yang sengaja secara sistematis melawan demokrasi. Oleh karena itu, revisi yang dilakukan kali ini adalah untuk meminimalisasi pihak-pihak yang tidak berwenang tersebut. Kami telah meningkatkan prosedur referendum, yakni dengan mencegah terjadinya pemalsuan dokumen atau adanya suara-suara yang tidak jelas.”
Selain itu, RUU ini juga mengatur akan pelaksanaan referendum dengan pemilu, yang seharusnya dipisah. Menilik pengalaman tahun lalu, pelaksanaan referendum dan pemilu yang dilakukan bersamaan, akan merugikan masyarakat. Ia melanjutkan, revisi dilakukan adalah bukan lain untuk meningkatkan efektivitas dan tidak ada niat untuk mempersulit pelaksanaan referendum. Dihimbau kepada khalayak umum untuk tidak menyalahartikan niat dari revisi kali ini.
Menanggapi penundaan seleksi pemilihan kandidat calon presiden internal Partai DPP, Su Tseng-chang mengemukakan Presiden Tsai Ing-wen dan Mantan Perdana Menteri William Lai telah menyatakan kesediaannya. Selain itu, tim koordinasi dari kedua belah pihak akan bekerja sama di bawah ketentuan dan mekanisme yang ada. Perdana Menteri menghimbau kedua pihak untuk mendukung mekanisme demokrasi yang ada di tubuh Partai DPP.