(Taiwan, ROC) - Taiwan dan Amerika Serikat mengumumkan didirikannya Mekanisme Konsultasi Tata Pemerintahan Demokratis Indo-Pasifik, bertugas mempromosikan kerja sama bilateral lebih erat dalam bidang demokrasi, kebebasan, aturan hukum dan hak asasi manusia.
Hal tersebut diumumkan bersama oleh Menteri Luar Negeri Joseph Wu (吳釗燮) dan Direktur Kantor Taipei Institut Amerika di Taiwan (AIT) William Brent Christensen, dalam suatu temu pers di Taipei, Selasa, 19 Maret.
Melalui sambutannya, Menlu Wu meyakinkan makna positif dari mekanisme tersebut bagi perkembangan hubungan kemitraan antara Taiwan dan Amerika Serikat.
Wu mengatakan, “Hari ini saya sangat gembira bisa bersama-sama Direktur Kantor Taipei AIT William Brent Christensen, mengumumkan didirikannya Mekanisme Konsultasi Tata Pemerintahan Demokratis Indo-Pasifik. Kedua pihak akan mengadakan kerja sama langsung yang lebih erat, mempromosikan nilai-nilai inti hak asasi manusia, demokrasi dan tata pemerintahan yang sempurna.”
Sementara itu, Christensen mengemukakan, Amerika Serikat dan Taiwan sama-sama percaya bahwa transparansi regional dan tata pemerintahan akan membantu memajukan nilai-nilai kebebasan, keterbukaan dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik.
Berdasarkan Mekanisme Konsultasi Tata Pemerintahan Demokratis Indo-Pasifik, lanjutnya, Amerika Serikat dan Taiwan setiap tahun akan mengadakan konsultasi, dan konsultasi pertama telah ditetapkan digelar di Taipei September mendatang.
Christensen mengatakan, “Konsultasi pertama dijadwalkan diadakan September di Taipei. Pihak Amerika Serikat akan diwakili oleh pejabat senior dari Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Ketenagakerjaan di bawah Departemen Luar Negeri. Dalam isu mempromosikan kebebasan dan keterbukaan di kawasan Indo-Pasifik, kami percaya bahwa Taiwan adalah mitra terbaik.”
Christensen juga menegaskan, didirikannya mekanisme ini adalah salah satu bagian dari perayaan 40 tahun berlakunya Undang-undang Hubungan Taiwan sebagai hukum yang ditaati Washington dalam mempromosikan hubungan dengan Taipei, tanpa adanya hubungan diplomatik antara kedua pihak.