(Taiwan, ROC) - Guna mencegah dan memberantas upaya penggunaan otoritas untuk memengaruhi pengambilan keputusan atas kebijakan pemerintah, Kementrian Kehakiman tengah merancang revisi undang-undang bersangkutan, tapi definisi tentang kejahatan menghalangi keadilan judikatif masih dalam tahap penghimpunan opini.
Demikian diungkapkan Wakil Menteri Kehakiman Chen Ming-tang (陳明堂) pada hari Kamis, 4 April, merespon pertanyaan wartawan tentang perkembangan penanganan kasus lobi tak pantas yang melibatkan Kepala Rumah Sakit Landseed, mantan Kepala Kejaksaan Daerah Taoyuan dan sejumlah petinggi pemerintah lain.
Chen mengatakan, “Departemen Kejaksaan di bawah Kementrian Kehakiman sedang menangani kasus ini. Apakah standar yang dianggap menghalangi keadilan judikatif, dan apa yang seharusnya diperiksa, semuanya belum dipastikan. Jadi sudah ada diskusinya, tapi standarnya sampai mana, belum final.”
Kasus lobi tak pantas tersebut juga membangkitkan kembali perhatian massa atas tekad merevisi sistem judikatif yang dijanjikan dalam Konferensi Judikatif Nasional yang dipimpin oleh Presiden Tsai Ing-wen (蔡英文) pada 2017. Pasalnya, tidak dilaksanakannya reformasi yang dijanjikan telah mendatangkan ketidakpuasan dari berbagai kalangan.